dailybandung.com – WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tengah mempertimbangkan untuk menghapus sebutan “teroris” asing dari kelompok Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) yang memimpin pemberontakan di Suriah. Hal ini diungkapkan oleh NBC News yang mengutip dua pejabat pemerintahan saat ini yang tidak ingin disebutkan namanya, serta seorang mantan pejabat senior.
Menurut mantan pejabat tersebut, langkah ini diambil dengan tujuan untuk menciptakan jalur bagi dunia untuk berinteraksi dengan pemerintahan baru di Suriah. Sedangkan kedua pejabat saat ini mengatakan bahwa diskusi mengenai hal ini masih dalam tahap awal, namun pemerintahan AS ingin segera mencabut sebutan “teroris” dari HTS.
HTS sendiri merupakan kelompok yang berevolusi dari cabang al-Qaeda dan memimpin pemberontakan yang menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Namun, pemimpinnya Ahmed al-Sharaa atau yang lebih dikenal sebagai al-Julani telah memisahkan diri dari kelompok tersebut pada tahun 2016.
Dengan menghapus sebutan “teroris”, maka hadiah USD10 juta yang diberikan untuk penangkapan al-Sharaa juga akan dicabut oleh pemerintahan AS. Al-Sharaa sendiri telah berusaha menjauhkan kelompoknya dari hubungan masa lalunya dengan al-Qaeda dan menekankan bahwa jika pasukannya berhasil menggulingkan rezim al-Assad, maka Suriah akan menjadi negara yang dipimpin oleh pemerintahan dan institusi yang demokratis.
Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa menteri luar negeri tetap menjalin kontak dengan para pemimpin di kawasan tersebut, termasuk dengan menteri luar negeri Yordania yang baru-baru ini menerima panggilan telepon dari AS. Tujuan dari kontak ini adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar pembentukan pemerintahan baru di Suriah.
AS berharap dapat mendapatkan persetujuan dari semua pihak di kawasan tersebut, namun pada saat yang sama, juru bicara tersebut juga menekankan bahwa proses ini harus didorong oleh warga Suriah sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa AS tidak ingin campur tangan secara langsung dalam pembentukan pemerintahan baru di Suriah, namun tetap memainkan peran penting dalam mencapai kesepakatan yang diinginkan.
