Perang dan Kesalahan yang Berulang
Pada hari pertama Operasi Epic Fury, ketika bom-bom Amerika dan Israel mulai menghujani Teheran, Donald Trump menyampaikan pesan kepada rakyat Iran: inilah kesempatan kalian untuk merdeka. Ambillah kendali negara kalian. Dunia baru menanti.
Pesan ini terdengar akrab. Dua dekade sebelumnya, George W. Bush menyampaikan pesan serupa kepada rakyat Irak. Hasilnya, seperti yang telah dibuktikan sejarah dengan cara yang paling brutal, bukanlah demokrasi yang mekar di padang gurun, melainkan perang saudara yang memakan ratusan ribu nyawa dan ketidakstabilan yang belum sepenuhnya reda hingga hari ini.
Kini, tiga suara intelektual dari dunia Arab memberikan pandangan berbeda namun saling melengkapi tentang konflik yang sedang mengubah wajah Timur Tengah. Mereka membentuk argumen yang sulit dibantah: bahwa Amerika Serikat sedang mengulangi kesalahan lamanya dengan kemasan yang baru, sementara dunia Arab sendiri belum sepenuhnya mampu membaca ancaman yang sesungguhnya mengintai di hadapannya.
Lembaran Kosong dan Kesombongan Sejarah
Hisham Jaafar, ahli ilmu sosial dan konsultan penyelesaian konflik untuk sejumlah organisasi internasional, memulai analisanya dari sebuah konsep yang ia sebut sebagai “lembaran kosong.” Konsep ini merangkum “arogansi historis yang mendasari intervensi kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah.”
Argumen Jaafar bertumpu pada premis yang sederhana namun menghunjam: bahwa pemerintahan-pemerintahan Amerika berturut-turut telah memperlakukan masyarakat yang memiliki peradaban berusia ribuan tahun seolah-olah mereka adalah halaman kosong yang bisa ditulisi ulang oleh kekuatan militer. “Lembaga-lembaga, loyalitas, dan perilaku politik adalah produk dari evolusi budaya dan sosial selama berabad-abad,” tegasnya, “bukan struktur yang dapat diekspor dan dibentuk ulang oleh intervensi militer asing.”
Dalam kasus Irak, pemerintahan Bush berangkat dari asumsi yang, jika tidak begitu fatal akibatnya, hampir terasa naif: bahwa begitu Saddam Hussein disingkirkan, rakyat Irak akan secara alami dan antusias membangun demokrasi ala Barat. Kenyataannya, Amerika tidak membuka jalan bagi demokrasi. Yang terjadi sebaliknya: pembubaran aparat negara Baath justru menyalakan sumbu perang saudara sektarian yang selama puluhan tahun tertahan oleh tangan besi rezim.
Apa yang membuat kegagalan Bush lebih tragis, menurut Jaafar, adalah bahwa para pejabat yang dikirim untuk “membangun kembali Irak” dipilih bukan berdasarkan keahlian lokal, melainkan loyalitas politik kepada pemerintahan Bush. Ia mencatat sebuah absurditas yang menggambarkan seluruh persoalan: “Para kandidat ditanya tentang pandangan mereka mengenai undang-undang aborsi domestik AS sebelum dikirim untuk mengelola sebuah negara di Timur Tengah.”
Trump, dalam pandangan Jaafar, mewarisi kebutaan budaya yang sama meski dengan kemasan yang berbeda. Jika Bush adalah “penginjil bersenjata” yang berangkat dari idealisme mesianis tentang kebebasan dan demokrasi, Trump adalah pragmatis transaksional yang memandang Timur Tengah sebagai “papan catur strategis dan ekonomi.” Namun perbedaan gaya itu tidak mengubah substansi kesalahannya.
Strategi “pemenggalan kepala,” yakni membunuh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei beserta jajaran pejabat senior Iran pada hari pertama perang, didasarkan pada asumsi bahwa Republik Islam akan runtuh begitu kepala-kepalanya dilenyapkan. Asumsi itu, tulis Jaafar, menunjukkan “kesalahpahaman mendalam tentang budaya politik dan militer Iran.” Berbeda dengan rezim otoriter yang bergantung pada satu figur, Iran selama hampir setengah abad telah membangun struktur kekuasaan yang berlapis dan terdesentralisasi.
Sebagai respons terhadap ancaman pemenggalan kepala, Iran bahkan telah lebih dahulu menerapkan “doktrin pertahanan mosaik,” mendistribusikan komando Garda Revolusi ke 31 unit regional otonom yang dapat beroperasi secara mandiri meski Teheran lumpuh.
