Kritik terhadap Pernyataan Anggota DPR Soal Penegakan Hukum di NTT
Pernyataan Muhammad Khozin, anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI, yang meminta aparat kepolisian tidak mempidanakan pihak-pihak yang sedang melakukan penyelesaian persoalan agraria di wilayah adat Nangahale, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat kritik dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus SH. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk intervensi legislatif terhadap proses penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah (Polda) NTT.
Menurut Petrus, pernyataan Khozin bukan menunjukkan bahwa ia sedang melaksanakan fungsi pengawasan DPR, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang legislatif. Ia menilai bahwa Khozin mengintervensi pelaksanaan tugas Polri di bidang penegakan hukum.
Proses Hukum yang Telah Dilakukan
Dalam menilai proses hukum dugaan tindak pidana penyerobotan tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT Krisrama di Polda NTT, Petrus menyatakan bahwa pernyataan Khozin belum memahami substansi permasalahan yang sesungguhnya terjadi. Ia menilai bahwa Khozin sudah membentuk opini yang mendiskreditkan aparat Polda NTT dalam penanganan kasus tersebut.
“Kepolisian NTT, khususnya penyidik Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) telah sangat berhati-hati bekerja dan telah melalui tahapan penyelidikan hingga penyidikan sesuai prosedur yang berlaku,” ujar Petrus Selestinus di Jakarta, Sabtu (14/2/2026).
Selanjutnya, kata Petrus, seluruh berita acara hasil pemeriksaan saksi dan calon tersangka oleh penyidik pun telah melewati proses penelitian oleh Kejaksaan Tinggi NTT. Hal ini menunjukkan bahwa penyempurnaan terhadap penggunaan pasal-pasal sangkaan dan penempatan alat bukti sesuai unsur pidana dalam setiap pasal sangkaan telah dipenuhi sesuai dengan petunjuk jaksa peneliti.
Kritik terhadap Pandangan Khozin
Petrus menilai bahwa pernyataan Khozin tidak hanya tidak objektif, tetapi juga tidak memperhatikan proses hukum yang telah dilakukan. Ia menyarankan agar Khozin datang langsung ke NTT dan mendengarkan semua pihak yang terlibat dalam proses perkara tersebut sebelum memberikan opini kepada publik.
“Jangan mengajari ikan berenang. Jika hendak mengomentari suatu permasalahan di NTT, datanglah ke sana dan dengarkan dulu semua pihak yang terlibat dalam proses perkara dimaksud, sehingga opini yang disampaikan kepada publik itu valid dan bernilai,” pintanya.
TA-FKM Flobamora NTT di Jakarta, kata Petrus, sangat menyesalkan sikap Anggota Komisi II DPR itu. Ia menegaskan bahwa pihaknya tahu betul apa-apa saja yang telah dilakukan oleh tersangka.
Spirit Presiden Prabowo dalam Penegakan Hukum
Terhadap permintaan Muhammad Khozin agar aparat penegak hukum dapat menangkap spirit dari Presiden Prabowo Subianto dalam penyelesaian konflik agraria, menurut Petrus justru sebaliknya. Ia menegaskan bahwa spirit Presiden Prabowo dalam penyelesaian setiap peristiwa pidana, termasuk dalam konflik agraria adalah menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Siapa pun yang diduga terlibat peristiwa pidana, baik sebagai aktivis, advokat, Anggota DPR, atau pejabat negara, maka harus berhadapan dengan proses hukum. Itulah spirit penegakan hukum Presiden Prabowo, sesuai prinsip equality before the law (kesetaraan di muka hukum),” tegasnya.
Kritik terhadap Dasar Hukum yang Digunakan
Terkait uraian Muhammad Khozin sebagaimana dilansir oleh media, soal substansi perkara yang terjadi di wilayah adat di Nangahale, Sikka, baik mengenai luas tanah -/+ 868,73 hektare yang dihuni sekitar 1.237 warga dimanfaatkan sebagai pemukiman dan lahan pertanian, yang menurutnya lahan itu telah dikuasai masyarakat sejak tahun 1860, dinilai Petrus bersifat insinuatif.
“Begitu pula dengan pernyataan Muhammad Khozin, dengan merujuk Keputusan Presiden (Keppres) No 32 Tahun 1979 sebagai dasar untuk membenarkan dugaan pelanggaran hukum John Bala dkk bahwa tanah eks-HGU yang diduduki rakyat dan layak untuk pemukiman/pertanian harus diberikan kepada rakyat. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak membaca secara utuh Keppres No 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan dalam rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat,” urainya.
“Justru Keppres itu memberikan hak eksklusif dengan memberikan hak prioritas kepada bekas pemegang HGU, yakni PT Krisrama untuk melanjutkan usahanya dengan SHGU baru dan hal itu sudah dilakukan sebagai sebuah kebijaksaan yang sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN RI untuk memberikan kepada PT Krisama dan bukan kepada warga atau aktivis yang melanggar hukum dan hak PT Krisrama,” lanjutnya.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
