Inisiatif Inggris untuk Membuka Kembali Jalur Pelayaran di Selat Hormuz
Inggris mengambil inisiatif besar dengan mengundang sekitar 40 negara untuk membahas upaya membuka kembali jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz yang kini sedang dalam tekanan tinggi. Pertemuan ini dilakukan secara virtual pada Kamis (2/4/2026), tanpa melibatkan Amerika Serikat, sekutu tradisional yang selama ini dominan dalam isu keamanan global.
Perkembangan ini terjadi setelah Presiden Donald Trump menyatakan bahwa tugas negaranya bukanlah untuk mengamankan jalur air tersebut. Dengan demikian, AS tidak ikut serta dalam pertemuan strategis ini, yang berfokus pada solusi non-militer dan diplomasi.
Penekanan pada Solusi Diplomatis
Dalam pembukaannya, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper menilai pemblokadean Selat Hormuz sebagai langkah ceroboh. Ia menyoroti dampak negatifnya terhadap stabilitas ekonomi global. “Kita telah melihat Iran membajak rute pelayaran internasional untuk menyandera ekonomi global,” ujarnya.
Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital bagi perdagangan minyak dunia, kini hampir terhenti akibat serangan balasan Iran terhadap kapal-kapal komersial. Kondisi ini memicu lonjakan harga minyak mentah dan berdampak luas di pasar global. Negara-negara yang terlibat dalam pertemuan ini sepakat menandatangani pernyataan yang mendesak Iran menghentikan pemblokadean selat.
Koalisi Masih Tahap Awal
Meski koalisi ini masih dalam tahap awal, Inggris dan Perancis diketahui memimpin inisiatif tersebut. Pertemuan ini membahas negara mana saja yang siap berpartisipasi serta opsi diplomatik dan ekonomi untuk mendorong Iran membuka Selat Hormuz.
Namun, koalisi ini belum mencapai kesepakatan spesifik. Salah satu pejabat mengatakan bahwa ada kesepakatan umum bahwa Iran tidak boleh diperbolehkan membelakukan biaya transit pada kapal di jalur pelayaran itu. Ia juga menyebut bahwa semua negara harus dapat menggunakan Selat Hormuz secara bebas.
Bukan Melalui Perang atau Kekerasan
Perdana Menteri Inggris Challands secara eksplisit menyatakan bahwa solusi yang diinginkan bukan lewat jalur militer. Upaya membuka selat dengan kekuatan militer tampaknya tidak menjadi pilihan, karena Iran dapat menargetkan kapal dengan rudal anti-kapal, pesawat nirawak (drone), kapal cepat, dan ranjau.
Challands menegaskan bahwa Keir Starmer (Perdana Menteri Inggris) tidak tertarik untuk terlibat dalam perang ini. Sebagian besar negara yang berkumpul juga tidak tertarik terlibat dalam perang. Pertemuan ini akan ditindaklanjuti minggu depan, dengan rencana pertemuan antara perencana militer dari Kementerian Pertahanan Inggris dengan beberapa pihak untuk membahas cara memastikan keamanan pelayaran setelah perang berakhir.
Tekankan Aktivitas Diplomatik
Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengakui bahwa pemulihan pelayaran tidak akan mudah. Front persatuan dari kekuatan militer dan aktivitas diplomatik disebut-sebut dibutuhkan, selain kemitraan dengan industri maritim. Nada yang sama juga datang dari Presiden Perancis Emmanuel Macron, yang menyatakan bahwa meluncurkan operasi militer untuk memaksa pembukaan selat adalah hal yang tidak layak.
“Ini tidak pernah menjadi opsi yang kami dukung karena tidak realistis,” ujarnya. Menurut Macron, cara terbaik untuk memastikan pembukaan selat Hormuz adalah dengan berbicara langsung kepada Iran.
Negara-Negara yang Terlibat dan Alasan AS Tak Diajak
Negara-negara yang berpartisipasi dalam pertemuan ini antara lain Perancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang, dan Uni Emirat Arab. Laporan Al Jazeera juga menunjukkan bahwa koalisi ini turut melibatkan negara-negara Skandinavia, negara-negara Baltik, Bahrain, Panama, dan Nigeria.
Sementara itu, AS tidak masuk pertemuan menyusul pernyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan bahwa mengamankan jalur air bukanlah tugas negaranya. Trump juga meremehkan sekutu-sekutu Eropa AS karena enggan mendukung perang.
Pertemuan ini dipandang sebagai sinyal kepada pemerintahan Donald Trump bahwa Eropa mulai menata langkah untuk mengamankan negaranya, seiring ancaman Presiden AS yang akan meninggalkan NATO.
