Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kembali Berjalan Serentak Mulai 8 Januari 2026
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali bergulir serentak mulai 8 Januari 2026. Program ini langsung menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Di Sulawesi Selatan, hingga akhir 2025 telah beroperasi 588 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten/kota dan melayani 1,47 juta penerima manfaat.
Berdasarkan data Dapodik 2024/2025, sebanyak 48,9 persen dari total 3,01 juta peserta didik di Sulsel telah merasakan manfaat MBG. Hal ini menunjukkan bahwa program ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meminta SPPG pada 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 untuk melakukan persiapan yang mencakup kesiapan dapur, distribusi, SDM, serta penguatan standar keamanan pangan.
“Mulai 8 Januari 2026, MBG langsung melayani lebih dari 55 juta penerima manfaat,” kata Dadan di Jakarta, Kamis (1/1/2026). Ia juga menegaskan bahwa MBG akan berfokus pada tiga hal utama: intervensi gizi, peningkatan kualitas layanan SPPG, serta penguatan edukasi gizi. Tujuannya adalah agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memilih makanan sehat dan bergizi.
Perluasan Jangkauan MBG di Sulawesi Selatan
Sebanyak 588 SPPG telah terbentuk dan beroperasi di Sulawesi Selatan hingga akhir 2025. Program ini tercatat telah menjangkau 1.477.131 penerima manfaat di seluruh wilayah provinsi tersebut. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan, Supendi, menyampaikan bahwa ratusan SPPG itu tersebar di 24 kabupaten dan kota.
“Total SPPG yang beroperasi mencapai 588 unit, dengan jumlah penerima manfaat sebesar 1,47 juta jiwa,” ujar Supendi. Menurutnya, mayoritas penerima manfaat merupakan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, program ini juga menyasar ibu hamil serta bayi di bawah usia dua tahun (baduta) sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Kontribusi Ekonomi Daerah
Tak hanya berdampak pada aspek kesehatan, pelaksanaan SPPG di Sulawesi Selatan juga berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Supendi mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 1.525 penyuplai yang terlibat dalam rantai pasok program, mulai dari penyedia bahan pangan hingga mitra pendukung lainnya.
“Keterlibatan penyuplai lokal ini mendorong perputaran ekonomi daerah dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” jelasnya. Dari sisi ketenagakerjaan, program SPPG juga mencatatkan dampak signifikan. Hingga Desember 2025, sebanyak 24.891 tenaga kerja tercatat terlibat langsung dalam operasional SPPG di seluruh Sulawesi Selatan.
Menurut Supendi, data tersebut menunjukkan bahwa SPPG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja. DJPb Sulawesi Selatan akan terus mendukung keberlanjutan program melalui pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Fokus Utama Program Tahun 2026
Dadan menegaskan, di tahun 2026 ini, MBG akan berfokus pada tiga hal utama. Pertama, intervensi gizi, kedua, peningkatan kualitas layanan SPPG, serta ketiga, penguatan edukasi gizi. Harapannya agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memilih makanan sehat dan bergizi.
Sepanjang 2025, sudah ada 19.188 SPPG. MBG merupakan program nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi secara gratis untuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui. MBG pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025. Pada tahap awal pelaksanaan hanya ada 190 SPPG dan menjangkau sekitar 570 ribu penerima manfaat.
Kini sampai akhir 2025, jumlah SPPG mencapai 19.188. Belasan ribu SPPG ini siap beroperasi serentak dan melayani sekitar 55,1 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. “Tahun 2025 kami gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Dari 190 SPPG di awal tahun hingga 19.188 SPPG di akhir tahun, ini menunjukkan kerja masif dan terukur dalam menyiapkan layanan MBG,” ujar dia.
Sejak awal pelaksanaan MBG, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, target program ini adalah menjangkau 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Imbauan dari BGN
Saat dihubungi terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S.Deyang mengimbau, empat hal kepada SPPG seluruh Indonesia dalam pelaksanaan MBG tahun 2026. BGN berharap seluruh SPPG dapat mematuhi imbauan ini agar program pemenuhan gizi nasional bisa berjalan aman, sehat, dan berkualitas.
Pertama, mitra SPPG dilarang keras mengambil keuntungan dari bahan baku makanan. Nanik menegaskan, pemerintah telah memberikan insentif sebesar Rp6 juta per hari agar kualitas dan menu makanan yang disajikan benar-benar terjaga dan bergizi. “Mitra jangan ambil untung lagi dari bahan baku, karena sudah diberikan insentif 6 juta per hari agar menu makanan baik,” tegasnya.
Kedua, evaluasi dapur tetap akan dilakukan pada tahun 2026. Dapur MBG diharapkan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Apabila dapur dinilai tidak memenuhi standar, maka insentif berisiko dikurangi. Ketiga, BGN mengingatkan, setiap SPPG wajib memiliki SLHS (Surat Laik Higiene Sanitasi). Menurut Nanik, setiap SPPG minimal sudah melakukan pendaftaran agar proses pemeriksaan dan penerbitan SLHS oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dapat segera dilakukan.
“Jangan lupa SPPG harus punya SLHS, minimal daftar dulu, biar bisa diproses Dinkes,” ungkap dia. Keempat, dapur SPPG juga diwajibkan memiliki sertifikat halal sebagai bentuk jaminan kehalalan pangan bagi masyarakat.
