Pendapat Ahli tentang Usulan Mediasi Indonesia dalam Konflik Iran-AS-Israel
Pengamat hubungan internasional dari Universatu Katolik Parahyangan, Yulius Purwadi Hermawan, menilai bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto yang menawarkan diri menjadi mediator konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel belum direncanakan secara matang. Ia mengkritik pemerintah yang dinilai tidak belajar dari proses mediasi yang sebelumnya dilakukan oleh Oman terkait isu nuklir.
Dinilai Tak Belajar dari Oman
Yulius menyebutkan bahwa peran Oman sebagai mediator sebelum AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari 2026, merupakan contoh yang baik. Upaya tersebut dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi. Menurut Yulius, usulan Indonesia muncul tanpa pemikiran matang dan tampaknya pemerintah tidak memperhatikan proses mediasi yang telah berlangsung selama ini.
“Secara fakta, usulan tersebut sepertinya gagasan yang muncul tanpa pemikiran matang. Tampaknya pemerintah tidak pernah mengikuti proses mediasi yang selama ini telah berlangsung dan dimediasi oleh Oman,” ujarnya.
Ia menilai bahwa proses mediasi yang dijalankan Oman bukan perkara mudah dan memerlukan strategi panjang. Karena itu, Yulius meragukan apakah Indonesia memiliki kapasitas dan komitmen yang cukup kuat untuk mengambil peran serupa.
“Berbagai strategi telah dipakai oleh Oman dan prosesnya sebetulnya sangat tidak mudah. Saya ragu-ragu apakah Indonesia memiliki passion yang cukup untuk melakukan peran sebagai mediator,” katanya.
Yulius justru menyarankan agar Indonesia memperkuat peran Oman yang sudah membangun komunikasi antara Iran dan AS, alih-alih membuka babak baru mediasi.
Soroti Hidden Agenda dan Posisi Indonesia
Di sisi lain, Yulius meminta pemerintah mencermati agenda tersembunyi (hidden agenda) dari AS dan Israel pasca serangan ke Iran sebelum secara resmi menawarkan diri sebagai mediator. Ia menilai Indonesia kini berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya netral setelah bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), organisasi bentukan Presiden AS, Donald Trump, yang juga diikuti Israel.
“Indonesia perlu mencermati dengan seksama semua hidden agenda yang sedang dimainkan oleh AS dan Israel tersebut, sebelum memutuskan posisinya,” ujarnya.
Menurut Yulius, keanggotaan Indonesia dalam BoP membuat nilai tawar Indonesia tidak lagi sekuat sebelumnya.
“Bergabung dalam BoP telah membuat Indonesia terperangkap dalam skenario yang sedang dibangun oleh AS,” jelasnya.
AS dan Iran Dinilai Enggan Berunding
Lebih jauh, Yulius menilai saat ini sulit mengharapkan AS untuk kembali duduk di meja perundingan setelah serangan militer yang dilancarkan ke Iran. Ia melihat indikasi bahwa AS memiliki agenda yang lebih luas, yakni mengganti rezim di Iran dengan pemimpin yang lebih berpihak pada kepentingan Washington. Yulius membandingkan skenario tersebut dengan invasi AS ke Irak yang berujung pada penggulingan Saddam Hussein pada awal 2000-an.
“Pada saat ini tampaknya sulit mengharapkan AS untuk mau duduk dalam meja perundingan. Skenario yang sedang dilakukan adalah menjadikan Iran seperti Irak dulu,” ujarnya.
Di sisi lain, Iran juga dinilai berada dalam posisi yang enggan bernegosiasi dengan AS setelah menjadi target serangan militer. Dengan kondisi tersebut, peluang Indonesia untuk merealisasikan peran sebagai mediator dinilai semakin kecil.
Yulius juga berpendapat bahwa tujuan AS dan Israel kini tidak lagi semata-mata terkait program nuklir Iran, melainkan melemahkan Iran sebagai negara independen yang memiliki pengaruh regional dan global.
“Tujuan AS saat ini bukan hanya melumpuhkan kapasitas pengembangan nuklir Iran, tetapi melumpuhkan kapasitas Iran sebagai negara independen yang dapat memainkan pengaruh di level kawasan maupun global,” katanya.
Pemerintah Tetap Tawarkan Mediasi
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah menghubungi Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi untuk membahas situasi yang memanas di Timur Tengah. Sugiono menyatakan Indonesia siap memfasilitasi dialog atau mediasi antara Iran, AS, dan Israel demi mencegah eskalasi dan jatuhnya korban jiwa.
Melalui pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menegaskan kesiapan Presiden Prabowo untuk bertolak ke Teheran apabila kedua belah pihak menyetujui upaya mediasi tersebut. Pemerintah Indonesia turut menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang berujung pada eskalasi militer, serta menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara.
Situasi di Timur Tengah pun masih terus berkembang, sementara posisi Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif kini kembali menjadi sorotan.
