Kabupaten Nagan Raya Masih Belum Memiliki Lapas
Kabupaten Nagan Raya hingga kini masih belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bisa menampung warga binaan dari wilayah tersebut. Akibatnya, sekitar 200 warga binaan asal Nagan Raya harus ditahan di Lapas Meulaboh, Aceh Barat. Hal ini terjadi meskipun kabupaten ini telah berdiri sendiri selama lebih dari 23 tahun sejak dimekarkan dari Kabupaten Aceh Barat.
Pemerintah Daerah (Pemkab) Nagan Raya sudah menyiapkan lahan seluas sekitar 5 hektare untuk pembangunan Lapas tersebut. Namun, proses sertifikasi tanah masih menghadapi kendala regulasi dan belum mendapat persetujuan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah yang disiapkan merupakan bekas lahan Hak Guna Usaha (HGU) dari sebuah perusahaan yang ada di wilayah Nagan Raya.
Perlu Sertifikat Tanah untuk Pendirian Lapas
Menurut Kepala Lapas Meulaboh, Tendi Kustendi, serta Kepala Badan Pemasyarakatan (Bapas) Nagan Raya, Bohera Laurensius Pardede, keberadaan sertifikat tanah menjadi syarat utama dalam pengajuan pembangunan Lapas Nagan Raya. Tanpa sertifikat, pemerintah pusat tidak akan menerima usulan tersebut karena khawatir terjadi masalah hukum di masa depan.
“Tanah yang disiapkan oleh Pemkab Nagan Raya sekitar 5 hektare. Lahan itu belum keluar sertifikat dari BPN sehingga belum bisa diusulkan untuk pembangunan Lapas,” jelas Tendi.
Pardede juga menilai bahwa keberadaan Lapas di Nagan Raya sangat penting agar masyarakat tidak perlu lagi menjalani hukuman di Lapas Meulaboh. Selain itu, keluarga yang ingin menjenguk warga binaan akan lebih mudah melakukan kunjungan, serta proses persidangan tidak perlu antar jemput dari Nagan Raya ke Meulaboh.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Dari berbagai pertemuan dengan pimpinan daerah, DPRK, dan Forkopimda, isu tentang kebutuhan adanya Lapas di Nagan Raya selalu disuarakan. Bahkan, banyak pihak yang mendesak agar pembangunan Lapas segera dilakukan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Pemkab Nagan Raya, Wahidin, menyampaikan bahwa lahan seluas 5 hektare sudah disiapkan oleh Pemkab Nagan Raya untuk pendirian Lapas. Lokasi tersebut dinilai strategis karena berada agak jauh dari pusat perkantoran Suka Makmue dan didukung oleh fasilitas lain di sekitarnya.
Wahidin juga menjelaskan bahwa Pemkab Nagan Raya sudah mengajukan permohonan kepada BPN untuk dikeluarkan sertifikat tanah. Namun, hingga saat ini, belum ada satu pun sertifikat yang dikeluarkan. Menurut Kantor BPN Nagan Raya, diperlukan rekomendasi dari Kanwil BPN Aceh sebelum sertifikat bisa dikeluarkan.
Persetujuan Menteri ATR Diperlukan
Menurut Kepala BPN Nagan Raya, Shafwan, usulan pembuatan sertifikat tanah untuk Lapas Nagan Raya memerlukan persetujuan Menteri ATR. “Dulu sudah kita surati menteri,” kata Shafwan. Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap koordinasi karena terkendala regulasi.
“Usulan bahan belum oleh Pemkab. Masih sebatas koordinasi karena masih terkendala regulasi, bahan diberikan oleh Pemkab Nagan Raya ke BPN hanya baru penetapan lokasi,” jelasnya.
Pemkab Nagan Raya berharap proses sertifikasi tanah dapat segera diselesaikan agar pembangunan Lapas Nagan Raya dapat segera diusulkan ke pemerintah pusat. Dengan adanya Lapas di Nagan Raya, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi warga binaan dan keluarga mereka dalam menjalani proses hukum serta menjenguk para tahanan.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
