Airlangga: Perpu Dibutuhkan untuk Kurangi Defisit APBN di Atas 3%

Kondisi APBN dan Tantangan Defisit di Bawah 3% dari PDB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa mempertahankan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sangat sulit, jika pemerintah tidak melakukan efisiensi belanja. Hal ini terkait dengan berbagai faktor yang memengaruhi anggaran negara, termasuk kenaikan harga minyak global.

Kenaikan Harga Minyak dan Dampak pada Anggaran

Harga minyak global memiliki pengaruh besar terhadap anggaran pemerintah. Jika harga minyak melampaui asumsi sebesar US$ 70 per barel, maka pemerintah harus merogoh kocek tambahan. Sebelumnya, dalam masa pandemi Covid-19, defisit APBN sempat melampaui 3% dari PDB. Pada tahun 2020, defisit mencapai 6,14% dari PDB, lalu turun menjadi 4,65% di tahun 2021. Namun, situasi tersebut disebabkan oleh krisis global akibat pandemi.

Perpu sebagai Solusi untuk Mengatasi Defisit

Airlangga menyarankan bahwa pemerintah bisa membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk membantu mengatasi defisit APBN yang mungkin melebihi 3% dari PDB. Ia menyatakan bahwa Perpu seperti yang diterapkan saat pandemi dapat menjadi solusi.

• Perpu akan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengambil keputusan tanpa perlu diskusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
• Kebijakan seperti BLT energi dan program sosial darurat juga bisa dilanjutkan melalui Perpres.
• Penerbitan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) serta penggunaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tetap bisa dilakukan.

Kebijakan yang Diterapkan Saat Pandemi

Beberapa kebijakan yang diterapkan saat pandemi dapat menjadi contoh dalam penyusunan Perpu saat ini:

• Pemberian insentif pajak untuk sektor yang terdampak, tanpa mengubah undang-undang pajak.
• Pembebasan biaya masuk impor untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap berjalan.
• Penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi.
• Potensi mendapatkan windfall dari PNBP migas dan komoditas, seperti crude palm oil (CPO).

Skenario Perang dan Dampak pada Harga Minyak

Airlangga juga menjelaskan beberapa skenario dampak dari perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS). Jika konflik berlangsung selama lima hingga sepuluh bulan, harga minyak bisa naik signifikan.

• Dalam skenario perang selama enam bulan, harga minyak bisa mencapai US$ 107 per barel.
• Jika perang berlangsung selama sepuluh bulan, harga minyak bisa meningkat hingga US$ 130 per barel.
• Simulasi menunjukkan rata-rata harga minyak dalam skenario lima bulan sekitar US$ 90 per barel, enam bulan US$ 97 per barel, dan sepuluh bulan US$ 115 per barel.

Proyeksi Defisit APBN dalam Berbagai Skenario

Airlangga menjelaskan proyeksi defisit APBN dalam beberapa skenario:

• Skenario pertama: Harga minyak US$ 86 per barel, nilai tukar Rp 17.000 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,3%, dan imbal hasil SBN sekitar 6,8%. Defisit diperkirakan mencapai 3,18% dari PDB.
• Skenario kedua: Harga minyak US$ 97 per barel, nilai tukar Rp 17.300 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,2%, dan imbal hasil SBN sekitar 7,2%. Defisit diperkirakan mencapai 3,53% dari PDB.
• Skenario ketiga: Harga minyak US$ 115 per barel, nilai tukar Rp 17.500 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,2%, dan imbal hasil SBN 7,2%. Defisit diperkirakan mencapai 4,06% dari PDB.

Kesimpulan

Menurut Airlangga, mempertahankan defisit APBN di bawah 3% dari PDB sangat sulit, kecuali pemerintah melakukan pemotongan belanja atau pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Oleh karena itu, beberapa skenario perlu dipertimbangkan secara terbatas untuk mengambil keputusan yang tepat.