DPR RI Menanggapi Wacana Pemotongan Gaji untuk Efisiensi Anggaran Negara
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa pihaknya tidak keberatan dengan wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai upaya efisiensi anggaran. Namun, ia menekankan bahwa selain pemotongan gaji, diperlukan juga peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran yang ada di pemerintahan.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap Presiden Prabowo Subianto yang mewacanakan pemotongan gaji anggota DPR, menteri, hingga wakil menteri sebagai langkah penghematan anggaran negara. Rifqi menilai bahwa wacana tersebut merupakan tanda bagi semua pihak untuk membangkitkan kesadaran akan krisis global, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit akibat perang di Timur Tengah.
“Wacana yang disampaikan Presiden itu adalah cara beliau untuk membangkitkan sense of crisis kita semua. Kita menyadari bahwa dinamika ekonomi terutama pasca-perang di Timur Tengah itu tidak mudah, dan karena itu efisiensi menjadi kebutuhan kita semua,” ujarnya kepada wartawan.
Namun, Rifqi menegaskan bahwa upaya efisiensi bukan hanya sebatas pada pemotongan pendapatan para pejabat, melainkan juga penataan ulang anggaran pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa anggaran memiliki output dan outcome yang jelas untuk berbagai kegiatan pembangunan.
“Tentu bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan dan memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan,” tambah Rifqi.
Atas dasar itu, Rifqi menilai wacana yang digulirkan Presiden Prabowo tersebut sebagai hal yang sangat positif bagi tata kelola keuangan negara. Terkait aspek hukum, Rifqi menjelaskan bahwa implementasi pemotongan gaji pejabat ini tidak memerlukan proses legislasi yang panjang di DPR. Hal tersebut masuk dalam ranah teknis administratif pemerintahan yang payung hukumnya bisa langsung diterbitkan oleh eksekutif.
“Cukup pada level peraturan di bawah undang-undang apakah itu Peraturan Presiden atau bahkan cukup peraturan menteri keuangan,” tegasnya.
Bagi Rifqi, yang terpenting adalah kebijakan tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel. “Dan yang paling penting adalah efisiensi sekali lagi harus menyasar pada pos-pos yang tepat. Dan jangan sampai efisiensi itu justru memperlambat semangat dan pelayanan publik kepada masyarakat,” ungkapnya.
Presiden Prabowo Subianto Mengusulkan Penghematan Anggaran
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto terpikir untuk memotong gaji anggota DPR RI dan para Menteri untuk penghematan negara di tengah krisis global. Wacana penghematan ini disampaikan Prabowo Subianto dalam rapat kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026).
Dalam rapat yang dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan seluruh menteri dari Kabinet Merah Putih, Prabowo Subianto menyampaikan idenya soal menghadapi krisis global. Awalnya, Prabowo menyinggung potensi krisis energi setelah perang Timur Tengah pecah. Di mana harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin naik karena Selat Hormuz diblokade oleh Iran yang tengah berperang dengan Amerika Serikat (AS)-Israel.
Meskipun kata Prabowo, saat ini situasi Indonesia baik-baik saja lantaran kebutuhan BBM dalam negeri masih bisa terpenuhi, namun Indonesia juga harus segera memikirkan langkah ke depannya. Prabowo pun mulai melirik jurus sejumlah negara lain dalam antisipasi krisis energi kali ini.
Salah satunya dari negara Pakistan yang bakal melakukan efisiensi besar-besaran untuk menghadapi krisis energi. Pakistan kata Prabowo, berencana memberlakukan work from home (WFH) seperti pandemi Covid-19 untuk menekan angka penggunaan energi. Bahkan kata Prabowo, Pakistan juga memberlakukan pembelajaran daring untuk perguruan tinggi mereka.
Bukan hanya itu, penghematan juga dilakukan di sisi pemerintah untuk menghemat cadangan anggaran hingga dua tahun ke depan. Salah satunya yakni dengan memotong gaji para menteri hingga DPR. Menurut Prabowo, sudah saatnya Indonesia tidak berpikir anggaran untuk hari ini saja. Namun juga harus dipikirkan anggaran untuk satu hingga dua tahun ke depan agar defisit APBN bisa dikurangi.
“Mereka bahkan kurangi gaji untuk anggota kabinet dan DPR dan semua penghematan ini diberikan kepada kelompok yang paling rentan atau lemah,” jelas Prabowo di hadapan anggota Kabinet.
