dailybandung.com – JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dengan penerapan government technology (GovTech), maka orang yang belum membayar pajak akan mengalami kesulitan dalam mengurus paspor hingga SIM. Hal ini dikarenakan pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan memberikan pengalaman yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat.
Luhut menegaskan bahwa penerapan teknologi ini juga akan berdampak pada hal-hal lain, seperti ketidakmampuan untuk mengurus paspor atau memperbarui izin usaha jika kewajiban membayar pajak belum dipenuhi. “Lebih jauh lagi, nanti kamu tidak akan bisa mengurus paspor atau memperbarui SIM jika belum membayar pajak,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/1/2024).
Ia juga menambahkan bahwa sistem GovTech akan didukung oleh teknologi Artificial Intelligence (AI) dan big data untuk meningkatkan transparansi di masyarakat. “Dengan adanya AI dan big data, Indonesia akan menjadi lebih transparan di masa depan. Ini sedang terus dibangun untuk membuat perubahan yang signifikan,” jelasnya.
Sebelumnya, Luhut bersama Dewan Ekonomi Nasional memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait empat pilar digitalisasi utama yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas tata kelola negara. Pilar pertama adalah optimalisasi penerimaan negara dengan implementasi sistem Core Tax dan SIMBARA untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak dan penerimaan sektor mineral dan batu bara.
Sementara itu, pilar kedua adalah efisiensi belanja negara dengan digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 yang memastikan proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien. Dengan adanya GovTech, diharapkan Indonesia dapat menjadi lebih maju dan transparan dalam tata kelola negara.
