Takalar Cepat, Birokrasi Tidak Tertinggal

Profil Kamaruddin Azis Daeng Nuntung

Kamaruddin Azis Daeng Nuntung, yang biasa dipanggil Denun, adalah seorang pemerhati lingkungan khususnya di kawasan pesisir. Ia lulusan Fakultas Kelautan Universitas Hasanuddin dan juga alumni dari SMAN 1 Makassar. Selama bertahun-tahun, ia aktif dalam berbagai inisiatif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam.

Perjalanan Pemimpinan Bupati Takalar

Dua kali pertemuan dengan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, pada awal tahun ini memberikan kesan mendalam bagi penulis. Terlihat bahwa ada seorang pemimpin yang memiliki pengalaman luas di perusahaan nasional hingga global, tengah merancang agenda perubahan yang benar-benar berorientasi pada pembangunan daerah. Takalar, yang selama ini menghadapi tantangan rendahnya Indeks Pembangunan, kini menunjukkan tanda-tanda perubahan yang lebih progresif dan terukur.

Slogan “Takalar Cepat” yang sering disampaikan oleh Daeng Manye bukan sekadar jargon administratif, melainkan cerminan perubahan paradigma tata kelola. Dalam era globalisasi, digitalisasi, dan kompetisi antarwilayah, kecepatan, inisiatif, dan kepemimpinan adaptif menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan. Di situlah ia membaca tanda zaman—dan memilih untuk bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan.

Kesiapan Daerah dalam Era Otonomi

Dalam konteks otonomi, Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan. Tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor yang harus mampu bersaing dalam menarik investasi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menciptakan inovasi. Di sinilah relevansi “Takalar Cepat” menjadi sangat kuat: kecepatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Makna “cepat” mencakup berbagai aspek. Pertama, kecepatan dalam pengambilan keputusan, yang memungkinkan respons terhadap masalah publik dilakukan secara tepat waktu. Kedua, kecepatan dalam pelayanan publik, yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat. Ketiga, kecepatan dalam beradaptasi terhadap perubahan, terutama dalam menghadapi disrupsi teknologi dan dinamika ekonomi global. Daerah yang lambat akan tertinggal, sementara daerah yang cepat akan lebih kompetitif.

Tantangan dalam Pembangunan

Penulis yang pernah bekerja di proyek Japan International Cooperation Agency antara 2008-2012, dengan lokus Takalar, percaya bahwa masih ada gap kapasitas hingga kini. Arah dan percepatan pembangunan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu tantangan utama adalah inersia birokrasi. Inersia sistem birokrasi, yaitu terlalu hierarkis dan prosedural yang sering kali menghambat inovasi dan memperlambat proses pengambilan keputusan.

Praktik politisasi birokrasi dan lemahnya sistem merit berdampak pada menurunnya profesionalisme aparatur sipil negara. Kapasitas antar daerah yang tidak merata juga menjadi tantangan signifikan. Ada yang mampu berinovasi dengan cepat, tetapi tidak sedikit tertinggal akibat keterbatasan SDM, kelemahan institusi, dan minimnya adopsi teknologi.

Mengelola Tanggung Jawab

Untuk konteks itu, penulis mengungkap konsep work engagement, bahwa keterlibatan pegawai sangat berkaitan dengan perilaku inovatif dan tanggung jawab aparatur. Pendekatan quick wins dalam reformasi birokrasi sebagaimana sering dianjurkan, menekankan pentingnya hasil cepat untuk membangun kepercayaan publik. Ada reward and punishment di situ. Secara eksplisit Daeng Manye menyebut ini saat Ekspose 1 Tahun Pemerintahannya dalam Buka Puasa bersama.

Konsep agile governance yang mendorong fleksibilitas dan respons cepat terhadap perubahan juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan: organisasi yang lambat akan kehilangan relevansi.

Mesti Menjalar ke Bawah

“Takalar Cepat” bermakna ASN atau Pemda hadir, merespons, dan menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Kata “cepat” juga menciptakan urgensi, mendorong aparatur bekerja lebih responsif. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatan komunikasi kepemimpinan. Dia selaras reformasi birokrasi: percepatan layanan, digitalisasi, dan peningkatan kinerja. Ia bukan sekadar simbol, tetapi alat untuk mendorong perubahan budaya dalam sistem yang cenderung lambat.

Adap elajaran penting. Pertama, narasi kepemimpinan mampu membentuk budaya organisasi. Kedua, kecepatan adalah kapital baru pemerintahan modern. Ketiga, kepemimpinan memberi teladan agar tidak berhenti sebagai retorika. Keempat, perubahan budaya sering lebih menentukan daripada perubahan struktur.

Agar tidak sekadar jargon, perlu langkah konkret: menetapkan standar layanan yang terukur, memanfaatkan teknologi digital, serta memberi kewenangan lebih kepada aparatur. Sistem insentif harus mendukung kinerja dan inovasi. Transparansi dan akuntabilitas penting, melalui pemantauan kinerja terbuka dan umpan balik masyarakat. Budaya inovasi perlu didorong dengan ruang eksperimen dan toleransi risiko yang terukur. Pada akhirnya meski masih ada ungkapan ’nipelei tanaberasaki aparatur berintegritas’, konsepsi “Takalar Cepat” adalah simbol urgensi transformasi birokrasi. Like or dislike.

Bagi seorang Daeng Manye, tantangannya bukan membuat slogan, tetapi menghidupkannya dalam praktik, menjalarkan dan menjulurkannya ke bawah, ke realitas. Jika konsisten ke bawah, ia bisa menjadi model inspiratif bagi pembangunan daerah lain di Indonesia.