Menteri Israel Minta Aneksasi Lebanon Selatan

Menteri Keuangan Israel Mendorong Pencaplokan Wilayah Lebanon Selatan

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyampaikan pernyataan yang mengejutkan mengenai rencana pencaplokan wilayah selatan Lebanon. Dalam sebuah wawancara, ia menegaskan bahwa pengeboman terhadap Lebanon harus diakhiri dengan realitas baru yang mencakup perubahan perbatasan Israel. Pernyataan ini datang di tengah konflik yang semakin intensif antara Israel dan Lebanon.

Serangan Israel terhadap Lebanon meningkat sejak awal Maret setelah kelompok Hizbullah meluncurkan roket ke wilayah Israel. Hal ini terjadi setelah meletusnya perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Militer Israel tidak hanya melakukan serangan udara, tetapi juga mengerahkan pasukan daratnya ke wilayah Lebanon sebagai bagian dari invasi darat yang diklaim bertujuan memberantas pejuang Hizbullah.

Smotrich menyatakan bahwa perbatasan baru Israel harus berada di Sungai Litani, yang merupakan jalur air penting yang membentang melintasi Lebanon selatan sekitar 30 km dari perbatasan dengan Israel. Pernyataan ini menunjukkan ambisi Israel untuk memperluas wilayah kekuasaannya di kawasan tersebut.

Lebanon Mengandalkan Tekanan Asing untuk Akhiri Perang

Lebanon saat ini sedang berupaya keluar dari siklus panjang invasi dan pendudukan oleh negara tetangganya, Israel. Sejak 1978, Israel telah beberapa kali melancarkan serangan ke Lebanon dan sempat menduduki wilayah selatan pada periode 1982–2000. Saat ini, pihak Lebanon masih mengandalkan tekanan dari negara-negara asing untuk mengakhiri perang, termasuk tawaran Presiden Joseph Aoun untuk mengadakan pembicaraan langsung.

Meski demikian, pernyataan Smotrich yang melampaui kebijakan resmi Israel mendapat perhatian luas di Lebanon. Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, belum memberikan komentar terkait pernyataan tersebut. Namun, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, sebelumnya telah mengisyaratkan rencana untuk merebut wilayah Lebanon, dengan mengatakan bahwa negara itu berisiko kehilangan wilayahnya jika pemerintah tidak berhasil melucuti persenjataan Hizbullah, seperti yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata pada 2024.

Militer Israel Hancurkan Jembatan-jembatan di Atas Sungai Litani

Pada akhir pekan, militer Israel menyerang jembatan utama yang menghubungkan Lebanon selatan dengan wilayah lain di negara tersebut. Serangan ini dilakukan setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memerintahkan militer untuk menghancurkan semua penyeberangan di atas Sungai Litani dan meningkatkan penghancuran rumah-rumah di dekat perbatasan.

Dilansir dari Asharq Al-Awsat, serangan Israel kembali menghantam dua penyeberangan lainnya di Sungai Litani pada Senin, yaitu sebuah jalan di dekat jembatan utama yang diserang pada Minggu (22/3/2026) dan sebuah jembatan kecil di bagian lain sungai tersebut. Para pejabat Lebanon menyampaikan kekhawatiran bahwa serangan Israel terhadap jembatan-jembatan yang menghubungkan wilayah selatan dengan Beirut dan daerah-daerah lainnya menunjukkan bahwa militer Israel tengah bersiap untuk meningkatkan operasi darat.

“Militer Israel telah menghancurkan infrastruktur di seluruh Lebanon selatan, termasuk stasiun bahan bakar, jembatan, dan pusat kesehatan. Hal ini tampaknya menjadi bagian dari strategi untuk mengosongkan seluruh wilayah selatan dari penduduk,” kata Zeina Khodr, jurnalis dari Al Jazeera.

Lebih dari 1,2 Juta Orang Mengungsi Akibat Konflik

Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan Israel di negara tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.039 orang, termasuk 118 anak-anak, dan melukai 2.876 lainnya sejak awal Maret. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa konflik ini juga telah mendorong lebih dari 1,2 juta orang mengungsi. Jumlah tersebut setara dengan satu dari lima penduduk Lebanon.

“Lebih dari 130 ribu orang, termasuk sekitar 46 ribu anak-anak, saat ini berlindung di lebih dari 600 tempat penampungan kolektif di seluruh negeri, yang sebagian besar sudah dalam penuh,” kata juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric.