Solusi untuk Melindungi Jembatan dan Meningkatkan PAD
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sedang mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani masalah keamanan jembatan di Sungai Mahakam. Masalah utama yang muncul adalah seringnya tabrakan antara kapal tongkang dengan jembatan, yang berpotensi merusak infrastruktur dan mengancam keselamatan pengguna jalan.
Untuk mengatasi hal ini, Pemprov Kaltim tengah mempersiapkan rencana penambatan kapal di Sungai Mahakam, khususnya di Kota Samarinda. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai upaya mitigasi risiko benturan kapal terhadap jembatan.
Pengelolaan oleh Perusda
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa lokasi penambatan akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda). Menurutnya, pengelolaan oleh Perusda diyakini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD daerah.
“Untuk tempat sedang berjalan, kita sedang menyiapkan lokasi-lokasi tempat untuk tongkang yang dikelola oleh perusda,” ujar Seno Aji, Jumat (23/1/2026).
Ia menambahkan bahwa dalam satu hingga dua bulan ke depan diharapkan ada perkembangan positif terkait persiapan tersebut. Dengan adanya pengaturan tempat tambat, kapal-kapal akan lebih aman jika bersandar di area tambat tertentu.
Regulasi yang Sudah Disiapkan
Seno Aji memastikan bahwa regulasi mengenai pengelolaan tambat sudah tersedia dan mendapat izin dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa aturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan tambat akan dikelola oleh daerah dan diizinkan oleh aturan pusat.
Lokasi Penambatan yang Ditentukan
Dishub Kaltim telah menentukan dua lokasi penambatan di lahan milik Pemprov, yakni di Sungai Kunjang dan Sungai Lais, dengan total 16 tiang tambat. Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin, menambahkan bahwa jika efisiensi anggaran dan konstruksi dapat dimaksimalkan, jumlah titik tambat berpotensi ditingkatkan hingga 20 titik.
“Kami sedang upayakan, kami sederhanakan konstruksinya, mudah-mudahan bisa dapat dua puluh titik. Mudah-mudahan di akhir 2026 sudah bisa selesai,” pungkasnya.
Persiapan oleh Perusda KTMBS
PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KTMBS), sebuah perusahaan milik daerah, telah menyiapkan langkah awal dari sisi administrasi, kelembagaan, hingga teknis operasional. Direktur Utama KTMBS, Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim, menyampaikan bahwa perusahaan telah menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk pengurusan dan pemenuhan seluruh perizinan jasa tambat.
Selain perizinan, manajemen KTMBS juga memastikan kesiapan sumber daya manusia serta sistem operasional untuk mendukung pengelolaan area tambat yang tertib, aman, dan profesional.
Arahan Gubernur Rudy Masud
Dalam rapat terpadu pengelolaan alur Sungai Mahakam di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim pada Senin (5/1/2026), Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, meminta Perusda Kaltim menjadi ‘aktor’ utama dalam aktivitas penambatan. Arahan tersebut dilatarbelakangi oleh seringnya terjadi insiden kapal tongkang yang menabrak jembatan serta potensi besar sektor kepelabuhanan sebagai sumber PAD.
Peran BUP dalam Pemanduan Kapal
Kepala KSOP Kelas I Samarinda, Mursidi, menjelaskan bahwa istilah aktor yang dimaksud gubernur merujuk pada badan usaha pelabuhan (BUP) yang diberi pelimpahan kewenangan untuk melakukan pemanduan kapal di alur Sungai Mahakam. Setiap BUP wajib memenuhi sejumlah persyaratan dalam pelaksanaan pemanduan. Jika dalam evaluasi ditemukan kekurangan atau ketidakmampuan dalam pemenuhan standar, maka pihaknya akan membuka kesempatan bagi BUP lain untuk terlibat.
Saat ini, pelayanan pemanduan kapal di perairan wajib pandu Sungai Mahakam dari Muara Muntai hingga Muara Berau masih didominasi oleh satu BUP, yakni Pelindo. Adapun PT PTB dan PT Herlin memiliki wilayah pemanduan yang lebih kecil, namun hingga kini belum berjalan optimal.
