dailybandung.com – JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengambil langkah yang sangat kontroversial dengan memutuskan untuk menarik negaranya dari Perjanjian Paris yang bertujuan untuk mengatasi krisis iklim. Keputusan ini berpotensi menghambat upaya transisi energi dunia dan dapat mengurangi komitmen AS dalam membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang telah sepakat dengan Just Energy Transition Partnership (JETP).
Meski demikian, keputusan ini juga membuka peluang untuk membangun kepemimpinan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif. Perlu ada pertimbangan ulang terhadap skema kerja sama yang adil dengan negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang, untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris.
“Perjanjian Paris bukan hanya sebuah dokumen teknis untuk mengurangi emisi, tetapi juga sebuah komitmen untuk menyelamatkan umat manusia. Krisis iklim sudah terjadi dan dampaknya sudah jelas terlihat,” ujar Juru Kampanye Energi Fosil Trend Asia Novita Indri dalam pernyataannya, Rabu (5/2/2025).
Menurut analisis World Resources Institute (WRI) pada tahun 2023, tiga negara terbesar penghasil emisi adalah China, Amerika Serikat, dan India, yang secara total berkontribusi sekitar 42,6% dari total emisi global.
Namun, keputusan AS ini tidak boleh menyebabkan Indonesia mengurangi upaya transisi energi. Meskipun JETP telah menjanjikan bantuan, namun realisasi dari komitmen tersebut masih belum jelas. Selain itu, skema utang yang didominasi oleh JETP dapat membebani Indonesia.
Novita juga mengecam pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu terburu-buru melakukan transisi energi dan “terjebak” dalam Perjanjian Paris karena AS telah mundur dan dana bantuan dari JETP belum turun.
“Seharusnya Bahlil menyadari betapa langkah Trump sangat kontroversial dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak boleh meniru dan terjebak dalam kompetisi yang merugikan. Sebaliknya, ini harus menjadi motivasi untuk meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi karena Indonesia sangat rentan terhadap krisis iklim,” tegas Novita.
