dailybandung.com – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang signifikan dapat berdampak pada pemangkasan tenaga honorer. Menurut Bhima, hal ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik dan bahkan dapat mengganggu pelayanan terhadap masyarakat.
“Pemangkasan anggaran ini dapat berdampak pada pemangkasan tenaga honorer dan tenaga kontrak di Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik,” ujar Bhima saat dihubungi redaksi dailybandung.com, Jumat (7/2/2025).
Lebih lanjut, Bhima menjabarkan bahwa pada tahun 2022, jumlah tenaga honorer di Indonesia mencapai sekitar 2,35 juta orang, dengan jumlah terbanyak berada di Kementerian Agama sebanyak 139.000 orang, Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 21 ribu orang, dan Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Tidak hanya Pemerintah Pusat, pemangkasan anggaran juga berdampak pada Pemerintah Daerah. Hal ini membuat efisiensi tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pilihan yang layak untuk dilakukan.
“Konsekuensinya, di daerah juga dapat terjadi penurunan kualitas pelayanan publik. Terlebih, sebagian Dana Desa sudah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Bhima menambahkan bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah bertujuan untuk mendanai program makan bergizi gratis yang memerlukan anggaran besar dari APBN. Namun, dengan kapasitas fiskal yang terbatas dan banyaknya program yang membutuhkan anggaran besar, efisiensi menjadi langkah yang ditempuh untuk mengalihkan pos anggaran.
“Namun, efisiensi ini dapat mengganggu pencapaian program dan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, yang diperkirakan hanya mencapai 4,7%. Hal ini karena efisiensi hanya dilakukan untuk program makan bergizi gratis, yang dampaknya terhadap perekonomian nasional ternyata tidak sebesar yang diharapkan dan keterlibatan UMKM masih minim,” tutupnya.
