Tantangan Ekonomi Nasional dan Langkah-Langkah untuk Mencapai Kemandirian
Peningkatan ketidakpastian geopolitik global yang memengaruhi perekonomian nasional menjadi topik utama dalam taklimat presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, di hadapan para pimpinan universitas dan guru besar dari perguruan tinggi negeri maupun swasta seluruh Indonesia. Taklimat ini berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026, di Istana Negara, Jakarta.
Ketidakpastian geopolitik global meningkatkan persepsi risiko terhadap perekonomian global. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain penangkapan presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 3 Januari 2026; konflik AS dengan Uni Eropa (UE) yang disebabkan oleh rencana AS menganeksasi Greenland; serta potensi serangan AS ke Iran.
Selain tekanan dari luar, perekonomian nasional juga menghadapi tantangan dari sisi domestik. Salah satu faktor utamanya adalah defisit fiskal yang melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, yaitu sebesar 2,92 persen dari target 2,53 persen. Angka ini mendekati batas atas 3,0 persen yang dianggap aman sesuai undang-undang.
Faktor Risiko Perekonomian
Sejalan dengan artikel Muhammad Chatib Basri di harian Kompas, 13 Januari 2026 berjudul “APBN 2026: Berlari di Ruang Sempit”, faktor risiko perekonomian nasional bukan hanya karena angka defisit fiskal yang meningkat, tetapi juga karena kemampuan kita membayar utang yang memburuk. Hal ini tercermin pada rasio pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman terhadap pendapatan negara (debt service ratio atau DSR) yang terus meningkat sejak tahun 2015 menjadi 42,3 persen pada tahun 2024. Selama periode 2015–2024, pembayaran utang tumbuh rata-rata 13,5 persen, sementara pendapatan negara hanya tumbuh 7,3 persen.
Sesuai standar World Bank (WB), DSR yang dianggap aman (berkelanjutan) adalah lebih kecil dari 25 persen. Saat ini, sekitar 42,3 persen pendapatan negara digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang. Hanya sekitar 56,7 persen pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Penerimaan pajak juga tidak sesuai dengan target yang tercermin pada tax to GDP ratio yang menurun.
Risiko Eksternal dan Potensi Kenaikan Harga Minyak
Risiko terhadap kenaikan harga minyak dunia baru akan meningkat jika pemerintah AS menduduki Venezuela yang mengganggu ekspor minyaknya. Berdasarkan data US Energy Information Administration (EIA), sekitar 68 persen ekspor minyak Venezuela ke China, 23 persen ke AS, 4,0 persen ke Spanyol, dan 4,0 persen ke Kuba. Jika hal ini terjadi, pemerintah China akan mencari sumber pasokan minyak dari negara produsen minyak lainnya, yang dapat menambah permintaan ke pasar dan mendongkrak harga minyak dunia.
Risiko terbesar terhadap perekonomian nasional dan global justru bersumber dari potensi perang Iran-AS. Pengalaman perang Timteng sejak 1970-an hingga saat ini, seperti revolusi Iran, perang Iran-Irak, perang Timteng 1991, Arab spring, dan embargo minyak Timteng atas keterlibatan UE mendukung Israel dalam perang Yom Kippur, membuat harga minyak dunia naik secara drastis.
Agenda Jangka Panjang
Singkatnya, ketidakpastian geopolitik global menaikkan persepsi risiko terhadap perekonomian global dan nasional. Risiko perekonomian nasional bertambah karena secara domestik juga terjadi peningkatan defisit fiskal hingga mendekati batas aman 3,0 persen. Di mana, hampir setengah dari pendapatan negara digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya.
Jika perekonomian nasional terperangkap pertumbuhan 5,0 persen yang telah terjadi selama satu dekade terakhir, maka pada tahun 2030, GDP riil hanya akan mencapai 1,871 trilyun dollar AS dan maksimum 3,889 trilyun dollar AS tahun 2045. Proyeksi ini didasarkan pada data Trading Economics tahun 2024, GDP Indonesia sekitar 1,396 trilyun dollar AS.
Langkah-Langkah untuk Keluar dari Perangkap Pertumbuhan
Terdapat dua langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk keluar dari perangkap pertumbuhan 5,0 persen, sekaligus memitigasi risiko ketidakpastian global dan risiko fiskal, yaitu:
- Langkah pertama, meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dengan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 6,3 saat ini menjadi 4,5 tahun 2030 dan 3,0 tahun 2045. Langkah ini akan membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 9,0 persen per tahun hingga tahun 2045.
- Langkah kedua, mengakselerasi pengembangan integrated industrial estate berbasis komoditi unggulan di setiap propinsi. Di mana, industri berbasis SDA dengan medium-technology based industry dipusatkan di luar pulau Jawa dan high-tech industry yang membutuhkan tenaga kerja terampil, dukungan lembaga pelatihan, riset dan pengembangan dibangun di pulau Jawa.
Akhirnya, kembali ke taklimat presiden Prabowo Subianto kepada para guru besar yang mengutip fisikawan, Albert Einstein bahwa “insanity is doing the same thing over and over again and expecting the different result”. Ibarat mobil, saatnya kita berpindah dari “gigi tiga ke gigi lima”, mengubah cara berpikir dan bertindak menuju status negara maju tahun 2045.
