dailybandung.com – Anggota steering committee Indonesia Fintech Society (IFSoc) Syahraki Syahrir mendorong agar peraturan turunan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan pembentukan lembaga PDP segera diselesaikan.
Menurutnya, industri teknologi finansial (tekfin) akan mengalami dampak serius jika tidak ada aturan turunan dan lembaga yang mengawasi pelaksanaan PDP.
“Bisnis fintech sangat bergantung pada reputasi dan kepercayaan pengguna, oleh karena itu pemerintah harus mempercepat proses finalisasi RPP PDP dan segera membentuk lembaga PDP,” ujar Syahraki dalam paparannya pada acara Catatan Akhir Tahun 2024 – IFSoc yang diadakan secara daring, Kamis.
Dia juga menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai PDP telah disiapkan sejak tahun lalu, namun masih belum rampung hingga saat ini.
Selain itu, pembentukan lembaga pengawas PDP juga belum jelas. Menurut Syahraki, kedua hal tersebut sangat penting untuk mengatasi kebingungan yang dihadapi industri dalam menerapkan UU PDP.
“Kami mendorong untuk mempercepat proses finalisasi RPP PDP dan pembentukan lembaga PDP karena ini sangat penting untuk memastikan bahwa Undang-Undang PDP dapat diterapkan secara efektif,” ujar Syahraki, yang juga menjabat sebagai CEO Veda Praxis.
Dia juga menambahkan bahwa lembaga PDP harus menjadi badan independen dan langsung berada di bawah Presiden untuk memastikan otoritas dan ketegasan dalam penegakan kepatuhan PDP.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dalam Rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11) menyatakan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penyelesaian regulasi teknis terkait RPP dan rancangan peraturan presiden (perpres) terkait kelembagaan pelindungan data pribadi.
