Komisi A DPRK Yalimo Dukung Aspirasi Mahasiswa Tolak DOB Benawa

Dukungan terhadap Penolakan Wacana Pembentukan CDOB di Distrik Benawa

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yalimo, Simson Walilo, menyatakan dukungan terhadap aspirasi mahasiswa, masyarakat, dan pemuda yang menolak wacana pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) di Distrik Benawa. Pernyataan tersebut disampaikan melalui pesan tertulis kepada media, Minggu (22/3/2026).

Ia menegaskan bahwa secara kelembagaan, Komisi A DPRD Yalimo belum menerima informasi resmi terkait rencana pembentukan CDOB tersebut. “Secara lembaga dari komisi kami belum ada informasi. Namun secara pribadi, saya berpandangan bahwa sebaiknya kita kembangkan distrik definitif terlebih dahulu sebagai syarat, baru kemudian berbicara soal pembentukan daerah otonomi baru,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar wacana pemekaran tidak dilakukan secara tergesa-gesa karena berpotensi merugikan masyarakat, khususnya di Distrik Benawa dan Kabupaten Yalimo secara umum. “Kalau dipaksakan, bisa membawa dampak buruk seperti masuknya transmigrasi dan berbagai program pembangunan nasional yang belum tentu siap dihadapi. Sementara sumber daya manusia di daerah ini juga masih sangat terbatas,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut justru berpotensi membuka peluang bagi pihak luar untuk lebih mendominasi, sehingga masyarakat asli bisa terpinggirkan.

Proses yang Tidak Transparan

Lebih lanjut, ia menyoroti mekanisme pengambilan keputusan terkait wacana CDOB yang dinilai tidak melalui prosedur kelembagaan yang semestinya. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, DPRK Yalimo khususnya Komisi A belum menerima surat resmi maupun undangan terkait pembahasan pembentukan CDOB Benawa.

“Kalau ada keputusan atau rekomendasi dari DPRD, seharusnya melalui rapat resmi atau pleno dan diketahui semua anggota. Tapi ini tidak ada keterbukaan,” tegasnya. Ia bahkan menyebut sebagian besar anggota DPRD Yalimo tidak menyetujui rencana pemekaran tersebut.

“Hampir 99 persen anggota DPRD tidak sepakat. Hanya Ketua DPRD dan satu anggota yang mendukung, sementara 23 anggota lainnya menolak,” ungkapnya. Sebagai wakil rakyat, pihaknya mengaku telah menerima banyak keluhan dari masyarakat, pemuda, dan mahasiswa terkait rencana tersebut.

“Kami melihat dari sisi potensi, justru masyarakat akan dirugikan. SDM masih kurang, sementara sumber daya alam melimpah dan wilayahnya strategis,” katanya. Ia menegaskan bahwa dirinya mendukung pembangunan di Yalimo, namun bukan dalam bentuk pemekaran wilayah yang dinilai belum siap.

“Kalau pembangunan, saya 100 persen dukung. Tapi untuk DOB, tidak. Kita orang Yali, Mek, dan Kapauri jumlahnya tidak banyak. Kalau dipaksakan, kita bisa tersingkir di tanah sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kondisi di daerah lain sebagai pembelajaran, seperti Kabupaten Jayawijaya yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan meski telah lama berdiri.

Mahasiswa Tegas Menolak

Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (HMKY) se-Indonesia, Peres Walilo, menyatakan sikap tegas menolak wacana CDOB Benawa. Ia menilai proses pengusulan DOB tidak melalui musyawarah bersama, melainkan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tanpa melibatkan masyarakat luas.

“Wacana ini tidak melalui musyawarah atau mufakat. Hanya diambil alih oleh oknum tertentu. Karena itu, kami mahasiswa menyatakan dengan tegas menolak,” katanya. Peres juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali menyuarakan penolakan, namun belum mendapat respons yang memadai dari pihak terkait.

Ia memperingatkan, jika aspirasi tersebut terus diabaikan, mahasiswa bersama masyarakat akan melakukan mobilisasi besar-besaran. “Jika tidak direspons, kami akan turun dengan massa besar dan melakukan aksi di Kabupaten Yalimo,” tegasnya. Mereka menyatakan sikap serupa dan mendesak pemerintah menghentikan wacana pemekaran.

Tuntutan Masyarakat

Dalam pertemuan antara pemuda, masyarakat, dan mahasiswa bersama Ketua DPRD Kabupaten Yalimo pada 16 Maret 2026, disepakati sejumlah poin tuntutan kepada pemerintah daerah, di antaranya:

• Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua harus mengutamakan 80 – 100 persen keterlibatan orang asli dalam berbagai aspek pembangunan dan kesempatan kerja.
• Jika pemekaran tetap dilakukan, pemerintah diminta menyiapkan regulasi dasar yang berpihak kepada masyarakat asli Benawa.
• Pemerintah diminta lebih fokus pada pemekaran distrik definitif dan penempatan dinas strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
• Peningkatan disiplin dan kinerja ASN di Kabupaten Yalimo.
• Prioritas penerimaan CPNS bagi orang asli Yalimo.
• Perbaikan layanan listrik (PLN) di Elelim yang masih sering mengalami pemadaman.
• Optimalisasi pelayanan Dinas Dukcapil agar masyarakat mudah mengurus dokumen kependudukan.
• Evaluasi kinerja sektor pendidikan, termasuk kehadiran guru dan pengelolaan dana BOS.
• Percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di sejumlah wilayah.
• Pembangunan lapangan terbang di distrik-distrik terpencil untuk membuka akses transportasi.
• Mendorong kegiatan sosial-keagamaan guna mempererat persaudaraan masyarakat.