“Bom dapat menghancurkan infrastruktur dan menggulingkan para pemimpin,” simpul Jaafar, “tetapi bom tidak dapat menciptakan alternatif politik yang terorganisir atau mengisi kekosongan kekuasaan.”
Krisis Budaya di Jantung Dunia Arab
Sementara Jaafar membedah kegagalan strategis Amerika, Abdul Rahman al-Rashed, intelektual terkemuka Saudi yang tulisannya dimuat di Asharq al-Awsat, mengarahkan pisau analisanya ke arah yang lebih menyakitkan: ke dalam tubuh dunia Arab itu sendiri.
Al-Rashed memulai dengan sebuah paradoks yang mengusik. Secara teori, mayoritas Arab seharusnya berdiri tegas menentang Iran, sebuah kekuatan yang selama beberapa dekade telah secara nyata mengintervensi urusan dalam negeri delapan negara Arab melalui jaringan proksinya. Namun kenyataannya berbeda. “Kita melihat kantong-kantong dan faksi-faksi,” tulisnya, “yang tidak hanya tetap diam tetapi juga menyuarakan pendapat mereka untuk membenarkan atau bahkan mendukung serangan Teheran.”
Dari mana akar dari inkonsistensi yang mengherankan ini? Al-Rashed berargumen bahwa masalahnya bukanlah semata-mata soal kepentingan politik atau kalkulasi pragmatis. Ia jauh lebih dalam dari itu.
“Yang kita hadapi bukanlah perbedaan pendapat di antara kita mengenai peristiwa terkini,” tegasnya dengan nada yang hampir frustrasi, “tetapi sesuatu yang jauh lebih besar dari itu; kita menderita krisis budaya yang meluas yang tidak ingin dihadapi oleh siapa pun.”
Krisis itu berakar pada cara sebagian besar masyarakat Arab membaca dunia: melalui lensa tunggal konflik Palestina-Israel. Dalam kerangka biner itu, siapa pun yang mengklaim melawan Israel dianggap berada di pihak yang benar, apa pun yang ia lakukan terhadap sesama Arab.
Dengan logika itulah Hizbullah di Lebanon, meski telah menjadi instrumen penghancuran negara Lebanon itu sendiri, tetap dipandang sebagian orang sebagai gerakan perlawanan yang heroik. Dengan logika yang sama pula, invasi Saddam Hussein ke Kuwait pada 1990 dibenarkan oleh sebagian suara Arab sebagai “keseimbangan” yang diperlukan.
Al-Rashed tidak bergeser satu milimeter pun dari pengakuan atas keadilan perjuangan Palestina. Namun ia menolak keras cara kerangka itu digunakan untuk membutakan mata terhadap agresi nyata. “Ini sama sekali tidak meniadakan keadilan perjuangan Palestina, hak-haknya, atau penderitaan rakyatnya,” tulisnya.
Persoalannya adalah ketika kerangka itu dijadikan justifikasi untuk menutup mata terhadap ratusan ribu korban di Suriah, atau terhadap jaringan rudal dan drone Iran yang kini menghantam negara-negara Teluk.
Yang paling getir dari analisis al-Rashed adalah peringatannya bahwa kesalahpahaman ini bukan hanya terjadi di kalangan mereka yang jauh dari jangkauan rudal Iran. Ia juga merasuki, dalam kadar tertentu, sebagian warga negara-negara Teluk itu sendiri, yang telah terlalu lama dibesarkan oleh narasi media yang membangun citra Iran sebagai “korban Barat” dan Hizbullah sebagai “pahlawan perlawanan.”
Perang sebagai Mesin Redistribusi Kapital
Dimensi ketiga dari konflik ini, yang paling jarang dibahas namun mungkin paling dingin dalam kalkulasinya, datang dari Abdullah al-Raddadi, kolumnis Al Arabiya. Jika Jaafar berbicara tentang kegagalan strategi militer dan al-Rashed tentang krisis identitas budaya Arab, al-Raddadi mengajukan pertanyaan yang berbeda sama sekali: siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh perang ini secara ekonomi?
Jawabannya tidak mengejutkan, namun cara al-Raddadi membangun argumennya layak dicermati. Ia memulai dari sebuah proposisi: “Perang, sebagian besar, tidak menciptakan kekayaan baru melainkan mendistribusikan kembali kekayaan yang sudah ada.” Nilai ekonomi terkikis di zona konflik dan dibentuk kembali di wilayah yang lebih stabil. Dan dalam peta redistribusi itu, Amerika Serikat secara konsisten menjadi penerima manfaat utama.
