Kasus Penyimpangan Anggaran di PT. Bipolo Gidin Masih Tertunda
Kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran perusahaan daerah pada PT. Bipolo Gidin Kabupaten Buru Selatan (Bursel) senilai Rp. 41 miliar masih belum ada update terbaru sejak awal 2026 ini. Proses penyidikan kasus tersebut masih berputar pada koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Maluku dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Maluku, guna memperoleh hasil audit kerugian keuangan negara.
“Ini masih berkoordinasi dengan BPK RI untuk menghitung kerugian negara,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Ardy, saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026). Jika hasil audit telah keluar dan memenuhi unsur, maka akan segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
Selain itu, Kejati Maluku pada 2025 kemarin, intens lakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk memperkuat pembuktian. Saksi-saksi yang telah diperiksa diantaranya ialah Direktur Operasional PT. Bipolo tahun 2013 hingga 2021 berinisial ‘AL’, PPK 2018 dan 2019 berinisial ‘HM’, Bendahara Pengeluaran Balai Transportasi Darat tahun 2019 dan 2020 ‘RT’, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Provinsi Maluku tahun 2017 berinisial ‘LM’, yang diperiksa kurang lebih tujuh jam.
Selain itu, sejumlah pejabat pemerintah daerah hingga internal perusahaan juga telah digali keterangannya. Namun untuk melanjutkan pada penetapan tersangka, Kejati Maluku masih sementara menunggu hasil audit kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku itu.
Pendanaan PT. Bipolo Gidin
Perusahaan daerah ini menerima anggaran Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah Buru Selatan sebesar Rp 4.000.000.000, Pinjaman Perbankan sebesar Rp 1.500.000.000, sehingga total yang didapatkan sebesar Rp 41.516.260.450. Namun, anggaran negara yang fantastis itu diduga separuhnya digunakan tidak sesuai pengelolaannya.
Hal ini diumumkan oleh tim Penyelidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku, setelah kasus ini resmi ditingkatkan ke Penyidikan sejak Kamis (19/6/2025). Untuk membongkar kasus ini lebih jelas, tim penyidik telah memeriksa puluhan saksi. Mulai dari pejabat perusahaan, pemerintah daerah Buru Selatan, hingga pejabat di lingkup pemerintah provinsi Maluku.
Dari hasil permintaan keterangan, Tim Penyelidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Maluku, temukan adanya perbuatan penyimpangan pengelola anggaran. Mulai dari penyimpangan penggunaan hasil penjualan tiket, penggunaan uang subsidi dan atau penyertaan modal dan atau uang pinjaman modal kerja tidak sesuai peruntukan, serta pembiayaan untuk kepentingan pribadi pejabat di PT. Bipolo Gidin.
Namun untuk anggaran miliaran rupiah itu, jumlah kerugian negara belum diketahui dan akan dilakukan pada tahap penyidikan.
Profil PT. Bipolo Gidin
Sekedar ketahui, PT. Bipolo Gidin merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buru Selatan berdasarkan PERDA Nomor : 40 Tahun 2013, dengan dasar pendirian perusahaan adalah Akta Notaris Nomor 34 yang dikeluarkan oleh Grace Margareth Goenawan, S.H.,M.H tanggal 15 Mei 2013, untuk jenis usaha Pelayanan Jasa Transportasi Laut dengan Kapal yang dioperasionalkan yakni KMP. Tanjung Kabat (2013) dan KMP. Lory Amar (2019).
Untuk Kapal KMP. Tanjung Kabat melayari rute Ambon – Ambalau – Wamsisi – Namrole – Leksula dan Kepala Madan, sedangkan Kapal KMP. Lory Amar melayari rute Tual – Teor – Kesui – Gorom – Geser – Air Nanang dan Ambalau (PP).
Adapun Jenis Usaha PT. Bipolo Gidin berdasarkan Pasal 5 PERDA 40 tahun 2012, pada pokoknya menyelenggarakan pelayanan Jasa Angkutan Laut meliputi Angkutan Laut, Penunjang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Sedangkan Pasal 3 Akta Pendirian PT. Bipolo Gidin Nomor 34 Tanggal 15 Mei 2013, pada pokoknya kegiatan perseroan meliputi usaha layanan lintas penyebrangan, pengangkutan perintis di perairan dan penyelenggaraan angkutan perintis.
