dailybandung.com – JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengambil keputusan yang kontroversial dengan menarik negaranya dari Perjanjian Paris yang bertujuan untuk mengatasi krisis iklim.
Seorang ahli kampanye energi fosil dari Trend Asia, Novita Indri, mengungkapkan bahwa keputusan AS ini dapat menghambat upaya dunia dalam menghadapi krisis iklim dan juga dapat mengurangi komitmen AS dalam membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang telah bergabung dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).
Meskipun demikian, keputusan ini juga membuka peluang untuk kepemimpinan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi. Diperlukan skema kerja sama yang adil dengan negara-negara lain, termasuk negara berkembang, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Paris.
“Perjanjian Paris bukan hanya sekedar janji di atas kertas untuk mengurangi emisi, tetapi juga merupakan komitmen untuk menyelamatkan umat manusia. Krisis iklim sudah terjadi dan dampaknya sudah terlihat jelas,” kata Novita dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).
Berdasarkan analisis dari World Resources Institute (WRI) pada tahun 2023, China, AS, dan India merupakan tiga negara dengan emisi terbesar di dunia yang berkontribusi sekitar 42,6% dari total emisi global.
Novita menegaskan bahwa keputusan AS ini tidak boleh membuat Indonesia mengurangi upaya dalam transisi energi untuk mengatasi krisis iklim. Meskipun demikian, ia juga menyayangkan bahwa JETP masih belum memiliki realisasi yang jelas dan lebih banyak didominasi oleh skema utang yang dapat memberatkan Indonesia.
Ia juga menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu terburu-buru dalam melakukan transisi energi dan “terjebak” dalam Perjanjian Paris karena AS telah menarik diri dan JETP masih belum memberikan dana bantuan untuk transisi energi.
“Seharusnya Bahlil menyadari betapa langkah Trump ini sangat kontroversial dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan di mata dunia internasional. Kita tidak boleh meniru dan terjebak dalam persaingan yang merugikan. Sebaliknya, kita harus meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi karena Indonesia sangat rentan terhadap krisis iklim,” tegas Novita.