Al-Raddadi menarik garis langsung antara kebijakan ekonomi Trump dan dinamika perang yang sedang berlangsung. Sejak masa jabatan pertamanya, Trump telah berupaya keras menarik kembali modal ke dalam negeri Amerika. Pemotongan pajak korporasi dari 35 persen menjadi 21 persen pada 2017 adalah salah satu instrumennya. Namun apa yang normalnya membutuhkan bertahun-tahun kebijakan untuk dicapai, dapat dipercepat secara dramatis oleh perang.
Mekanismenya tidak rumit. Ketika risiko geopolitik meningkat, keputusan investasi tidak lagi murni didasarkan pada kalkulasi keuntungan finansial, melainkan juga pada keamanan. Modal mengalir dari kawasan berisiko tinggi ke tempat yang lebih terlindung. “Perusahaan mulai menilai kembali posisi mereka, dan investor mencari tempat berlindung yang stabil,” tulis al-Raddadi.
Dalam lanskap itu, Amerika Serikat, dengan jarak geografisnya dari zona konflik dan dominasi dolar dalam cadangan devisa global, menjadi “tujuan alami” bagi aliran modal tersebut.
Di sektor energi, gambarannya bahkan lebih eksplisit. Ketika premi risiko di Teluk Arab meningkat dan harga minyak naik dari kisaran 70-75 dolar menjadi 85-95 dolar per barel, perusahaan-perusahaan energi Amerika seperti ExxonMobil dan Chevron meraih keuntungan berlipat ganda tanpa menanggung risiko tambahan yang berarti. “Keuntungan dari jarak geografis menjadi jelas,” simpulnya.
Amerika mengekspor lebih dari 90 juta ton gas alam cair per tahun, dan perang di Teluk secara langsung memperbesar perbedaan harga antara pasar domestik Amerika dan pasar global, yang berarti keuntungan lebih besar mengalir ke perusahaan-perusahaan Amerika.
Al-Raddadi berhati-hati untuk tidak menyimpulkan bahwa perang ini semata-mata direkayasa demi kepentingan ekonomi. “Tidak dapat dipastikan bahwa tujuan perang ini murni ekonomi,” akuinya.
Namun ia tidak kurang tegas dalam pernyataan berikutnya: “tidak dapat disangkal bahwa ekonomi Amerika adalah salah satu penerima manfaat terbesar darinya.”
Satu Jebakan, Tiga Generasi
Tiga analisis ini, meski berangkat dari sudut pandang yang berbeda, tiba pada satu titik konvergensi yang penting: bahwa konflik ini adalah manifestasi dari pola yang berulang, bukan anomali.
Jaafar menyebutnya sebagai “perangkap strategis” yang sama yang telah menjebak Bush maupun Trump, meski dengan pendekatan yang berbeda. Al-Rashed melihatnya sebagai kelanjutan dari pola pembenaran yang sudah berlangsung tiga dekade di dunia Arab. Al-Raddadi membacanya sebagai episode terbaru dari mekanisme redistribusi kapital global yang bekerja di balik tabir retorika keamanan.
Yang menyatukan ketiganya adalah sebuah penilaian yang mungkin tidak nyaman untuk didengar: bahwa solusi dari konflik semacam ini tidak akan datang dari kekuatan udara, tidak dari pergantian rezim yang dipaksakan dari luar, dan tidak pula dari narasi-narasi yang menyederhanakan dunia menjadi hitam dan putih. Ia harus datang dari pemahaman yang lebih jujur dan lebih rendah hati tentang kompleksitas masyarakat yang menjadi arena konflik.
“Perang adalah politik dengan cara lain,” tulis Jaafar dalam kalimat yang menggema dari Clausewitz, “dan tanpa tujuan politik yang jelas yang berakar pada tradisi budaya dan sosial yang telah lama ada, intervensi militer menjadi upaya sia-sia yang melepaskan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan atau diredam.”
Hormuz belum terbuka. Rudal-rudal masih terbang. Dan dunia Arab, di antara kepulan asap konflik yang belum padam, masih mencari kesepakatan tentang siapa sesungguhnya kawan dan siapa lawan, pertanyaan yang jawabannya, menurut al-Rashed, bukan hanya soal geografi, melainkan soal kejujuran budaya yang masih belum sepenuhnya hadir.
