Penurunan Dana Transfer Daerah Mendorong Pemkab Banyumas Cari Solusi Alternatif
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menghadapi tantangan besar akibat penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemer政府 pusat. Dengan jumlah yang signifikan, hal ini memaksa pihak pemerintah setempat untuk berpikir keras dan mencari alternatif pendanaan yang lebih efektif.
Salah satu strategi yang diambil adalah dengan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui berbagai skema inovatif. Salah satunya adalah melalui pengelolaan dana BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banyumas. Skema ini tidak hanya membuka peluang bagi bank-bank peserta, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam bentuk bantuan alat berat yang sangat dibutuhkan.
Bantuan Alat Berat dari Program Pengembangan Operasional (PPO)
Pemkab Banyumas baru-baru ini menerima bantuan alat berat berupa excavator long arm dan wheel loader melalui Program Pengembangan Operasional (PPO) dari Bank Tabungan Negara (BTN). Bantuan ini diperoleh melalui skema beauty contest pengelolaan dana BLUD RSUD Banyumas, yang terbuka bagi berbagai bank peserta.
Serah terima alat berat dilakukan oleh Branch Manager BTN KC Purwokerto, Ervan Nurachmatullah, kepada Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono di Pendopo Si Panji, Purwokerto, pada Kamis (22/1/2026). Adapun alat berat yang diserahkan antara lain:
- Excavator Komatsu PC200-8 LA Serial Number C69604 senilai Rp800 juta
- Wheel Loader Komatsu WA100-3 Serial Number 55165 senilai Rp300 juta
Total nilai bantuan mencapai Rp1,1 miliar.
Kebijakan Baru di Kabupaten Banyumas
Bupati Sadewo Tri Lastiono menjelaskan bahwa skema beauty contest ini merupakan inovasi baru di Kabupaten Banyumas. Ia menyebut banyak kepala daerah lain yang mempertanyakan bagaimana Banyumas bisa memperoleh bantuan alat berat tanpa mengotak-atik APBD.
“Kemarin saya ketemu banyak bupati, mereka tanya kok bisa dapat seperti itu. Saya bilang saya tidak mengotak-atik APBD,” ujarnya.
Menurut Sadewo, dana APBD tetap ditempatkan di Bank Jateng karena pemerintah daerah menjadi pemegang saham. Namun, dana BLUD Rumah Sakit Banyumas ditawarkan kepada bank-bank melalui mekanisme beauty contest. Bank Jateng juga boleh ikut serta dalam proses ini.
Fungsi dan Lokasi Alat Berat
Sadewo menargetkan awalnya hanya mendapat satu excavator long arm. Namun, dari total PPO Rp1,1 miliar, Pemkab akhirnya bisa mendapatkan excavator senilai Rp800 juta dan sisa Rp300 juta digunakan untuk wheel loader.
Alat berat ini akan digunakan untuk mengurangi dampak banjir, khususnya di wilayah selatan Banyumas seperti Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen. Excavator akan ditempatkan di salah satu kecamatan yang paling aman dan representatif, sementara wheel loader diserahkan ke Banyumas Investama Jaya (BIJ) untuk mendukung penanganan sampah.
Rencana Lanjutan dan Kerja Sama dengan Bank Lain
Sadewo juga menyebut bahwa Pemkab Banyumas masih akan melakukan beauty contest berikutnya untuk RS Ajibarang. Ia menargetkan kerja sama perbankan untuk penyediaan tenant UMKM di kawasan kolam retensi dan Menara Pandang.
“Saya butuh 200 tenant UMKM untuk sekitar Menara Pandang di kolam retensi. Kalau ada bank yang mampu 250, saya kasih ke bank itu. Kalau ada yang berani 2.000 tenant, saya kasihkan,” ujarnya.
Menurutnya, semua bank, termasuk Bank Jateng, boleh mengikuti skema ini selama bersedia memberikan kontribusi nyata.
Tantangan dan Strategi Pembiayaan Alternatif
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas, Junaidi, menjelaskan bahwa selama ini dana pemerintah daerah hanya dikelola melalui BPD, sehingga bank lain belum banyak berkontribusi. Pemkab mulai membuka kerja sama dengan bank lain sejak akhir 2025, salah satunya melalui pengelolaan dana BLUD rumah sakit.
Junaidi menambahkan bahwa kebijakan ini dipicu oleh berkurangnya alokasi dana transfer pusat ke daerah pada 2026. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mencari alternatif pembiayaan dari sektor lain yang tidak melanggar aturan.
Ke depan, Pemkab Banyumas berencana menata pedagang di Jalan Bung Karno. Kebutuhan tenant UMKM diperkirakan sekitar 200 unit. Junaidi berharap bank lain seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BPD juga bisa berkontribusi, memberikan bantuan atau meringankan beban pemerintah daerah.
