Bripda Rio, Polisi yang Diduga Bergabung dengan Tentara Rusia

Latar Belakang Bripda Muhammad Rio

Bripda Muhammad Rio adalah seorang anggota Brimob Polda Aceh yang memiliki pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda). Ia diketahui bergabung sebagai tentara bayaran Rusia dan ikut serta dalam perang Rusia-Ukraina. Sebelumnya, ia juga pernah melanggar kode etik Polri.

Sosok Bripda Muhammad Rio kini menjadi sorotan setelah mengikuti perang Rusia dengan Ukraina yang sudah berlangsung sejak 24 Februari 2022 hingga sekarang. Meskipun fenomena ini bukan hal baru, karena sebelumnya ada Satria Kumbara, eks marinir TNI AL yang menjadi pembela Presiden Rusia Vladimir Putin.

Satria Kumbara kini tidak lagi terdengar kabarnya usai dilaporkan terluka dalam peperangan. Lantas siapa sosok Muhammad Rio?

Muhammad Rio sehari-hari bertugas sebagai personil Korps Brigade Mobile Polda Aceh. Korps Brimob merupakan kesatuan operasi khusus Polri yang bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi. Pangkat terakhirnya adalah Brigadir Polisi Dua alias Bripda, yaitu pangkat terendah dalam golongan Bintara di Polri. Lambang kepangkatannya berupa simbol 1 balok panah perak di pundaknya.

Rekam Jejak Bripda Muhammad Rio

Sebelum bergabung dengan tentara Rusia, Muhammad Rio memiliki rekam jejak sebagai polisi bermasalah. Ia pernah dihukum demosi, yaitu pemindahan pangkat lebih rendah selama 2 tahun. Ia sempat bertugas di Yanma Brimob Polda Aceh. Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto membeberkan, yang bersangkutan kala itu kedapatan selingkuh. Parahnya lagi ia menikahi wanita tersebut.

“Bripda Muhammad Rio ini pernah bermasalah karena melanggar kode etik profesi Polri dengan wujud perbuatan menjalin hubungan perselingkuhan hingga menikah siri,” kata Joko, dikutip dari Serambinews.com, Minggu (18/1/2026).

Selain itu, ia juga melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan meninggalkan tugas tanpa izin.

Kronologi Ketahuan Gabung Tentara Rusia

Semua bermula saat Bripda Muhammad Rio sudah tidak masuk kantor sejak Senin 8 Desember 2025. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, ia mengirim foto dan video saat berseragam tentara Rusia ke anggota Provos Sat Brimob Polda Aceh, Kasi Yanma, serta PS Kasubbagrenmin. Tertulis pesan juga terkait nominal gaji yang dia dapatnya menjadi tentara bayaran.

Anggota Provos sudah berusaha mencari keberadaan Bripda Muhammad Rio di rumah orang tua dan rumah pribadinya. Akan tetapi, yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. Hingga pada akhirnya terbit surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor: DPO/01/I/HUK.12.10/2026 tanggal 7 Januari 2026.

Pemanggilan sudah dilakukan namun tidak ada tanggapan. Akhirnya Polda Aceh menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (Polri) pada Jumat 9 Januari 2026. Hasilnya Bripda Muhammad Rio dipecat dari anggota Polri.

Diduga Motif Ekonomi

Kapolda Aceh, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah membeberkan, Bripda Muhammad Rio sudah keluar dari Indonesia sejak 19 Desember 2025. Ia awalnya pergi ke China baru lanjut ke wilayah Rusia. Irjen Pol Marzuki mengaku belum mengetahui secara pasti alasan Bripda Muhammad Rio gabung tentara Rusia. Namun dugaannya, motif karena faktor ekonomi.

“Kalau motif saya belum bisa mendalami, belum ketemu orangnya. Kalau kita dengar cerita-cerita bisa aja itu (karena tertarik penghasilan lebih besar),” katanya, dikutip dari Serambinews.com.

Irjen Pol Marzuki menilai Bripda Muhammad Rio sudah melanggar janji setia kepada Tanah Air. Di sisi lain, ia mengakui ada saja potensi personil polisi nakal meski sudah ada pengawasan.

“Sementara kita sudah ada doktrin jaga rahasia negara, jaga Negara Republik Indonesia.”

“Ya, kalau dia memang ada 1.000 orang yang diawasi, kadang-kadang ada juga satu yang tidak sempurna,” tandasnya.

Pengamat: Bahayakan Hubungan Diplomatik

Pandangan pengamat soal aparat negara yang membelot ke negara lain sudah pernah diungkap. Hal itu ketika menanggapi viralnya sosok Satria Arta Kumbara yang bergabung dengan operasi militer khusus Rusia, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, memberikan taggapan.

Ia mengatakan TNI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan posisi resmi negara dalam menghadapi isu terkait Satria.

“(TNI perlu) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan posisi resmi negara dalam menghadapi isu keterlibatan warga negara Indonesia di konflik asing,” ungkap Fahmi, Jumat.

Lebih lanjut, Fahmi menyebut TNI perlu mengingatkan kepada masyarakat, terutama mantan TNI. Baik pecatan maupun pensiunan, agar tidak terlibat dalam konflik luar negeri, terlebih aktivitas militer asing.

Sebab, menurutnya, hal itu bisa membahayakan hubungan diplomatik Indonesia.

Fahmi juga menyinggung kemungkinan Satria bisa menghadapi konsekuensi hukum, baik negara lain maupun internasional.

“Selain karena berpotensi membahayakan hubungan diplomatik Indonesia, juga dapat menyebabkan hilangnya kewarganegaraan dan yang bersangkutan terjerat konsekuensi hukum negara lain maupun internasional,” urai Fahmi.