Krisis Minyak Global Akibat Perang di Timur Tengah
Perang di kawasan Timur Tengah telah menyebabkan gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) mengungkapkan bahwa aliran sekitar 20 juta barel per hari minyak mentah dan produk olahan melalui Selat Hormuz mengalami penurunan drastis. Dengan kapasitas yang terbatas untuk melewati jalur air penting ini serta penyimpanan yang sudah penuh, negara-negara Teluk telah memangkas produksi minyak gabungan mereka setidaknya 10 juta barel per hari.
Dalam laporan bulanan Pasar Minyak IEA, disebutkan bahwa tanpa pemulihan cepat aliran pengiriman, kerugian pasokan diperkirakan akan meningkat. Untuk menghadapi situasi ini, IEA baru-baru ini mengumumkan pelepasan darurat stok minyak terbesar yang pernah ada, yaitu sebesar 400 juta barel dari cadangan. Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol menyatakan bahwa meskipun masih memiliki banyak stok minyak, pelepasan darurat ini merupakan langkah terbesar sejak didirikannya badan tersebut pada 1970-an selama embargo minyak Arab.
Menyusul konflik di Timur Tengah, pasokan minyak global diperkirakan anjlok sebesar 8 juta barel per hari pada Maret. Meski pengurangan produksi di kawasan ini sebagian diimbangi oleh peningkatan produksi dari produsen non-OPEC+, Kazakhstan, dan Rusia, pelepasan stok darurat tidak akan mampu sepenuhnya mengimbangi kehilangan pasokan yang berkepanjangan. Menurut Birol, pelepasan stok darurat memberikan penyangga yang signifikan, tetapi tanpa penyelesaian konflik yang cepat, hal itu tetap merupakan langkah sementara.
Dampak Konflik pada Pasar Minyak dan Ekonomi
Dampak akhir dari konflik ini tidak hanya bergantung pada intensitas serangan militer dan kerusakan aset energi, tetapi juga pada durasi gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz. Oleh karena itu, diperlukan upaya koordinasi internasional untuk mengatasi krisis ini.
Pemerintah Indonesia Berupaya Mempercepat Transisi ke Energi Baru Terbarukan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah untuk mempercepat transisi energi dengan mempertimbangkan ancaman krisis minyak yang saat ini terjadi di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah. Dalam rapat bersama Presiden, Bahlil menekankan pentingnya mencari alternatif energi jika kondisi Selat Hormuz tetap seperti ini.
Bahlil juga melaporkan hasil rapat perdana satgas EBTKE yang diikuti oleh delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, dan petinggi PT PLN. Satgas ini dapat langsung mengeksekusi rencana-rencana kerjanya terkait transisi energi, termasuk menghentikan beberapa pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar fosil seperti PLTD dan PLTU yang masih menggunakan bahan bakar solar. Targetnya adalah agar satgas dapat langsung bekerja saat Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada pekan depan.
Meski demikian, Bahlil menekankan bahwa pemerintah menunggu infrastruktur pembangkit listrik pengganti, yaitu yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, rampung dibangun lebih dulu sebelum menghentikan operasional pembangkit listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil. “Bangun dulu, kalau dihentikan tetapi penggantinya belum ada tentu tidak bisa. Jadi paralel, begitu dibangun dan sudah langsung COD, PLTD-nya dimatikan,” ujar Bahlil.
Pertamina Cari Sumber Impor Alternatif
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mengantisipasi pasokan energi nasional dengan membuka sumber impor alternatif di tengah dinamika distribusi energi global di Selat Hormuz akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan perusahaan telah menyiapkan langkah antisipasi berupa pencarian sumber impor alternatif guna menjaga ketahanan stok energi nasional.
Simon menekankan bahwa sumber pasokan energi Indonesia tidak hanya berasal dari Timur Tengah, tetapi juga dari wilayah lain seperti Afrika dan Amerika Serikat (AS). “Untuk antisipasi kami juga melakukan diversifikasi sumber. Sumber-sumber kita tidak hanya dari Timur Tengah, ada juga dari Afrika, ada dari Amerika Serikat, dan berbagai tempat lainnya,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya mencatat sekitar 20–25 persen impor minyak mentah Indonesia dikirim melalui Selat Hormuz. Langkah pencarian alternatif impor minyak ini juga direncanakan Pertamina setelah dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping (PIS) masih berada di kawasan Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz.
Dua kapal tersebut adalah very large crude carrier (VLCC) Pertamina Pride dengan ship management dari NYK serta kapal Gamsunoro yang dikelola oleh Synergy Ship Management. Berdasarkan laporan PIS pada Senin (2/3/2026), Pertamina Pride telah selesai melakukan proses loading dan berlabuh di Ras Tanura, Arab Saudi, sementara Gamsunoro sedang menjalani proses loading di Khor al Zubair, Irak.
Selain menjaga pasokan melalui impor, Pertamina juga akan terus mendorong peningkatan produksi energi domestik. “Kita punya kerja sama di Blok Cepu, sehingga harus dimaksimalkan. Dengan penambahan fasilitas di sana, kita dorong agar produksinya dapat meningkat,” ucap Simon.
