Peran Pemeriptah dalam Menyelamatkan Anak-anak
Anak-anak di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Ngada, sering kali menjadi korban dari sistem pendidikan yang tidak memadai. Tragedi ini bukan hanya sekadar berita duka, tetapi juga cerminan dari kegagalan sistem pendidikan kita saat ini. Kita terlalu fokus pada angka dan target tanpa menyadari bahwa di balik bangku sekolah ada anak-anak dengan perasaan yang rapuh dan harapan yang sederhana.
Ketika hal-hal dasar seperti akses pendidikan dan perlindungan psikososial tidak tersedia, kita sedang menyaksikan kegagalan sistem yang membiarkan anak menghadapi hidup sendirian. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sering kali lebih fokus pada capaian yang bisa dipamerkan daripada kehadiran nyata di ruang-ruang paling rentan. Statistik dirayakan sementara luka dibiarkan, negara sedang mengubah anak menjadi catatan kaki kebijakan.
Pendidikan sejatinya adalah ruang aman tempat anak bertumbuh, bukan tempat rasa takut dan rasa tidak berharga mengendap. Namun ketika empati hilang dari cara kita mengajar, menilai, dan mengatur, sekolah dapat berubah menjadi ruang yang sunyi: sunyi dari perhatian, sunyi dari kepedulian, dan sunyi dari tangan yang seharusnya menguatkan. Di sini, kebijakan sering turun sebagai instruksi kaku tanpa sumber daya pendamping.
Kekerasan yang Tak Bersuara
Ketidakpekaan sistem menjelma menjadi kekerasan yang tak bersuara. Hak yang tak disertai dukungan anggaran dan layanan hanyalah slogan yang nyaman di podium. Negara tidak boleh berlindung di balik regulasi jika implementasi dibiarkan timpang antarwilayah. Kekerasan tidak selalu berbentuk bentakan atau hukuman fisik. Kekerasan juga hadir ketika kesulitan anak diabaikan, ketika air mata mereka dianggap drama, dan ketika beban hidup mereka dipandang sebagai alasan yang tidak relevan.
Itulah kekerasan yang sunyi tidak meninggalkan luka di kulit, tetapi menggores dalam di batin. Pemerintah sering menghitung ruang kelas, tetapi lupa menghitung air mata. Tanpa mekanisme perlindungan psikososial yang serius, negara ikut memelihara kekerasan yang tak terlihat. Dalam banyak ruang kelas, empati sering kalah oleh administrasi. Guru dibebani laporan, sekolah diburu target, dinas mengejar indikator, dan akhirnya anak-anak terjepit di antara tumpukan kertas dan grafik capaian.
Membangun Sistem yang Lebih Baik
Kita lupa bahwa pendidikan bukan sekadar sistem, melainkan relasi antarmanusia. Beban birokrasi adalah keputusan politik, bukan takdir alam. Jika pusat dan daerah tidak berani memangkasnya, mereka sedang memilih kertas ketimbang anak. Anak-anak, terutama di daerah yang bergulat dengan kemiskinan dan keterbatasan akses, datang ke sekolah bukan dengan kondisi yang sama. Ada yang membawa buku baru, ada yang membawa kekhawatiran tentang makan siang, ada yang membawa cemas karena kebutuhan paling dasar pun belum terpenuhi.
Menyamakan mereka tanpa empati adalah ketidakadilan yang dipoles rapi oleh prosedur. Ketimpangan ini bukan rahasia, tetapi respons kebijakan sering setengah hati. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak boleh terus bersembunyi di balik dalih “kewenangan” ketika nyawa anak dipertaruhkan. Kita terlalu mudah menyebut anak “tidak termotivasi”, “kurang disiplin”, atau “tidak siap belajar”, tanpa bertanya: apa yang sedang mereka tanggung di rumah, di jalan, dan di dalam hati mereka sendiri?
Keberanian dalam Kebijakan
Label sering lebih cepat keluar daripada kepedulian. Bahasa kebijakan yang kaku ikut melegitimasi cara pandang yang menyalahkan korban. Negara seharusnya mengoreksi narasi ini, bukan membiarkannya tumbuh di ruang kelas. Pendidikan yang manusiawi seharusnya berangkat dari pengakuan bahwa setiap anak adalah cerita yang unik. Ketika cerita itu diabaikan, sekolah kehilangan jiwanya dan tinggal menjadi mesin produksi nilai. Mesin tidak pernah peduli, dan di situlah empati benar-benar mati.
Pemerintah pusat gemar mengumumkan inovasi, tetapi lupa menyiapkan ekosistem pendampingan di daerah. Tanpa investasi pada manusia, inovasi hanya kosmetik. Tragedi di Ngada mengingatkan kita bahwa persoalan ini bukan insidental. Ia adalah alarm keras tentang rapuhnya sistem dukungan bagi anak, terutama di wilayah yang sejak lama hidup dalam bayang-bayang ketimpangan. Ketika negara, sekolah, dan masyarakat terlambat hadir, anak-anak membayar dengan harga yang terlalu mahal. Alarm ini seharusnya dibaca sebagai kegagalan tata kelola lintas level pemerintahan.
Prioritas yang Tepat
Jika pusat, provinsi, dan daerah saling lempar tanggung jawab, yang hancur adalah masa depan. Kita perlu jujur mengakui: banyak kebijakan pendidikan masih lebih sibuk mengatur proses daripada menjaga manusia di dalamnya. Kurikulum boleh berganti, metode boleh dimodernkan, teknologi boleh diperbarui, tetapi tanpa empati, semua itu hanya membungkus kekosongan dengan kemasan baru. Reformasi yang berhenti di dokumen adalah ilusi kemajuan.
