Menteri PU Kritik Lambatnya Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Nganjuk
Nganjuk – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kekecewaannya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat yang berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saat meninjau lokasi proyek tersebut pada Sabtu (11/4), ia menemukan bahwa hanya 15 persen dari total pekerjaan yang telah selesai. Padahal, proyek ini seharusnya rampung pada Juni 2026.
Dody menyebut bahwa progres pembangunan di Nganjuk jauh tertinggal dibandingkan dengan yang ada di Surabaya dan Sampang. Ia merasa sangat geram karena tidak melihat komitmen serius dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek ini.
“Nganjuk sangat-sangat tertinggal ya. Mungkin 15 persen lah. Yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang, ngasih excuse kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar,” ujarnya ketika meninjau pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Surabaya, Minggu (12/4).
Ia mengungkapkan kecurigaan bahwa ada aktivitas tidak sehat yang menghambat proses pembangunan. Menurutnya, jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) yang bertanggung jawab atas proyek ini seolah-olah tidak ingin bertindak tegas terhadap penyedia jasa, terlebih ada isu adanya setoran kepada pihak tertentu.
“Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut dengan penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada tim saya, tetapi ‘kan rumor. Saya enggak bisa buktikan. Namun, fakta yang saya dapatkan seperti kemarin terjadi dengan Nganjuk. Jadi, saya juga terlalu emosi,” katanya.
Dody menilai bahwa progres lambat ini mencerminkan kurangnya keseriusan dari pihak-pihak yang terlibat dalam program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem.
“Jengkel banget saya, janganlah, jangan main-main dengan program prioritas presiden, apalagi yang bertujuan menghapuskan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan program pemerintah harus bekerja secara profesional. Menurutnya, program Sekolah Rakyat harus dijalankan dengan tanggung jawab agar tidak disalahgunakan atau dijalankan secara sembarangan.
Dody mengungkapkan bahwa kekesalannya terhadap progres lambat Sekolah Rakyat di beberapa daerah muncul sejak sekitar dua bulan terakhir. Ia menemukan ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diharapkan Presiden Prabowo, yaitu bangunan Sekolah Rakyat dapat digunakan pada awal Juli 2026, dengan jadwal kontrak proyek yang sebelumnya ditetapkan.
“Dua bulan lalu saya baru temukan fakta. Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Ini jadi seolah-olah melawan perintah presiden. Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru,” ujarnya.
Menurut Dody, program Sekolah Rakyat merupakan prioritas utama Presiden Prabowo dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Ia menilai program ini membutuhkan pengelolaan yang serius dan transparan.
Ia pun menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS Kementerian PU. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki pengawasan dan pelaksanaan proyek di lapangan.
Dody menyatakan akan segera melakukan evaluasi terhadap jajaran DJPS Kementerian PU. Ia menilai pengawasan, arahan, dan pembinaan kepada penyedia jasa di lapangan masih minim meski peringatan telah diberikan sejak dua bulan lalu.
Pada kesempatan itu, Dody juga menyampaikan permohonan maaf atas emosinya saat peninjauan di Nganjuk. Ia menegaskan bahwa sebagai Menteri PU, dirinya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program tersebut.
Penulis yang memulai karier dari blog pribadi sebelum akhirnya bergabung dengan media online. Ia menyukai dunia tulis-menulis sejak sekolah. Hobinya adalah traveling, membaca novel klasik, dan membuat jurnal harian. Setiap perjalanan dan interaksi manusia selalu menjadi bahan inspirasinya. Motto: "Setiap sudut kota punya cerita yang patut dibagikan."
