Penemuan Dapur Makan Bergizi Gratis yang Tidak Sesuai Standar
Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola untuk kepentingan bisnis semata. Hal ini terjadi karena sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak memperhatikan aspek standar operasional yang telah ditetapkan oleh BGN. Akibatnya, beberapa SPPG terpaksa menghentikan sementara operasionalnya.
Beberapa SPPG yang melanggar ketentuan tersebut diberi tindakan tegas oleh BGN. Evaluasi dan pemantauan terhadap seluruh mitra penyelenggara program MBG akan terus dilakukan agar program ini berjalan sesuai aturan. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyebutkan bahwa munculnya pihak-pihak yang memanfaatkan yayasan hanya untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, ada yang mengelola banyak dapur sekaligus dengan tujuan menjadi ladang bisnis.
Nanik menjelaskan bahwa orientasi bisnis membuat pengelola lebih fokus pada keuntungan daripada pada fasilitas dan standar operasional. Contohnya, kamar tidak dipikirkan, permintaan AC susah, serta peralatan rusak tidak diganti karena hitung-hitungannya bisnis. Ia menegaskan bahwa BGN tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan evaluasi terhadap mitra penyelenggara program.
Kontrak kerja sama dengan mitra atau yayasan pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Nanik menekankan bahwa MBG bukanlah program bisnis, tetapi program kemanusiaan dan investasi sosial. Ia juga mengingatkan para Kepala SPPG untuk menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan.
49 SPPG Ditangguhkan Operasionalnya
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa 49 dapur SPPG ditangguhkan operasionalnya sementara waktu. Evaluasi menyeluruh terhadap standar higienitas, keamanan pangan, serta kepatuhan prosedur operasional menjadi syarat utama pelaksanaan program MBG. Penghentian sementara dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek operasional, kualitas bahan baku, maupun prosedur keamanan pangan.
Selama masa suspend, SPPG diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum dapat kembali melayani penerima manfaat. Dadan menegaskan bahwa setiap SPPG yang ditemukan memiliki ketidaksesuaian dalam aspek operasional atau keamanan pangan, akan langsung dievaluasi dan dihentikan sementara sampai dilakukan perbaikan. Prinsipnya bukan semata-mata menghentikan, tetapi memastikan kualitas dan keamanan layanan.
Dari jumlah 49 SPPG yang ditangguhkan sementara, empat SPPG telah diizinkan kembali beroperasi setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan BGN. Keempat SPPG tersebut berada di Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Papua. BGN memastikan proses pengawasan akan terus diperketat untuk menekan potensi insiden serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional.
Kasus Kesehatan pada Anak
BGN mencatat sebanyak 22 kasus kejadian menonjol dalam pelaksanaan program MBG terjadi di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga Februari 2026. Angka ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan temuan kasus tertinggi di Wilayah II. Sebagai perbandingan, dalam periode yang sama Banten dan Jakarta masing-masing hanya mencatat satu kasus. DI Yogyakarta mencatat tiga kasus, Jawa Barat sembilan kasus, dan Jawa Timur sebanyak 11 kasus kejadian menonjol.
Sebanyak 22 kasus terjadi di Jawa Tengah. Penyebabnya adalah SPPG yang mengalami kejadian menonjol itu masakannya menimbulkan sakit bagi anak. Secara nasional, terdapat 96 kasus kejadian menonjol, di mana 47 kasus di antaranya terkonsentrasi di Wilayah II. Salah satu poin evaluasi utama adalah kualitas masakan di SPPG yang memicu gangguan kesehatan pada anak.
Menindaklanjuti temuan tersebut, BGN meminta satgas MBG dan pimpinan daerah di Jawa Tengah untuk memperketat monitoring terhadap setiap SPPG, termasuk penyajian menu kering selama bulan Ramadan. Dadan mengakui masih banyak pengelola yang kesulitan menentukan menu khas lokal yang memiliki daya tahan lama.
Capaian Program MBG
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkap perkembangan terbaru dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai saat ini. Hingga saat ini, program MBG sudah menjangkau 61 juta penerima manfaat. Program ini terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Program MBG didukung oleh 24.443 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 32.869 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) juga ditugaskan memastikan operasional berjalan sesuai standar. Pemerintah akan terus meningkatkan capaian MBG tersebut agar memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat pada 2026. Jumlah SPPG juga akan ditingkatkan hingga menjadi 32.000 unit untuk memperluas cakupan.
Qodari juga menyebutkan bahwa sudah ada 8.700 SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, MBG juga melibatkan banyak pihak, termasuk puluhan ribu UMKM. Program ini tidak hanya meningkatkan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa. Setiap implementasi program MBG juga terus diperkuat melalui pengawasan kualitas dan tata kelola.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
