Bisnis  

Anggaran BGN untuk EO Tembus Rp 113,9 Triliun, Kepala BGN: EO Jadi Solusi

Anggaran EO BGN Capai Rp 113,9 Triliun

Baru-baru ini, isu anggaran yang dialokasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk penyelenggaraan event organizer (EO) mencuri perhatian publik. Anggaran tersebut mencapai sebesar Rp 113,9 triliun. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengonfirmasi adanya penggunaan jasa EO dalam kegiatan lembaganya. Hal ini dilakukan karena BGN masih berada pada tahap awal pembentukan dan belum memiliki kapasitas internal untuk menyelenggarakan kegiatan berskala besar secara mandiri.

Alasan Penggunaan Jasa EO

Dadan menjelaskan bahwa penggunaan jasa EO menjadi kebutuhan strategis bagi BGN. Saat ini, lembaga tersebut sedang menyusun sistem, struktur organisasi, dan tata kelola operasional. Proses ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar. “Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujarnya.

EO memiliki keahlian manajemen acara yang belum dimiliki secara penuh oleh BGN. Kemampuan tersebut mencakup perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis di lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Penggunaan EO juga dinilai membantu penataan administrasi dan keuangan. Proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat berjalan lebih terpusat dan sistematis.

Efisiensi dan Kecepatan

Dadan menilai penggunaan EO lebih efisien dibanding membentuk tim internal dalam waktu singkat. Proses rekrutmen dan pelatihan dinilai membutuhkan waktu. “Sementara kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” katanya.

Kegiatan yang melibatkan EO tidak sebatas acara seremonial. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional. Peran EO terlihat dalam kampanye publik, sosialisasi nasional, hingga kegiatan teknis seperti bimbingan teknis (bimtek) penjamah makanan.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dadan memastikan penggunaan anggaran dilakukan sesuai aturan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga. “Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” tuturnya.

Daftar Perusahaan EO

Informasi anggaran ini mencuat setelah beredar unggahan di media sosial X. Unggahan tersebut memuat daftar 16 perusahaan EO untuk 16 paket pekerjaan dengan nilai kontrak Rp 113.916.541.381. Daftar itu ramai diperbincangkan di tengah isu efisiensi anggaran dan prioritas belanja pemerintah.

Perusahaan Maria Utara Jaya tercatat memperoleh nilai kontrak terbesar, mencapai Rp 18,47 triliun untuk satu paket pekerjaan. Perusahaan Anugrah Duta Promosindo menyusul dengan nilai Rp 17,42 triliun untuk empat paket pekerjaan. Falah Eka Cahya mendapat Rp 16,59 triliun untuk satu paket pekerjaan.

DPR Bakal Panggil Kepala BGN

Selain isu anggaran EO, isu lain yang ramai diperbincangkan adalah pengadaan motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, akan dipanggil oleh DPR untuk meminta pertanggungjawaban dari pengadaan ribuan sepeda motor listrik.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyebut Komisi IX DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban resmi dari pengadaan ribuan sepeda motor listrik. “Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” ucapnya.

Charles menyinggung soal pengadaan motor listrik ini sebelumnya sempat ditolak. “Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara.”

Pengadaan motor ini dinilai pemborosan yang serius di tengah efisiensi anggaran. “Ini juga menunjukkan adanya potensi pemborosan yang serius. Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas.”


Denis Arjuna

Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *