Kebijakan Pengangkatan Pegawai SPPG yang Menimbulkan Kontroversi
Kebijakan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada periode 2025–2026 kini menjadi sorotan tajam. Di satu sisi, langkah ini adalah mesin penggerak program prioritas nasional; di sisi lain, ia menjadi pengingat pedih bagi ribuan guru honorer yang masih terjebak dalam ketidakpastian status.
Jalur Cepat bagi Program “Makan Bergizi Gratis”
Pemerintah bergerak cepat dalam mengamankan struktur organisasi SPPG guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui payung hukum Peraturan Presiden, tenaga inti seperti kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan diprioritaskan untuk langsung mengisi pos ASN PPPK.
Mengapa SPPG Begitu Cepat?
- Fungsi Strategis: SPPG dianggap sebagai unit kerja baru yang krusial untuk pencapaian target pembangunan nasional jangka pendek.
- Legalitas Administratif: Pengangkatan ini merupakan bagian dari penataan tenaga non-ASN di lembaga yang baru dibentuk, sehingga mekanismenya cenderung lebih taktis dan langsung.
Kontras Tajam: Nasib Guru Non-ASN dan PPPK Paruh Waktu
Berbeda dengan “karpet merah” yang digelar untuk pegawai SPPG, para pendidik yang telah mengabdi belasan tahun harus menghadapi labirin birokrasi yang melelahkan. Ada jurang pemisah yang lebar antara kedua kebijakan ini:
- Mekanisme
- Pegawai SPPG (Program MBG): Pengangkatan langsung berbasis kebutuhan unit baru.
- Guru Non-ASN/PPPK paruh wakt: Seleksi kompetitif, verifikasi data, dan passing grade.
- Waktu Proses
- Pegawai SPPG (Program MBG): Akselerasi (Jangka Pendek).
- Guru Non-ASN/PPPK paruh wakt: Gradual/Bertahap (Jangka Menengah-Panjang).
- Regulasi
- Pegawai SPPG (Program MBG): Perpres Tata Kelola MBG.
- Guru Non-ASN/PPPK paruh wakt: Kepmen PANRB No. 16 Tahun 2025.
Mengapa Guru Masih Menunggu?
- Regulasi Transisi: Skema PPPK Paruh Waktu masih dalam tahap sinkronisasi antarinstansi dan belum diimplementasikan secara serentak.
- Beban Administrasi: Jumlah tenaga pendidik yang masif memerlukan verifikasi berlapis, yang sering kali terhambat oleh kendala teknis dan anggaran daerah.
- Skala Prioritas: Pemerintah tampak lebih mendahulukan unit kerja baru (SPPG) demi memenuhi janji politik nasional, sementara penataan guru honorer dianggap sebagai “agenda lama” yang penyelesaiannya terus berlarut.
Kritik Atas “Ketimpangan Keberpihakan”
Kebijakan ini memicu reaksi keras dari parlemen dan organisasi profesi. Anggota Komisi X DPR RI menyoroti adanya ketidakadilan prosedural. Muncul pertanyaan mendasar: Mengapa tenaga yang baru direkrut bisa langsung menyandang status ASN, sementara mereka yang sudah mengabdi satu dekade masih harus berjuang dalam status paruh waktu?
“Ini adalah perlakuan yang timpang. Seharusnya penataan tenaga honorer yang sudah ada dirampungkan terlebih dahulu sebelum membuka jalur prioritas baru yang melompati antrean panjang pengabdian,” tegas perwakilan Persatuan Pendidik dan Guru (P2G).
Dampak Nyata di Lapangan
Ketidakpastian ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan berdampak pada:
- Kesejahteraan Finansial: Guru non-ASN tetap berada di garis bawah standar ekonomi layak.
- Demotivasi Kerja: Rasa merasa “ditinggalkan” oleh negara dapat menurunkan kualitas instruksional di ruang kelas.
- Keadilan Sosial: Munculnya kecemburuan sosial antar-sektor pelayanan publik yang berisiko mengganggu stabilitas ekosistem pendidikan.
Langkah yang Mendesak Dilakukan
Meskipun pengangkatan pegawai SPPG memiliki dasar hukum yang sah, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap luka lama para guru honorer. Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak seharusnya dibayar dengan rasa ketidakadilan bagi mereka yang memberi “makan” jiwa dan pikiran anak bangsa melalui pendidikan.
- Percepatan Status: Menghapus hambatan birokrasi bagi guru non-ASN yang memenuhi syarat.
- Kejelasan Hak: Menyusun skema kesejahteraan yang layak bagi PPPK paruh waktu agar tidak sekadar menjadi label formalitas.
- Apresiasi Masa Kerja: Menjadikan pengalaman kerja sebagai poin krusial yang mempermudah pengangkatan, tanpa harus melalui tes yang menyamaratakan mereka dengan lulusan baru.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
