Erick Thohir Berkuasa setelah BUMN Dipindahkan ke Danantara

dailybandung.com – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengalihkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sebelumnya, BUMN dikelola oleh Kementerian BUMN, namun kini sepenuhnya dikelola oleh Danantara.

Pengalihan ini didasarkan pada Undang-undang (UU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini telah diundangkan oleh DPR saat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa (4/2/2025) lalu. Namun, apakah BUMN benar-benar sepenuhnya dikelola oleh Danantara setelah pengalihan ini?

Ternyata, tugas dan wewenang Menteri BUMN masih cukup dominan dalam pengelolaan BUMN. Hal ini didasarkan pada Pasal 3A Ayat (1), (2), dan (3) UU BUMN terbaru. Di dalamnya disebutkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN, yang berupa kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.

Namun, kekuasaan Presiden tersebut diberikan kepada menteri selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna, yang merupakan saham yang dimiliki oleh negara dan memberikan hak istimewa kepada pemegangnya. Sementara itu, BPI Danantara bertindak sebagai pemegang saham Seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional, yang mewakili pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. BPI Danantara juga bertugas melaksanakan tugas pemerintah dalam pengelolaan dividen BUMN.

Dalam pengelolaan BUMN, pemerintah juga membentuk Perusahaan Induk Investasi atau Holding Investasi dan Perusahaan Induk Operasional atau Holding Operasional. Holding Investasi merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan Danantara, yang bertugas mengelola dividen, memberdayakan aset BUMN, dan tugas lain yang ditetapkan oleh menteri dan Danantara. Sementara itu, Holding Operasional bertugas mengawasi kegiatan operasional BUMN dan kegiatan usaha lainnya, yang juga didasarkan pada arahan menteri dan Danantara.