Polemik Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP)
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus menjadi topik perdebatan. Pasca meledaknya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran, berbagai pihak mulai mempertanyakan keputusan Indonesia untuk tetap bergabung di dalam organisasi tersebut.
Board of Peace (BoP) adalah sebuah badan internasional yang dibentuk pada Januari 2026 oleh Presiden AS Donald Trump. Tujuannya adalah untuk mendorong perdamaian di Gaza, khususnya terkait gencatan senjata dan rekonstruksi wilayah pasca konflik. Namun, kebijakan Indonesia yang masih bertahan di BoP mendapat kritik keras dari mantan Calon Presiden Anies Baswedan, sementara sejumlah tokoh seperti mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirajd dan ulama Ustaz Adi Hidayat justru memaklumi keputusan Presiden Prabowo.
Anies Baswedan Desak Indonesia Keluar dari BoP
Anies Baswedan menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang menolak penjajahan di seluruh dunia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Ia juga mengingatkan bahwa sejarah mencatat bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang lantang dalam menentang negara-negara maju agar tunduk pada hukum internasional.
“Kita berjanji (mengacu Pembukaan UUD 1945) untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Kamis (5/3/2026).
Dengan sejarah panjang tersebut, Anies pun mempertanyakan Indonesia yang masih menjadi anggota Board of Peace meski AS telah melakukan penyerangan bersama Israel ke Iran. Menurutnya, Iran bukan ancaman nyata terhadap negara lain dan serangan yang dilakukan tidak diperintah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil atau kita sedang mengikuti melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?” tanya Anies.
Ia juga menilai bahwa Board of Peace sudah tidak bisa diandalkan untuk menjadi organisasi perdamaian ketika justru ketuanya yaitu Trump melakukan serangan ke Iran bersama Israel. Di sisi lain, Anies menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia yakni bebas aktif tidak bisa diartikan untuk ikut di seluruh organisasi dunia yang ada tanpa mempertimbangkan apapun.
“Bebas aktif itu yaitu ‘satu meja’ dan sesuai dengan prinsip kita yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan. Bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya,” tegasnya.
Melalui serangan AS dan Israel ke Iran, Anies mendesak agar Indonesia keluar dari Board of Peace. Setelah itu, dia ingin agar pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia tidak bisa masuk dalam forum perdamaian seperti Board of Peace di mana anggotanya yakni AS dan Israel justru menjadi pelaku pelanggaran hukum internasional melalui serangan ke Iran.
Said Aqil Siradj Bisa Memahami
KH Said Aqil Siradj mengakui awalnya ia meragukan langkah yang ditempuh Presiden Prabowo. Namun, usai mendengar paparan mendalam Prabowo, ia merasa lega. Seperti diketahui, Prabowo mengundang perwakilan dari 85 organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk membedah situasi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (5/3/2026). Termasuk, menjelaskan mengapa Indonesia harus berada di dalam “lingkaran dalam” sistem perdamaian dunia melalui BoP.
Menurut Kiai Said, keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah upaya taktis memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara langsung dari dalam sistem internasional. “Tadinya saya agak tidak paham. Setelah Presiden menjelaskan, saya mengerti. Beliau ingin berbuat dari dalam. Targetnya jelas, berdirinya dua negara yang damai, Palestina-Israel, yang saling menghargai,” ujar Said Aqil.
“Beliau bilang jika misi perdamaian ini tidak tercapai, beliau akan mengundurkan diri dari BoP. Saya sampaikan, insya Allah saya di belakang Bapak,” tegasnya.
Ustaz Adi Hidayat Sebut Jalan Tengah
Senada Kiai Said, Ustaz Adi Hidayat (UAH) menilai langkah Prabowo sebagai bentuk implementasi kaidah fikih politik demi kemaslahatan umat. UAH menekankan bahwa dalam kancah geopolitik, Indonesia harus piawai mengambil posisi tanpa menambah lawan.
“Prinsipnya, seribu kawan itu kurang, satu musuh itu kebanyakan. Pak Prabowo mengambil sikap itu supaya kita tahu alasannya (reason), dan alasannya cuma satu: untuk kemaslahatan dan persahabatan bangsa-bangsa,” jelas UAH.
UAH juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif terhadap kebijakan pemerintah bergabung dengan BoP. Ia memandang langkah ini sebagai strategi memosisikan Indonesia agar memiliki daya tawar ekonomi dan politik yang kuat di mata dunia.
“Ini adalah jalan tengah bagi rakyat. Kita harus melihatnya secara taktis untuk kemaslahatan banyak umat, sehingga Indonesia bisa berperan lebih aktif di kancah internasional tanpa harus terjebak dalam konfrontasi yang merugikan,” pungkas UAH.
Sebelumnya, terkait hal ini, Menteri Luar Negeri RI Sugiono memastikan posisi Indonesia tidak berubah. “Kita tetap di BOP,” ujar Sugiono usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo bersama lintas tokoh di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.
Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target di Iran pada Sabtu (28/2/2026) yang memicu ledakan di ibu kota Teheran dan peningkatan ketegangan di seluruh kawasan. Operasi militer tersebut menyasar fasilitas yang disebut berkaitan dengan program nuklir, sistem rudal balistik, hingga pusat komando Garda Revolusi Iran. Bahkan, menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, keluarganya, dan pejabat lainnya.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
