dailybandung.com – Jakarta, Hasto Kristiyanto, tokoh politik dari partai PDI-P yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam penyelidikan kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan dan hasil pemilu anggota DPR RI Harun Masiku, KPK menemukan bukti bahwa Hasto juga terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka.
Sebelum menjadi Sekjen partai PDI-P, Hasto pernah menjadi anggota DPR RI untuk Dapil Jawa Timur, yang meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek pada tahun 2004 hingga 2009.
Di DPR RI, Hasto bergabung dengan Komisi VI yang mengurusi bidang ekonomi dan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, BUMN, KPPU, dan BKPM.
Ketertarikannya untuk terlibat dalam dunia politik sudah dimulai sejak ia menjadi mahasiswa di UGM. Hasto belajar politik dan dekat dengan anggota PDI-P di Jawa Timur.
Hasto kemudian resmi menjadi anggota PDI-P dan mulai berkarir sebagai penulis notulen dalam rapat partai. Karirnya terus meningkat dan ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang II Media Massa dan Penggalangan DPP PDI-P.
Dalam keputusan Kongres PDI-P tahun 2010, Hasto terpilih sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan. Kemudian, ketika Tjahto Kumolo menjadi Menteri Dalam Negeri, Hasto maju sebagai pengganti Plt. Sekjen PDI-P.
Hasto resmi menjadi Sekjen PDI-P untuk periode 2015-2020 saat Kongres PDI-P tahun 2015. Pada periode berikutnya, Megawati kembali mempercayai Hasto sebagai Sekjen PDI-P untuk periode 2019-2024.
Selama berkarir di PDI-P, Hasto telah membawa partai meraih kemenangan dan bahkan mencetak sejarah baru sebagai Sekjen PDI-P pertama yang menjabat selama dua periode.
Pada saat ini, harta kekayaan Hasto menjadi perhatian karena statusnya sebagai tersangka KPK. Berdasarkan laporan di laman e-lhkpn, Hasto memiliki total harta kekayaan sebesar Rp1.193.000.000 atau Rp1,193 miliar.
Laporan tersebut merupakan laporan pertama dan terakhir yang disampaikan kepada KPK pada 22 Desember 2003. Meskipun menjabat di posisi strategis, belum ada pembaruan laporan harta kekayaan yang dilaporkan oleh Hasto hingga saat ini.
