Pengawasan Ombudsman Sumbar terhadap Persiapan Mudik Lebaran 2026
Ombudsman Republik Indonesia (RI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan pengawasan terhadap persiapan mudik Lebaran 2026 di Terminal Anak Air Padang dan Bandara Internasional Minangkabau. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi menghadapi lonjakan penumpang selama libur Idul Fitri.
Fasilitas Terminal Lengkap, Namun Aktivitas PO AKAP Masih Terbatas
Hasil pengawasan menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia di Terminal Anak Air sudah cukup lengkap. Termasuk ruang tunggu, informasi jadwal keberangkatan, serta kebersihan fasilitas umum. Namun, jumlah Perusahaan Otobus (PO) Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) yang beroperasi di terminal ini masih terbatas.
Dari sembilan PO AKAP yang beroperasi di wilayah tersebut, hanya empat perusahaan yang aktif bergabung dan menaikkan serta menurunkan penumpang di dalam terminal milik pemerintah ini. Hal ini membuat kondisi terminal kurang optimal dalam memberikan layanan bagi masyarakat.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, menyatakan bahwa Terminal Anak Air seharusnya menjadi titik kumpul utama bagi seluruh PO AKAP. Ia menilai bahwa terminal ini belum dimanfaatkan secara maksimal menjelang mudik Lebaran 2026.
Pentingnya Intervensi Pemerintah Daerah
Adel Wahidi menegaskan bahwa intervensi dari pemerintah daerah diperlukan agar aktivitas angkutan umum dapat terpusat di satu titik. Menurutnya, keberadaan terminal ini seharusnya memberikan jaminan keamanan lebih bagi masyarakat melalui ketersediaan fasilitas yang memadai dan pengawasan teknis kendaraan secara berkala.
“Sebagai satu-satunya Terminal di Kota Padang, Terminal Anak Air seharusnya ramai oleh PO AKAP maupun Penumpang. Harus ada strategi dan intervensi pemerintah daerah untuk mendukung hal tersebut,” ujar Adel Wahidi lewat keterangan resmi, Jumat (13/3/2026).
Selain itu, tim Ombudsman juga melihat bahwa kondisi terminal saat ini menunjukkan kontras antara kelengkapan fasilitas dengan jumlah armada yang masuk. Tanpa adanya ketegasan aturan agar semua PO AKAP masuk ke terminal, fasilitas tersebut tidak akan berfungsi secara optimal bagi masyarakat luas.
Aspek Keselamatan Teknis dan Pelayanan
Terminal Anak Air memiliki petugas khusus yang menjalankan fungsi pengawasan kelayakan jalan setiap armada bus yang akan berangkat membawa pemudik. Saat ini, terminal memiliki dua petugas Ramp Check untuk memastikan moda transportasi mudik aman digunakan.
Selain itu, pihak pengelola terminal telah menyiapkan posko mudik yang mulai beroperasi pada 13 Maret 2026. Sebanyak 27 personel dikerahkan untuk menjaga kelancaran arus penumpang, dengan pembagian 13 personel per shift.
Aspek pelayanan bagi kelompok rentan juga menjadi catatan penting bagi Ombudsman. Tim Ombudsman menekankan pentingnya keselamatan dan kenyamanan bagi para pemudik, termasuk lansia, ibu hamil, dan anak-anak.
Koordinasi dengan Bandara Internasional Minangkabau
Selain meninjau terminal bus, tim Ombudsman juga melakukan koordinasi dengan pihak Angkasa Pura Indonesia di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Fokus utamanya tetap sama, yaitu memastikan nihilnya praktik maladministrasi dalam pelayanan transportasi publik. Ombudsman ingin memastikan warga mendapatkan haknya sesuai standar pelayanan yang berlaku.
Imbauan kepada Masyarakat
Adel Wahidi mengimbau masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya pelayanan publik selama periode mudik ini. Jika warga menemukan adanya pungutan liar, ketidaksiapan petugas, atau fasilitas yang tidak layak, mereka diminta segera melaporkannya ke kanal pengaduan resmi.
“Ombudsman juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik selama periode mudik melalui kanal pengaduan Perwakilan Ombudsman RI Prov. Sumatera Barat pada nomor wa: 0811 955 3737,” tegasnya.
