“Siap-siap, UMKM dan Koperasi Bisa Kelola Tambang! Tapi, Duitnya Darimana?”

dailybandung.com – JAKARTA – Keputusan pemerintah dan DPR mengesahkan revisi UU Minerba mendapat sambutan positif dari kalangan peneliti dan akademisi. Hal ini disambut baik karena dianggap membuka peluang baru bagi UMKM dan koperasi untuk berpartisipasi dalam industri pertambangan.

Salah satu perubahan yang signifikan adalah skema pemberian izin usaha pertambangan (IUP) atau wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Dulu, izin tersebut hanya diberikan melalui mekanisme lelang, namun sekarang ada skema tambahan yaitu skema prioritas.

Menurut peneliti The Reform Initiative sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, kebijakan ini akan memberikan keadilan bagi semua komponen bangsa dalam membagi sumber daya alam. Termasuk bagi UMKM, koperasi, dan BUMD.

“Dengan semakin banyaknya pemain, diharapkan persaingan menjadi lebih sehat, inovasi meningkat, dan manfaat ekonomi lebih merata,” ungkap Unggul saat dihubungi, Minggu (23/2/2025).

Namun, Unggul juga menyadari bahwa pemberian izin konsesi tambang untuk UMKM dan koperasi memiliki tantangan tersendiri. Pasalnya, industri pertambangan membutuhkan modal yang besar dan keahlian teknis yang signifikan.

“Untuk itu, pemerintah perlu memberikan dukungan pembiayaan dan insentif agar UMKM dan koperasi dapat beroperasi dengan baik. Selain itu, juga perlu ada pendampingan teknis dan manajerial agar mereka mampu mematuhi standar lingkungan dan mengelola bisnisnya secara profesional,” tambahnya.

Unggul juga menekankan pentingnya adanya skema kemitraan yang sehat sehingga UMKM dan koperasi tidak hanya menjadi “subkontraktor” pasif bagi perusahaan besar, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang secara mandiri dalam rantai pasok industri pertambangan. Dengan begitu, kebijakan ini diharapkan dapat memutar roda ekonomi nasional dengan lebih efektif.