dailybandung.com – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte menghadapi tuntutan pemakzulan yang semakin memburuk di tengah perpecahan koalisi pemerintahan Filipina. Duterte bahkan menghadapi dua tuntutan pemakzulan sekaligus di DPR Filipina.
Duterte menegaskan kesiapannya menghadapi tuntutan tersebut dan mengatakan bahwa proses pemakzulan diatur secara jelas dalam undang-undang. Menurut undang-undang Filipina, anggota parlemen maupun masyarakat umum dapat mengajukan usulan pemakzulan, namun usulan yang dimulai dari masyarakat harus mendapat dukungan dari anggota parlemen.
Dua usulan pemakzulan yang disampaikan pada awal bulan Desember menyebut adanya dugaan penyalahgunaan dana pada Kantor Wakil Presiden Filipina. Namun, persetujuan dari setidaknya sepertiga anggota DPR Filipina diperlukan supaya proses pemakzulan dilanjutkan ke proses pengadilan di Senat.
Duterte telah menghadapi sejumlah tuntutan hukum sejak bulan lalu setelah diduga mengancam membunuh Presiden Ferdinand Marcos Jr. beserta istri dan sepupunya. Wapres Filipina pun pada Rabu mangkir terhadap pemanggilan kedua oleh badan penyidik Filipina yang hendak memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
Komite gabungan DPR Filipina juga memutuskan menolak mengembalikan pemotongan dana sebesar 1,3 miliar peso (Rp355,5 miliar) sebagaimana permintaan pendanaan yang diajukan Kantor Wakil Presiden untuk tahun 2025. Keretakan antara Duterte dan Ferdinand Marcos semakin mencolok dalam beberapa bulan terakhir, sehingga memicu mundurnya Duterte sebagai menteri pendidikan pada Juni lalu.
Sumber: Anadolu
Penulis yang aktif meliput dunia hiburan dan tren media sosial. Ia menghabiskan waktu senggang dengan mendengarkan musik pop, mengedit video ringan, dan menjelajahi akun kreator. Ia percaya bahwa hiburan adalah bagian dari dinamika masyarakat. Motto: “Kreativitas adalah energi kehidupan.”
