dailybandung.com – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa transformasi digital merupakan senjata ampuh dalam memberantas korupsi di pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan saat ia memberikan sambutan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang diadakan di Jakarta, Selasa.
“Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital memainkan peran yang sangat penting dalam membangun sistem digital yang mendukung upaya pencegahan korupsi. Transformasi digital bukan hanya sekadar alat modernisasi, tapi juga merupakan senjata yang sangat ampuh dalam memberantas korupsi,” ujar Meutya.
Ia menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana tercantum dalam Visi Asta Cita ketujuh. Presiden telah menekankan pentingnya reformasi politik, hukum, dan demokrasi, serta menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional.
“Dalam pidato pelantikannya, Presiden juga menekankan peran digitalisasi, penegakan hukum, dan perbaikan sistem sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, sampai kemarin ketika di Istana, beliau juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam rangka mencegah korupsi,” tambah Meutya.
Sebagai bagian dari pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran sentral dalam membangun sistem digital yang mendukung upaya pencegahan korupsi. Transformasi digital harus digunakan sebagai alat untuk memperkuat integritas dan keterbukaan, melalui digitalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi sistemik birokrasi.
“Kita tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Sebagai Kementerian Digital, kita harus menjadi contoh yang baik dalam hal ini,” tegasnya.
Meutya juga menyampaikan bahwa implementasi digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan saat ini sudah mencapai level di perdesaan. Beberapa desa telah meluncurkan berbagai layanan digital seperti pelayanan administratif, surat menyurat, sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, serta transparansi anggaran desa yang dapat diakses oleh publik melalui situs resmi desa.
“Ini merupakan contoh nyata bagaimana teknologi dan digitalisasi dapat digunakan sebagai instrumen dalam pemberantasan korupsi di tatanan akar rumput. Sebagai Kementerian, kita tidak boleh tertinggal dan harus menjadi yang terdepan dalam hal ini,” kata Meutya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa perubahan sistem dan tata kelola organisasi harus dibarengi dengan peningkatan integritas sumber daya manusia (SDM). Tanpa komitmen dari para pelaku di dalamnya, semua inisiatif ini bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu, integritas harus menjadi fondasi utama yang ditanamkan oleh setiap elemen dalam pemerintahan.
“Integritas dari SDM adalah yang paling utama. Setiap orang yang hadir di sini memiliki kewajiban untuk berubah menjadi lebih baik lagi,” tutup Meutya.
