Kasus Amsal Sitepu: Dugaan Korupsi dan Perjuangan Keadilan
Kasus dugaan korupsi yang menimpa Amsal Christy Sitepu, seorang videografer sekaligus Direktur CV Promiseland, kini menjadi sorotan nasional. Amsal diduga melakukan mark up dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk proyek video profil 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Proyek ini berlangsung antara tahun 2020 hingga 2022 dan bernilai total Rp600 juta.
Dalam proyek tersebut, Amsal mengerjakan pembuatan video profil untuk 20 desa yang terletak di empat kecamatan, yaitu Tigapanah, Tiganderket, Tigabinanga, dan Namanteran. Namun, setelah proyek selesai, ia justru dituduh tidak memenuhi ketentuan RAB dan membuat kerugian negara sebesar Rp200 juta. Hal ini menyebabkan proses hukum terhadapnya berjalan.
Komisi III DPR RI Gelar RDPU
Menanggapi kasus ini, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin (30/3/2026). Acara ini bertujuan untuk mendengarkan pernyataan dari Amsal serta pihak-pihak terkait. Amsal hadir melalui Zoom dari Sumatera Utara dan didampingi oleh anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan.
Saat menjelaskan kasusnya, Amsal tiba-tiba menangis dan mengelap hidung serta matanya menggunakan tisu. Hinca yang berada di sampingnya langsung menepuk pundak Amsal sebagai bentuk dukungan. Amsal menyampaikan bahwa dirinya hanya ingin keadilan dan merasa diperlakukan tidak adil dalam kasus ini.
“Kami hanya bekerja selama pandemi untuk bertahan hidup dan mempromosikan Kabupaten Karo,” ujarnya dengan suara tercekat.
Penjelasan Amsal tentang Pengajuan Proposal
Amsal menjelaskan secara singkat proses penawaran proposal yang dilakukannya. Ia menyatakan bahwa semua jasa editing video dianggap bernilai Rp 0 oleh jaksa. Menurutnya, dalam proposal yang diajukan, biaya editing video sebesar Rp 2 juta, cutting Rp 1 juta, dubbing Rp 1 juta, clip-on atau mikrofon Rp 900.000, dengan total sebesar Rp5,9 juta. Namun, hal ini dianggap tidak sesuai oleh auditor maupun Jaksa Penuntut Umum.
“Aku hanya mencari keadilan, Pak. Aku cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Aku tidak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya aku hanya menjual,” ucap Amsal dengan nada sedih.
Ia juga menegaskan bahwa jika memang proposal terlalu mahal atau ada ketidaksesuaian harga, seharusnya kepala desa menolaknya saja. Amsal meminta bantuan kepada Komisi III DPR agar dapat membantunya mencari keadilan.
Tanggapan dari Komisi III DPR
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, yang hadir dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, menegaskan bahwa mereka akan membantu Amsal. Ia menilai bahwa kasus ini harus ditangani dengan adil dan transparan.
Persoalan Hukum yang Muncul
Kasus Amsal Sitepu bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo yang kemudian berujung pada proses hukum. Amsal, yang menjabat sebagai Direktur CV Promiseland, kini dituntut dua tahun penjara. Dalam proposal yang diajukan, biaya pembuatan video dipatok sekitar Rp30 juta per desa. Namun, hasil analisis auditor Inspektorat Kabupaten Karo menunjukkan bahwa biaya seharusnya sekitar Rp24,1 juta per desa.
Selisih nilai inilah yang menjadi dasar dugaan kerugian negara. Dalam persidangan, jaksa menyebut kerugian negara mencapai Rp202 juta. Namun, kuasa hukum Amsal, Willyam Raja Dev, mempertanyakan dasar perhitungan tersebut.
“
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
