Hakim Bebaskan Direktur JakTV atas Kasus Jurnalistik

Pengadilan Memutuskan Tian Bahtiar Tidak Bersalah

Dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang digelar pada Rabu dini hari, 4 Maret 2026, Direktur Pemberitaan JakTV nonaktif, Tian Bahtiar, dinyatakan bebas dari dakwaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan perkara korupsi minyak sawit mentah (CPO), timah, dan gula. Putusan ini dibacakan oleh hakim ketua, Effendi, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Putusan pengadilan menunjukkan bahwa Tian Bahtiar harus segera dibebaskan dari tahanan. Selain itu, hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya juga dipulihkan. Sebelumnya, jaksa penuntut menuntut Tian dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 150 hari kurungan. Ia dituduh melakukan obstruction of justice dengan menjalankan operasi media guna membangun narasi negatif terhadap proses penyidikan dan penuntutan.

Namun, majelis hakim memiliki pandangan berbeda. Dalam putusan mereka, mereka mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang telah menghapus frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Hal ini berarti perbuatan perintangan penyidikan harus dilakukan secara sadar dan aktif.

Pers sebagai Alat Kontrol dalam Sistem Demokrasi

Majelis hakim menyatakan bahwa pemberitaan negatif merupakan persoalan persepsi dan sudut pandang yang diakui keberadaannya dalam sistem demokrasi. Berita bernada negatif tidak sama dengan berita bohong (hoax). Berita negatif tetap berpijak pada fakta, data, dan peristiwa yang dapat diverifikasi, dengan tujuan memberikan informasi yang seimbang kepada publik. Sedangkan berita bohong bertujuan untuk menipu dan memanipulasi.

Menurut majelis, pers lahir sebagai alat kontrol atas kekuasaan (watchdog), bukan sebagai corong kehumasan. Oleh karena itu, demokrasi akan tidak sehat jika pers hanya diarahkan untuk memproduksi pemberitaan positif semata. Pemberitaan justru menjadi cermin bagi institusi negara untuk merefleksikan capaian kinerja pelayanan kepada rakyat, termasuk dalam proses penegakan hukum.

Peran Tian Bahtiar dalam Kapasitas Jurnalistik

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Tian Bahtiar bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Pemberitaan JakTV. Setiap kebijakan redaksi ditempuh melalui mekanisme rapat redaksi mingguan yang terbuka. Perbuatan tersebut masih berada dalam lingkup tugas jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, atau setidak-tidaknya merupakan tindakan yang dilakukan mewakili perusahaan pers.

Majelis hakim menilai bahwa Tian Bahtiar tidak memiliki niat untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Selain itu, perbuatan Tian Bahtiar sejatinya mengimbangi pemberitaan atas informasi yang disebarluaskan oleh Kejaksaan Agung. Praktik trial by press dapat dilakukan oleh siapa pun, dan setiap tersangka atau terdakwa berhak terbebas dari penghakiman bersalah sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian Masalah Etik dalam Pers

Selain itu, majelis mempertimbangkan bahwa penerimaan sejumlah uang oleh JakTV dan media lain sebagai perusahaan pers tidak bertentangan dengan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Pers membenarkan pers nasional berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Terlebih, para wartawan yang bersangkutan terbukti tetap menjaga independensi jurnalistik, dengan menolak mengubah isi pemberitaan yang dimintakan oleh terdakwa.

Menurut Sunoto, Juru Bicara PN Jakpus, tidak semua pelanggaran etik adalah pelanggaran hukum, namun setiap pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etik. Penilaian atas pelanggaran kode etik jurnalistik adalah ranah Dewan Pers dan komunitas pers, bukan kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi.

Pertimbangan Putusan MK dan Proses Hukum

Majelis hakim juga mempertimbangkan Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa penyelesaian sengketa yang bersumber dari karya jurnalistik harus terlebih dahulu mengedepankan mekanisme dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Termasuk dengan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pers, sebelum dapat diproses melalui jalur hukum pidana.

Sampai perkara ini disidangkan, tidak satu pun pihak ketiga yang mengajukan keberatan kepada Dewan Pers ataupun Komisi Penyiaran Indonesia atas pemberitaan yang dimaksud. Majelis hakim juga menyoroti bahwa pernyataan Dewan Pers berwarkat 25 Mei 2025 tentang Penegakan Kode Etik Jurnalistik tidak bisa dijadikan alat bukti otentik dalam persidangan.

Dalam hukum pidana berlaku adagium in criminalibus, probationes debent esse luce clariores yang artinya pembuktian perkara pidana harus lebih terang dari cahaya matahari. Sehingga menghadirkan alat bukti surat tanpa pembuktian lebih lanjut di persidangan hanya menghasilkan cahaya remang-remang.

Tidak Ada Niat Jahat dalam Perbuatan Tian Bahtiar

Akhirnya, majelis hakim menyatakan bahwa mereka tidak menemukan niat jahat (mens rea) atau sifat melawan hukum dalam perbuatan Tian Bahtiar. Hal ini menjadi dasar utama dalam putusan bebas yang diberikan kepada terdakwa.