Di Balik Ambisi Serangan, Netanyahu Hadapi Kasus Korupsi

Sidang Netanyahu Kembali Digelar Setelah Gencatan Senjata

Sidang kasus korupsi yang menimpa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali digelar pada 12 April 2026, setelah sempat tertunda akibat konflik dengan Iran. Proses peradilan yang sebelumnya terhenti karena alasan keamanan nasional kini kembali berjalan, seiring meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.

Pengadilan menyatakan bahwa kembalinya sistem peradilan untuk bekerja menjadi dasar utama dilanjutkannya sidang. Ini menjadi momen penting dalam kariernya, karena selama bertahun-tahun, Netanyahu tampak tak tersentuh di singgasana kekuasaannya berkat status darurat perang dengan Iran.

Penundaan Persidangan yang Berujung pada Kritik

Selama konflik memuncak, jadwal persidangan Netanyahu berulang kali tertunda. Alasan yang digunakan konsisten: situasi keamanan nasional dan fokus pemerintah pada operasi militer. Penundaan demi penundaan ini terjadi sejak eskalasi konflik meningkat, hingga akhirnya sistem peradilan praktis berhenti berjalan normal.

Baru setelah militer Israel melalui Komando Front Dalam Negeri menyatakan kondisi memungkinkan aktivitas sipil dibuka kembali, persidangan pun dilanjutkan. Namun, di tengah pola ini, muncul kritik tajam dari oposisi di Israel. Sejumlah pihak menilai eskalasi konflik secara tidak langsung menguntungkan posisi politik Netanyahu. Mereka menuduh status darurat nasional dijadikan tameng untuk menunda proses hukum yang menjeratnya.

Meski tuduhan ini belum terbukti secara hukum, narasi “ulur waktu” semakin menguat seiring berulangnya pola: konflik meningkat, sidang tertunda.

Kasus Korupsi yang Menimpa Netanyahu

Kasus yang menjerat Netanyahu bukan perkara kecil. Ia menghadapi dakwaan dalam tiga perkara korupsi berbeda. Dalam dua kasus, Netanyahu diduga bernegosiasi dengan media Israel demi mendapatkan pemberitaan yang menguntungkan. Sementara dalam kasus lainnya, ia dituduh menerima hadiah mewah senilai lebih dari 260.000 dolar AS atau sekitar Rp4,4 miliar dari para miliarder sebagai imbalan atas bantuan politik.

Satu dakwaan lainnya sebelumnya telah dibatalkan. Kontras situasi ini menjadi sorotan. Di saat tentara Israel bertaruh nyawa di tengah konflik kawasan, pemimpinnya justru dituduh melakukan transaksi politik di balik layar kekuasaan. Netanyahu sendiri berulang kali membantah semua tuduhan tersebut. Ia juga menyebut proses hukum yang menjeratnya sebagai “pengadilan politik”.

Tekanan Domestik yang Semakin Besar

Seiring meredanya konflik, tekanan dari dalam negeri mulai meningkat. Di berbagai kota seperti Tel Aviv, gelombang kritik terhadap pemerintah semakin terasa. Publik yang sebelumnya fokus pada isu keamanan kini mulai kembali menuntut akuntabilitas hukum terhadap pemimpinnya.

Persidangan yang kembali dibuka menjadi simbol bahwa krisis keamanan tak bisa selamanya menutupi persoalan domestik. Situasi ini membuka risiko politik besar. Jika dalam persidangan pekan ini muncul bukti baru yang signifikan, posisi Netanyahu sebagai pemimpin koalisi bisa terancam. Bahkan, bukan tidak mungkin memicu krisis politik baru di Israel.

Antara Penjara atau Singgasana

Kasus korupsi terhadap Netanyahu telah bergulir sejak 2019 dan mulai disidangkan pada 2020. Namun, prosesnya kerap mengalami penundaan, termasuk karena kesibukan resmi sebagai kepala pemerintahan hingga dinamika konflik regional.

Kini, dengan dimulainya kembali persidangan, arah masa depan politik Netanyahu memasuki fase penentuan. Persidangan ini bukan sekadar soal hukum, tetapi juga menyangkut masa depan demokrasi Israel. Apakah Netanyahu akan kembali menemukan cara untuk bertahan, atau ini menjadi awal dari akhir karier politiknya?

Krisis Politik yang Mengancam

Kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran pada Rabu (8/4/2026) justru memicu krisis politik besar di Israel. Alih-alih meredakan ketegangan, langkah damai yang dimotori Presiden Donald Trump itu berubah menjadi “bumerang” bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan yang dicapai di saat-saat terakhir untuk menghindari kehancuran besar kini dianggap sebagai bukti bahwa Israel tidak lagi memegang kendali atas arah konflik. Bahkan, keputusan Washington tersebut dinilai diambil tanpa melibatkan Israel secara penuh dalam isu yang menyangkut keamanan nasionalnya sendiri.

