Masalah Tunggakan Setoran Parkir di Kabupaten Ende
Hasil pungutan uang parkir di 12 titik lokasi di Kota Ende ternyata belum disetor ke kas daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengelolaan retribusi parkir yang seharusnya menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah setempat.
Pemerintah Kabupaten Ende bekerja sama dengan CV Milo Djawa sebagai pengelola parkir di kota tersebut sejak Oktober 2025. Dalam kesepakatan yang dibuat, pihak vendor diwajibkan menyetor sebesar Rp 120 juta per bulan atau sekitar Rp 1,4 miliar selama satu tahun. Kerja sama ini berlangsung selama dua tahun.
Namun, beberapa bulan terakhir, pihak vendor dilaporkan menunggak kewajibannya untuk melakukan setoran ke kas daerah. Plt Sekda Ende, Gebi Dala, mengakui adanya tunggakan setoran tersebut. Ia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan pengecekan melalui Bapenda.
“Untuk sementara setelah kita cek belum juga. Saya belum tahu angkanya tapi ada tunggakan setelah ada penyampaian dari Bapenda. Karena mereka (vendor, Red) langsung setor ke kas daerah melalui Bapenda sehingga kita cek disana. Bilangnya belum masuk,” kata Gebi Dala.
Dirinya mengaku masih belum bisa memastikan apakah vendor parkir tersebut sama sekali belum menyetor ke kas daerah sejak penandatanganan MoU atau hanya menunggak beberapa bulan. Ia berjanji akan segera memanggil pihak vendor dan menjadikan persoalan ini sebagai tanggung jawab leading sektor agar dapat diselesaikan.
Keluhan Juru Parkir di Bawah Naungan CV Milo Djawa
Enam orang perwakilan juru parkir yang berada di bawah naungan CV Milo Djawa menyampaikan pengaduan resmi ke lembaga DPRD Kabupaten Ende pada Jumat (30/1/2026). Pengaduan tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende, Flavianus Waro, dan berkaitan dengan berbagai persoalan yang selama ini dirasakan para juru parkir saat menjalankan tugas di lapangan.
Para juru parkir mengeluhkan ketidakjelasan status vendor yang menaungi mereka. Hingga kini, mereka mengaku tidak mendapatkan kejelasan mengenai hubungan kerja, legalitas, serta tanggung jawab perusahaan terhadap para pekerja parkir. Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait pengelolaan retribusi parkir. Para juru parkir mempertanyakan apakah hasil retribusi yang dikumpulkan setiap hari benar-benar disetorkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sesuai ketentuan yang berlaku.
Permasalahan lain yang disampaikan adalah tidak adanya perlindungan bagi juru parkir ketika menghadapi aduan, konflik, maupun tekanan dari masyarakat di lapangan. Kondisi ini membuat para juru parkir merasa rentan dan tidak memiliki payung hukum yang jelas saat terjadi persoalan saat bertugas.
Tak kalah penting, para juru parkir juga menyoroti sistem pengupahan yang dinilai tidak transparan. Mereka mempertanyakan besaran gaji yang diterima serta mekanisme pembayaran yang selama ini berjalan, yang dinilai tidak pernah dijelaskan secara terbuka.
Tanggapan DPRD Kabupaten Ende
Menanggapi pengaduan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende, Flavianus Waro, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi para juru parkir sesuai kewenangan DPRD dan mendorong pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan serta solusi atas persoalan yang disampaikan.
Pengaduan ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tata kelola parkir di Kabupaten Ende dapat berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan perlindungan dan kepastian bagi para juru parkir.
“Dalam waktu ini kita akan panggil pihak-pihak terkait,” tegasnya.
Ia juga mengatakan, sesuai keluhan para jukir, sudah beberapa bulan terakhir pihak vendor tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hasil pungutan parkir ke Pemerintah Kabupaten Ende.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
