dailybandung.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa prihatin melihat situasi hukum di Indonesia saat ini. Negara yang seharusnya diatur oleh hukum, kini didikte oleh bandit dan tidak ada tindakan yang diambil untuk mengatasinya.
Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam sebuah wawancara yang diunggah di kanal YouTube resmi miliknya pada Selasa (14/1/2025). Dalam wawancara tersebut, Mahfud MD menyoroti beberapa kasus hukum yang terjadi di Indonesia, seperti kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, kasus pagar laut, kasus suap hakim yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, dan kasus mobil dinas pejabat RI 36 yang Patwalnya dinilai arogan.
“Saya merasa prihatin dan terluka melihat situasi ini. Selain rasa ketidakadilan yang timbul, juga merasa nasionalisme terlukai. Bagaimana mungkin negara yang begitu besar ini didikte oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Sangat menyedihkan. Negara seharusnya diatur oleh hukum, namun kini justru diatur oleh bandit dan pihak-pihak yang seolah-olah tidak tahu apa-apa,” ujar Mahfud MD pada Rabu (15/1/2025).
Mahfud MD juga menyoroti sikap pihak-pihak terkait yang sering kali saling lempar tanggung jawab saat ada suatu kasus. Padahal, menurutnya, setiap pihak telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
“Contohnya, saat terjadi masalah dengan mobil dinas RI 36, mereka saling menyalahkan dan mengaku tidak tahu. Padahal, seharusnya mereka sudah mengetahui aturan dan pembagian tugas yang ada. Namun, baru setelah terjadi masalah dan mereka tidak bisa mengelak lagi, barulah ada yang mengaku. Ini sangat memprihatinkan,” jelasnya.
Mahfud MD menegaskan bahwa mobil dinas pejabat tidak boleh digunakan oleh orang lain, kecuali jika pejabat tersebut berada di dalamnya. Ia bahkan mengungkapkan bahwa selama belasan tahun menggunakan mobil dinas, istrinya tidak diperbolehkan untuk naik ke dalam mobil tersebut jika tanpa kehadirannya.
“Saya tidak mengizinkan orang lain, apalagi anak atau preman, untuk menggunakan mobil dinas tersebut tanpa sepengetahuannya. Bahkan ajudan harus mencatat setiap penggunaan mobil tersebut. Ini adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kredibilitas,” tegas Mahfud MD.
“Namun, saat terjadi masalah, mereka malah berdalih tidak ada orang yang tahu dan tidak ada yang bersalah. Ini sangat menyakitkan. Negara sebesar ini seolah-olah dipermainkan oleh para pejabat yang tidak jujur dan bertanggung jawab. Ini bukanlah sikap yang seharusnya dimiliki oleh sebuah negara yang beradab,” pungkasnya.
