Sampah Menumpuk di Kali Prancis, Tangerang Butuh Perbaikan Serius

Perjalanan yang Berubah Menjadi Pengalaman Tak Terduga

Perjalanan saya memenuhi undangan khotbah Natal di Dadap, Kosambi, Tangerang, berubah menjadi pengalaman yang tak terduga. Berangkat dari Rusun Pasar Rumput pada Minggu pagi, saya melintasi jembatan Dadap yang berada tepat di atas Kali Prancis. Di sanalah, saya melihat pemandangan yang membuat saya spontan menghentikan motor: tumpukan sampah mengapung memenuhi permukaan air yang berwarna hitam, seolah sungai itu telah lama dibiarkan tanpa perhatian.

Di kiri jembatan, pedagang kaki lima berjualan dengan gerobak mereka. Di kanan, pedagang buah menata dagangannya sambil menunggu pembeli. Jembatan yang dibangun untuk mengurai kemacetan justru berubah menjadi pasar dadakan sekaligus titik penumpukan sampah. Padahal, tahun 2022, jembatan ini diharapkan menjadi solusi mobilitas warga. Kenyataannya, ia kini menjadi saksi bisu dari masalah lingkungan yang tak kunjung selesai.

Yang membuat saya terkejut, kondisi ini bukan pertama kali terjadi. Pada 2021, DLHK Kabupaten Tangerang pernah membersihkan tumpukan sampah serupa di lokasi yang sama. Artinya, ini bukan masalah insidental, ini masalah yang terus berulang. Kali Prancis sendiri berada di hilir, sehingga setiap kali rob datang atau air laut pasang, sampah dari hulu terdorong ke titik ini.

Dengan aliran yang terhambat oleh struktur jembatan, sampah pun menumpuk dan menciptakan bau tak sedap yang menyergap siapa pun yang melintas. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi tempat sampah raksasa. Masalah utama dari kondisi Kali Prancis adalah buruknya pengelolaan sampah di sepanjang aliran sungai.

Sampah dari berbagai titik di hulu terbawa arus dan terjebak di bawah jembatan Dadap, menjadikan sungai ini seperti tempat pembuangan akhir yang tidak resmi. Tanpa intervensi rutin, tumpukan itu akan terus membesar. Keberadaan pedagang kaki lima di atas jembatan juga memperburuk keadaan. Aktivitas jual beli yang berlangsung setiap hari berpotensi menghasilkan sampah baru.

Tanpa tempat sampah yang memadai, sebagian limbah itu berakhir langsung ke sungai. Ini bukan salah pedagang semata, tetapi cerminan minimnya fasilitas dan penataan ruang. Masalah ini juga memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi. DLHK Kabupaten Tangerang menyebut, bahwa pembersihan sungai seharusnya menjadi tanggung jawab BBWSCC.

Namun, tanpa kerja sama yang jelas, sungai tetap kotor dan warga tetap menjadi penonton dari masalah yang tak kunjung selesai. Kondisi geografis Kali Prancis sebagai wilayah hilir membuatnya sangat rentan. Sampah dari berbagai aliran sungai terdorong ke titik ini dan terperangkap oleh jembatan. Tanpa desain yang mempertimbangkan dinamika aliran air, jembatan justru menjadi penghalang yang memperparah penumpukan.

Ironisnya, kawasan Dadap sebenarnya punya potensi wisata. Dari atas jembatan, warga bisa melihat pendaratan pesawat dengan jarak pandang yang cukup dekat. Namun, potensi itu tenggelam oleh bau tak sedap dan pemandangan sampah yang mengapung. Sungai kotor adalah cermin kota yang lelah.

Melihat kondisi Kali Prancis, saya merasa bahwa ini bukan sekadar persoalan sampah, tetapi persoalan tata kelola kota. Sungai adalah cermin dari bagaimana sebuah kota mengurus dirinya. Ketika sungai kotor, itu berarti ada rantai pengelolaan yang terputus, mulai dari hulu hingga hilir. Kita sering membanggakan pembangunan infrastruktur baru, tetapi lupa bahwa infrastruktur harus dikelola dan diawasi.

Jembatan Dadap adalah contoh nyata: dibangun untuk mengurai kemacetan, tetapi tanpa pengawasan, ia berubah fungsi dan justru menciptakan masalah baru. Fenomena pedagang kaki lima di atas jembatan juga menunjukkan, bahwa ruang kota tidak menyediakan tempat yang layak bagi aktivitas ekonomi informal.

Ketika ruang publik tidak memadai, warga mencari ruang alternatif, meski itu berarti mengorbankan fungsi infrastruktur. Koordinasi antarinstansi yang lemah memperburuk keadaan. Ketika tanggung jawab saling dilempar, sungai tetap kotor. Kota yang sehat membutuhkan kolaborasi, bukan sekadar pembagian tugas administratif.

Pada akhirnya, sungai yang bersih bukan hanya soal estetika. Ia adalah simbol martabat kota. Kota yang tidak mampu menjaga sungainya akan kesulitan membangun citra sebagai kota yang layak huni.

Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pembersihan rutin dan terjadwal. DLHK dan BBWSCC harus bekerja bersama, bukan saling menunggu. Pembersihan tidak boleh hanya dilakukan ketika viral atau ketika keluhan warga memuncak. Kedua, pedagang kaki lima perlu ditata ulang. Pemerintah daerah bisa menyediakan lokasi alternatif yang lebih aman dan tertata, sehingga jembatan kembali berfungsi sebagai infrastruktur mobilitas, bukan pasar dadakan.

Ketiga, desain jembatan perlu dievaluasi. Jika struktur jembatan menghambat aliran air, maka perlu dipertimbangkan modifikasi teknis, misalnya dibangun lebih tinggi dari permukaan sungai. Keempat, edukasi masyarakat harus diperkuat. Sampah yang mengalir ke hilir berasal dari hulu, dan itu berarti perilaku warga turut berkontribusi. Kampanye lingkungan harus dilakukan secara konsisten, bukan musiman.

Kelima, potensi wisata Dadap bisa dihidupkan kembali jika sungai dibersihkan. Dengan pemandangan pesawat yang unik, kawasan ini bisa menjadi ruang publik yang menarik. Namun, itu hanya mungkin, jika sungai tidak lagi dipenuhi oleh sampah.

Kesimpulan

Kali Prancis di Dadap adalah contoh nyata bagaimana persoalan sampah mencerminkan tata kelola kota yang belum optimal. Tumpukan sampah yang berulang menunjukkan, bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pembersihan sesekali, tetapi membutuhkan sistem yang terintegrasi. Jika pemerintah daerah, BBWSCC, dan masyarakat dapat bekerja bersama, sungai ini bukan hanya bisa dibersihkan, tetapi juga dihidupkan kembali sebagai ruang publik yang bermanfaat.

Kota yang mampu menjaga sungainya adalah kota yang mampu menjaga masa depannya. Selamat berbenah!