Kematian Pasien di RSUD Bajawa, DPRD Ngada Minta Penyelidikan Hukum

Kematian Pasien di RSUD Bajawa Menimbulkan Kontroversi dan Tuntutan Penyelidikan

Kasus kematian pasien berinisial MNR di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan publik setelah keluarga korban menyampaikan kekecewaan atas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Isu utama yang muncul adalah adanya keterlambatan respons medis saat korban dalam kondisi kritis. Peristiwa ini telah memicu diskusi serius dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Ngada.

Persoalan yang Muncul dalam RDP

Dalam RDP tersebut, hadir sejumlah pihak terkait seperti Asisten I Setda Ngada Alfian, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Aty Due, serta Direktur RSUD Bajawa Rony Due. Wakil Ketua DPRD Ngada, Rudi Wogo, menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa hanya berhenti pada permintaan maaf dari pihak rumah sakit. Ia menginginkan penyelidikan hukum dilakukan untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian yang menyebabkan kematian pasien.

Menurut Rudi, jika terbukti ada kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka peristiwa ini dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ia juga mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh dan memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian.

Tanggapan dari Manajemen Rumah Sakit

Direktur RSUD Bajawa mengakui adanya keluhan dari pihak keluarga terkait pelayanan petugas medis. Ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan kekecewaan yang dirasakan keluarga korban. Namun, penjelasan tersebut dinilai belum cukup oleh pimpinan DPRD Ngada.

Rudi menilai bahwa penjelasan dari manajemen rumah sakit lebih bersifat pembenaran dibandingkan klarifikasi menyeluruh atas dugaan keterlambatan pelayanan. Ia menyoroti dugaan keterlambatan respons medis yang disampaikan keluarga korban. “Terkait keterlambatan respons memang ada permohonan maaf, tetapi tidak ada penjelasan detail mengapa keterlambatan pelayanan itu bisa terjadi,” ujarnya.

Pentingnya Evaluasi Standar Pelayanan Kesehatan

Dalam kondisi darurat medis, keterlambatan penanganan bahkan dalam hitungan menit dapat berakibat fatal bagi keselamatan pasien. Rudi sangat mendorong agar kasus ini diusut tuntas. Ia menegaskan bahwa setahu dirinya, terlambat satu menit saja bisa menyebabkan kematian.

Komisi III DPRD Ngada berkomitmen untuk mendalami persoalan tersebut guna memastikan standar pelayanan kesehatan di RSUD Bajawa berjalan sesuai prosedur dan tidak merugikan masyarakat. Kasus ini menjadi perhatian serius publik di Kabupaten Ngada sekaligus momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mutu pelayanan kesehatan di daerah.

Langkah-Langkah yang Diambil

Selain membentuk tim penyelidik, Rudi juga menyarankan agar DPRD memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Tujuannya adalah agar semua aspek terkait kasus ini menjadi terang dan dapat dijadikan pelajaran untuk perbaikan sistem pelayanan kesehatan di masa depan.