Situasi Geopolitik yang Memanas dan Tantangan Pemerintah
Situasi geopolitik saat ini terus memanas akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Hal ini menimbulkan ketidakstabilan di kawasan dan berdampak pada berbagai aspek, termasuk ekonomi dan sosial. Pengamat ekonomi Awalil Rizky menyoroti pentingnya pemerintah, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Pertanian RI (Mentan) Amran Sulaiman, dan Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, untuk memiliki sense of crisis.
Sense of crisis adalah istilah yang menggambarkan kepekaan, kewaspadaan, serta kesadaran mendalam terhadap situasi darurat. Menurut Awalil, pemerintah terkesan masih ‘tenang’ menghadapi krisis saat ini, padahal situasi membutuhkan tindakan cepat dan tanggap.
Awalil juga meminta Presiden dan jajaran menteri beserta pemerintahannya untuk menunjukkan empati nyata terhadap masyarakat. Ia menekankan bahwa tidak cukup hanya memberikan pernyataan bahwa kondisi ekonomi stabil, tetapi harus ada kepekaan terhadap kenyataan di lapangan. Misalnya, harga bahan pokok yang tinggi dan kondisi minyak dunia yang tidak stabil.
Perbaikan Internal Pemerintahan
Lebih lanjut, Awalil menekankan perlunya perbaikan internal pemerintahan saat ini dan meminta Presiden Prabowo untuk lebih berhati-hati dalam menata ulang belanja negara. Dia telah memberikan dua saran konkret bagi pemerintahan Prabowo dalam mengantisipasi tekanan fiskal yang semakin berat akibat eskalasi konflik di Asia Barat.
Saran pertama dari Awalil adalah melakukan restrukturisasi kabinet, termasuk pengurangan jumlah kementerian dan lembaga, serta pemangkasan jumlah menteri dan wakil menteri. Menurutnya, jumlah total menteri dan wakil menteri dapat dikurangi menjadi 84 atau bahkan 75, seperti era presiden-presiden terdahulu. Langkah ini akan memberikan penghematan signifikan, terutama pada belanja barang yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
Saran kedua, yakni evaluasi item belanja besar, salah satunya program makan bergizi gratis (MBG) yang nilainya sekitar Rp335 triliun, sebagaimana dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Awalil memandang, program MBG perlu dipangkas atau setidaknya dimoratorium, yakni dihentikan sementara, lalu dievaluasi atau dilakukan kajian ulang, kemudian diubah sifatnya dari universal (semua menerima manfaat) menjadi targeted alias menyasar kelompok tertentu saja dengan skema yang lebih tepat sasaran.
Misalnya, untuk 5–10 juta masyarakat di daerah miskin seperti Papua dan wilayah lainnya. Dengan skema ini, anggaran MBG bisa turun drastis, dari ratusan triliun menjadi jauh lebih kecil.
Kepemimpinan yang Tangguh
Awalil menegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar memiliki sense of crisis. Bahkan, ia menyoroti pemerintah yang dinilainya masih ‘tenang’ saat menanggapi kondisi harga minyak dunia, termasuk saat menyoroti respons Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan bahwa jika pemerintah tidak memiliki sense of crisis maka situasi ekonomi dalam negeri berpotensi semakin buruk.
Apalagi, kata dia ekonomi Indonesia sudah sulit bahkan sejak sebelum perang AS-Israel vs Iran. Ini menunjukkan bahwa masalahnya sudah buruk dan berpotensi memburuk. Jika perilaku pemimpin seperti ini terus berlanjut, justru akan mempercepat krisis. Bisa saja krisis yang diperkirakan terjadi September justru maju menjadi Juli.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dijalankan tanpa adanya pemotongan anggaran meski kini terjadi krisis di Timur Tengah buntut konflik Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Dia mengungkapkan alasannya, yakni karena ketika ada realokasi anggaran MBG, dikhawatirkan akan dikorupsi.
Prabowo mengungkapkan tetap dilakukannya program MBG karena dirinya enggan untuk melihat adanya anak-anak yang kurang gizi dan menderita stunting. Ia menganggap keputusannya ini merupakan pilihan yang benar. Prabowo juga mengatakan bahwa tidak perlu adanya pemotongan anggaran MBG.
“Saya yakin di jalan yang benar. Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya,” tegasnya. Prabowo mengatakan masih banyak pos anggaran selain MBG yang bisa dipangkas di tengah krisis Timur Tengah. Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa program MBG adalah investasi bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