Alih-alih merayakan damai, tekanan publik justru meledak. Jalanan Israel, terutama di Tel Aviv, dilaporkan dipenuhi gelombang protes yang menandai kemarahan warga terhadap pemerintah.

Gelombang Kemarahan di Jalanan Tel Aviv

Situasi di dalam negeri Israel memanas. Warga turun ke jalan membawa kemarahan yang selama ini terpendam sejak konflik dengan Iran meningkat. Banyak pengunjuk rasa menilai pemerintah telah menghabiskan anggaran negara dan mempertaruhkan nyawa tentara tanpa hasil nyata.

Narasi yang berkembang di publik semakin keras: perang yang dijanjikan membawa kemenangan justru berakhir tanpa kejelasan arah. Lebih dari itu, muncul rasa dikhianati. Bagi sebagian warga, keputusan sepihak Amerika Serikat untuk menghentikan serangan tanpa jaminan keamanan absolut bagi Israel terasa seperti “tikaman dari belakang” oleh sekutu terdekatnya sendiri.

Gencatan senjata ini pun tidak dipandang sebagai kemenangan diplomasi, melainkan simbol kegagalan strategi nasional.

Oposisi Manfaatkan Momentum, Serangan Politik Memuncak

Tekanan terhadap Benjamin Netanyahu semakin kuat setelah tokoh oposisi langsung melancarkan serangan terbuka. Pemimpin oposisi, Yair Lapid, melontarkan kritik paling keras. “Tidak pernah ada bencana politik seperti ini dalam seluruh sejarah kami. Israel bahkan tidak berada di meja perundingan ketika keputusan dibuat terkait inti keamanan nasional kami,” tulisnya di platform X.

Lapid menegaskan bahwa kegagalan ini bukan berasal dari militer, melainkan dari kepemimpinan politik. “Militer telah menjalankan semua yang diminta darinya, dan publik menunjukkan ketahanan yang luar biasa, tetapi Netanyahu gagal secara politik, gagal secara strategis, dan tidak mencapai satu pun tujuan yang ia tetapkan sendiri.”

Ia juga memperingatkan dampak jangka panjang dari krisis ini. “Akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi kita untuk memperbaiki kerusakan politik dan strategis yang disebabkan Netanyahu akibat kesombongan, kelalaian, dan kurangnya perencanaan strategis.”

Kritik serupa datang dari Ketua Partai Demokrat Israel, Yair Golan. “Ia menjanjikan kemenangan bersejarah dan keamanan untuk generasi mendatang, tetapi dalam praktiknya, kita justru mendapatkan salah satu kegagalan strategis paling parah yang pernah dikenal Israel.” “Ini adalah kegagalan total yang membahayakan keamanan Israel selama bertahun-tahun ke depan.”

Sementara itu, tokoh oposisi lainnya, Avigdor Liberman, menilai kesepakatan ini justru memperkuat Iran. “Setiap kesepakatan dengan Iran yang tidak mencakup penolakan terhadap penghancuran Israel, pengayaan uranium, produksi rudal balistik, dan dukungan terhadap organisasi teroris di kawasan berarti kita harus kembali ke kampanye lain dalam kondisi yang lebih sulit dan membayar harga yang lebih mahal.”

Momentum ini dimanfaatkan oposisi untuk mendesak perubahan besar, termasuk wacana percepatan pemilu dan tuntutan agar Netanyahu mundur dari jabatannya.

Krisis Politik Benjamin Netanyahu

Tekanan dari jalanan dan parlemen kini bertemu dalam satu titik: krisis kepemimpinan. Netanyahu berada dalam posisi paling lemah dalam beberapa tahun terakhir. Ia bukan hanya menghadapi kritik kebijakan, tetapi juga kehilangan kepercayaan publik terhadap arah strateginya.

Kegagalan mencapai tujuan perang yang sebelumnya digaungkan, termasuk menekan ancaman Iran, menjadi amunisi utama lawan politiknya. Situasi ini memperbesar risiko instabilitas pemerintahan, bahkan membuka peluang terjadinya pergeseran kekuasaan dalam waktu dekat.

Keputusan Donald Trump untuk mendorong gencatan senjata dengan Iran menunjukkan dinamika baru dalam geopolitik Timur Tengah. Israel yang selama ini dianggap sebagai sekutu utama kini dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya prioritas dalam kebijakan Washington. Langkah ini memperlihatkan bahwa kepentingan strategis AS bisa berubah, bahkan jika harus mengabaikan posisi Israel dalam konflik regional.

Efek dominonya mulai terasa. Tekanan domestik yang meningkat berpotensi memaksa Netanyahu mengevaluasi strategi militernya, termasuk kemungkinan penarikan pasukan dari sejumlah titik konflik seperti Gaza dan perbatasan Lebanon untuk meredam kemarahan publik.