Kritik terhadap Komunikasi Kebijakan Pemerintahan Prabowo
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, memberikan kritik tajam terhadap cara penyampaian kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, meskipun kebijakan yang dirancang sudah matang dan memiliki dasar kuat, komunikasi yang kurang efektif menyebabkan masyarakat sering kali salah memahami arah pemerintah.
Idrus menilai bahwa masalah utama bukanlah pada isi kebijakan itu sendiri, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut disampaikan kepada publik. Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah sejatinya telah memiliki fondasi yang kuat, baik dari sisi ideologi, falsafah bangsa, konstitusi hingga azas kebersamaan sebagai bangsa majemuk. Namun, karena lemahnya narasi yang dibangun oleh pembantu presiden, termasuk Menteri dan juru bicara, kebijakan tersebut sering kali disalahpahami.
“Kebijakan ini sudah direncanakan dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba-tiba muncul,” ujar Idrus, yang juga merupakan Ketua Koalisi Merah Putih 2014. Ia menegaskan bahwa tanpa penjelasan yang jelas dan sistematis, publik akan melihat pemerintah seolah-olah tidak memiliki arah. Kritik yang muncul, menurutnya, bukan karena kebijakan itu salah, tetapi karena kurangnya penjelasan yang komprehensif sejak awal.
Pandangan ini sejalan dengan kritik yang disampaikan oleh beberapa tokoh lain, seperti Said Didu, yang menilai niat baik presiden perlu diapresiasi, tetapi harus diikuti dengan implementasi yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Idrus menilai bahwa pemerintahan Prabowo memulai langkahnya dengan niat baik yang selaras dengan ideologi dan falsafah bangsa. Hal ini tercermin dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai “rumah besar bersama”, serta mendorong partisipasi seluruh elemen bangsa dalam merawat dan membangun negara.
Pentingnya Narasi yang Kuat dalam Penyampaian Kebijakan
Idrus juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan nasional. Program-program strategis dari pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan, termasuk hilirisasi industri yang dinilai sangat krusial untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Selain itu, pemerintah disebut telah merumuskan kebijakan mendasar yang bersifat prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), hingga pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Namun, Idrus mengingatkan bahwa kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. Pemerintah harus mampu menjelaskan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk berbagai skenario yang mungkin terjadi. “Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.
Dalam kritiknya, Idrus secara spesifik menyoroti peran para pembantu presiden, terutama menteri dan juru bicara. Ia menilai keduanya belum optimal dalam menjelaskan narasi kebijakan dan tidak kongkret menerjemahkan arah kebijakan presiden kepada publik. “Jurubicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik. Jurubicara harus secara kreatif menjelaskan narasinya, bukan sekadar menjawab,” tegasnya.
Kondisi Global yang Memengaruhi Kebijakan Pemerintah
Di tengah kritik tersebut, Idrus menyoroti tekanan global yang semakin nyata, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik ini berdampak pada terganggunya pasokan energi global, termasuk di kawasan ASEAN. Sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Laos mulai mengambil langkah penghematan energi dan pengendalian distribusi BBM. Bahkan Filipina dilaporkan menetapkan status darurat energi nasional akibat tekanan pasokan.
Menurut Idrus, kondisi global seperti ini seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada publik agar masyarakat memahami bahwa kebijakan pemerintah tidak berdiri di ruang kosong, melainkan dipengaruhi dinamika internasional. Ia juga menyinggung polemik terkait posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional yang kerap disalahartikan sebagai bentuk keberpihakan. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi yang utuh dari pemerintah.
“Masuknya Indonesia ke forum tertentu itu bukan berarti tunduk. Itu strategi komunikasi politik agar kita bisa ada di berbagai forum untuk menjelaskan posisi kita secara lebih luas,” kata Idrus.
Komunikasi yang Lebih Proaktif Diperlukan
Lebih jauh, Idrus menilai pola komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung reaktif. Penjelasan sering kali baru muncul setelah kebijakan menjadi polemik di ruang publik. “Harusnya dijelaskan lebih dulu, lebih awal, sebelum jadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik yang muncul justru menjadi solusi,” ujarnya.
Di sisi lain, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah. Ia menyebut dukungan tersebut merupakan bagian dari *Instruksi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. “Sesuai arahan dan instruksi Ketua Umum, Bahlil Lahadalia, seluruh jajaran Partai Golkar mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil Presiden Prabowo,” kata Idrus.
Idrus menegaskan, Bung Bahlil meminta seluruh Jajaran Golkar harus selalu berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. “Partai Golkar harus Total menjadi bagian terdepan untuk memastikan bahwa kebijakan presiden yang bersifat mendasar, prospektif, dan antisipatif dapat dipahami rakyat,” ujar Idrus menekankan arahan Ketua Umum Golkar, Bung Bahlil Lahadalia.
Kesimpulan
Pada akhirnya, Idrus menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh cara menyampaikannya. “Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” kata Idrus.
