Mimin Maidah Protes Pengurangan BLT Rp 500 Ribu oleh Pegawai Desa, Setelah Viral Bicara Sukarela

Video Viral Mengenai Pemotongan BLT Kesra di Garut

Sebuah video yang viral di media sosial menggambarkan seorang ibu-ibu dari Garut, Jawa Barat, mengaku uang Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang diterimanya dipotong sebesar Rp 500 ribu. Peristiwa ini menarik perhatian masyarakat dan memicu berbagai respons dari warganet.

Pengakuan Awal dan Penjelasan dari Ibu-ibu Tersebut

Ibu-ibu tersebut bernama Mimin Maidah. Ia merupakan warga Kampung Cicalobak, Desa Karangwangi, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten Garut. Dalam video awalnya, Mimin menceritakan bagaimana ia mengambil uang BLT Kesra di kantor pos setempat. Ia diminta untuk menyerahkan beberapa dokumen persyaratan seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Setelah menyerahkan dokumen tersebut, Mimin mendapatkan uang BLT Kesra sebesar Rp 900.000. Namun, saat itu juga, pegawai desa yang mendampinginya mengambil sebagian dari uang tersebut. Menurut pengakuan Mimin, sebanyak Rp 500 ribu dikurangi dari jumlah tersebut, sementara sisanya sebesar Rp 400 ribu diberikan kepadanya bersama dengan KTP asli. Surat kantor pos ditahan oleh pegawai desa tersebut.

Mimin menjelaskan bahwa awalnya ia merasa bingung dan tidak ada tanda tangan apa pun pada dokumen surat yang diberikan. Setelah video tersebut viral, Mimin kembali muncul dan memberikan klarifikasi.

Klarifikasi dan Penjelasan dari Mimin Maidah

Dalam video klarifikasi barunya, Mimin menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat video sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa saat kejadian, ia tidak mengetahui bahwa dirinya direkam dan dibuat konten.

Mimin menegaskan bahwa uang yang diberikan bukanlah pemotongan, melainkan diberikan secara sukarela untuk warga yang tidak kebagian uang BLT Kesra. “Mengenai uang tersebut, bukan potongan, tapi saya memberikan dengan sadar dan ikhlas untuk mereka yang tidak kebagian,” tuturnya.

Video klarifikasi ini kembali menjadi sorotan warganet. Banyak dari mereka memberikan beragam reaksi, termasuk dugaan adanya intimidasi terhadap Mimin. Beberapa komentar warganet menyatakan keraguan terhadap proses pencairan BLT Kesra dan kecurigaan akan adanya manipulasi.

Respons dari Warganet

Beberapa komentar warganet antara lain:

• “Hmm curiga di intimidasi, sing sabar nya bu”
• “500rb / org di X berapa banyak, gede pasti jumlahnya. Trs kenapa harus di pegang sama perangkat desa uangnya ya ? Masa masih lebih besar ngasih iklas dibanding uang yg dibawa sama penerima BLT”
• “Logikana we ath, piraku we saiklasna 500k. Mun karek 50k wajar saiklasna”
• “Di intimidasi ya bu?”
• “Usut tah perangkat desa na.. mun bisa penjarakeun mun terbukti aya indikasi intimadasi dan pengancaman..”
• “Asa teu mungkin….jadi Kitu akhirna…..? Curiga yeuh, Aya aparat desa nah nga intimidasi..”

Hingga artikel ini dimuat, belum ada keterangan resmi dari pihak pegawai desa yang bersangkutan.

Berita Lain: Penyebutan Bupati Garut terkait Bansos

Sebelumnya, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin meminta kepala desa untuk mencabut penerima bansos yang sudah tidak layak lagi. Hal ini terjadi setelah ia mendengar ada warganya yang lanjut usia (lansia) mengaku tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah.

Peristiwa ini terjadi ketika kunjungan bakti sosial ke wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Saat dialog dengan wanita lansia, Bupati terkejut karena ia tidak menerima bantuan apapun meskipun masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Bupati kemudian memanggil Kepala Desa Cihurip Asep Gojali dan menanyakan hal tersebut. Kepala desa mengakui bahwa lansia tersebut sudah masuk dalam DTKS, namun hingga kini belum menerima bantuan apapun. Bupati menegaskan agar para penerima bansos dievaluasi kembali agar yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan sesuai haknya.

Evaluasi dan Tindakan Lanjutan

Bupati Garut menyatakan bahwa perlu adanya evaluasi terhadap para penerima bantuan sosial di Kabupaten Garut. Ia menyoroti kasus di mana warga yang masuk desil satu tidak menerima bantuan, sedangkan yang tidak layak justru menerima.

Desil satu merupakan kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Biasanya, kelompok ini tidak memiliki penghasilan tetap dan menggantungkan hidupnya dari bantuan sosial. Bupati akan memanggil sejumlah kepala dinas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.