Pemerintah harus dinilai bukan dari rilis kebijakan, melainkan dari anak yang merasa aman dan ditopang. Di tengah duka yang terus berulang, pemerintah hari ini tampak lebih sibuk memoles Program Makan Bergizi Gratis, seolah-olah persoalan pendidikan anak bisa diselesaikan dengan satu piring makanan. Jangan salah, gizi itu penting, tetapi ia tidak menyentuh luka yang lebih dalam: biaya sekolah yang masih menghimpit, kebutuhan belajar yang tak terjamin, dan akses pendidikan yang timpang terutama di daerah seperti NTT.
Empati bukan tambahan opsional dalam pendidikan; ia adalah fondasi. Tanpanya, disiplin berubah menjadi tekanan, evaluasi menjadi ketakutan, dan prestasi menjadi beban. Anak-anak tidak lagi belajar untuk bertumbuh, melainkan bertahan. Jika fondasi ini rapuh, tanggung jawabnya ada pada perancang kebijakan. Pusat dan daerah wajib mengunci empati sebagai standar layanan, bukan membiarkannya bergantung pada niat baik individu. Sekolah ramah anak bukan slogan di spanduk. Ia harus hadir dalam cara guru mendengar, dalam cara sekolah menanggapi kesulitan, dan dalam cara sistem memberi ruang bagi mereka yang tertinggal.
Tanpa itu, kita hanya sedang memoles wajah, bukan menyembuhkan luka. Program tanpa pengawasan dan anggaran memadai hanyalah ritual tahunan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus berhenti puas pada seremoni. Di NTT dan banyak daerah lain, realitas sosial sering lebih keras daripada ruang kelas. Karena itu, pendidikan di sana seharusnya lebih peka, bukan justru lebih kaku.
Anak-anak tidak membutuhkan belas kasihan; mereka membutuhkan keadilan yang diwujudkan dalam perhatian nyata. Keadilan itu berarti alokasi sumber daya yang berpihak, bukan janji kunjungan pejabat. Pemerintah pusat wajib memastikan desentralisasi tidak berubah menjadi desentralisasi ketimpangan. Masyarakat juga tidak boleh sekadar menjadi penonton yang terkejut setiap kali tragedi terjadi. Kepekaan sosial harus dibangun bersama di rumah, di sekolah, di gereja atau masjid, di ruang-ruang komunitas.
Pendidikan adalah kerja kolektif, bukan beban satu pihak. Namun kerja kolektif tidak akan berjalan tanpa kepemimpinan kebijakan yang tegas. Di sinilah pemerintah daerah harus memimpin, bukan menunggu. Negara, tentu saja, memegang tanggung jawab terbesar. Perlindungan anak, jaring pengaman sosial, dan layanan kesehatan mental tidak boleh berhenti sebagai wacana.
Jika negara absen dalam hal-hal paling dasar ini, maka sistem pendidikan yang dibanggakan berdiri di atas fondasi yang rapuh. Anggaran adalah pernyataan nilai, dan selama prioritasnya kabur, empati akan terus jadi korban. Pemerintah pusat dan provinsi harus berhenti menunda investasi pada keselamatan anak. Kita perlu menggeser cara pandang: dari pendidikan yang mengejar hasil, menuju pendidikan yang memelihara manusia. Hasil akan mengikuti, tetapi manusia yang terluka tidak akan pernah pulih hanya dengan angka di rapor.
Pergeseran ini menuntut keberanian politik untuk mengubah indikator kinerja. Jika pusat dan daerah tetap mengukur keberhasilan secara sempit, mereka sedang merawat krisis yang sama. Setiap anak yang merasa sendirian di tengah keramaian sekolah adalah kegagalan kita bersama. Setiap kesulitan yang tidak kita dengar adalah bentuk pengabaian. Dan setiap pengabaian yang dibiarkan berulang adalah kekerasan yang kita normalisasi.
Normalisasi ini terjadi karena pengawasan lemah dan akuntabilitas kabur. Pemerintah daerah harus membuka kanal aduan yang bekerja, bukan sekadar ada. Tragedi tidak boleh hanya menjadi berita sehari lalu hilang ditelan linimasa. Ia harus menjadi titik balik untuk bertanya dengan jujur: sudahkah sekolah-sekolah kita benar-benar memeluk anak-anak, atau justru menuntut mereka beradaptasi dengan sistem yang tak pernah mau menyesuaikan diri?
Titik balik menuntut rencana aksi lintas level pemerintahan, bukan sekadar pernyataan belasungkawa. Tanpa tenggat dan indikator perlindungan, kita akan mengulang duka. Pendidikan yang berempati tidak berarti menurunkan standar, melainkan memanusiakan proses. Ia berarti melihat anak sebagai tujuan, bukan alat; sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Di situlah martabat pendidikan dipertaruhkan. Pemerintah harus berani mengoreksi kebijakan yang melukai, meski itu tidak populer. Keberanian ini adalah ukuran kepemimpinan.
Jika kita ingin mencegah luka serupa terulang, kita harus berani mengakui satu hal: pendidikan tanpa empati adalah kekerasan yang sunyi. Seperti pepatah, “negara besar bukan diukur dari megahnya gedung, tetapi dari aman tidaknya anak-anaknya bertumbuh,” maka tugas kita bersama adalah mematahkan kesunyian itu dengan kebijakan yang adil, sekolah yang peduli, dan masyarakat yang tidak lagi menutup mata. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah perlu mengingat bahwa janji yang baik hanya bernilai jika berubah menjadi kerja yang nyata. Sebab, seperti kata bijak yang sering kita lupa, “kekuasaan adalah amanah, dan amanah yang paling pertama adalah melindungi yang paling lemah,” jika tidak, setiap pidato tentang masa depan hanyalah gema di ruang yang masih gelap.
