Biaya Politik Mahal, Pengamat Dukung Pilkada Lewat DPRD

Perdebatan Pilkada Langsung dan Tidak Langsung di Indonesia

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berlangsung sejak 2005 menjadi topik perbincangan hangat dalam dunia politik Indonesia. Beberapa lembaga survei menyatakan dukungan terhadap wacana pilkada tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini menimbulkan berbagai pandangan dari para ahli dan pengamat politik, termasuk mengenai biaya politik dan dampak sosial dari sistem pemilihan langsung.

Biaya Politik yang Tinggi

Yusak Farchan, pengamat politik dari Citra Institute, menjelaskan bahwa biaya politik dalam pilkada langsung mencapai tingkat yang sangat besar. Menurutnya, biaya tersebut sudah mulai muncul sejak tahap pencalonan di partai politik. Kandidat harus menyiapkan dana yang tidak sedikit hanya untuk mendapatkan dukungan partai, terlebih jika mereka harus berkoalisi dengan banyak partai.

“Satu partai saja, kalau standar ‘aman’ misalnya Rp300–Rp500 juta, dan ada banyak partai, itu sudah sangat besar,” ujarnya. Tahap berikutnya adalah kampanye, yang memerlukan anggaran besar karena wilayah yang luas. Karena waktu kampanye terbatas, kandidat sering kali memilih cara instan seperti politik uang agar bisa meraih suara dari masyarakat yang belum ditemui.

Selain itu, Yusak juga menyebutkan bahwa pembelian suara di beberapa daerah bisa sangat mahal. “Kalau ditotal, biaya untuk menjadi wali kota atau bupati bisa mencapai puluhan miliar,” katanya.

Efisiensi Anggaran dan Potensi Elitis

Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR), menilai bahwa wacana mengubah pilkada menjadi tidak langsung sering dikaitkan dengan efisiensi anggaran. Dengan sistem pilkada melalui DPRD, banyak proses akan dipangkas, sehingga anggaran menjadi lebih efisien.

“Kalau kita bicara efisiensi, memang keunggulan pilkada melalui DPRD akan memotong banyak proses, terutama biaya pemilihan langsung,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa alokasi anggaran umum tahun 2024 mencapai sekitar Rp38,2 triliun untuk pilkada langsung.

Namun, Iwan mengingatkan bahwa jika pilkada kembali diserahkan ke DPRD, demokrasi berpotensi mundur ke pola lama yang lebih elitis dan rawan transaksi politik. Oleh karena itu, ia tetap menilai pilkada langsung sebagai pilihan yang lebih sejalan dengan semangat reformasi.

Konstitusi dan Legitimasi Demokratis

Dedi Kurnia Syah, Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), menyatakan bahwa demokrasi tidak bisa disempitkan maknanya hanya pada pemilihan langsung oleh rakyat. Menurutnya, konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mewajibkan kepala daerah dipilih langsung oleh pemilih.

“Undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis. Demokratis itu tidak identik dan tidak selalu harus dimaknai sebagai pemilihan langsung,” ujar Dedi. Sistem perwakilan melalui DPRD tetap memiliki legitimasi demokratis karena anggota DPRD lebih dahulu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu legislatif.

“Dalam bahasa sederhana, rakyat sudah menyerahkan mandatnya kepada DPRD. Maka ketika DPRD memilih kepala daerah, itu tetap bagian dari pelaksanaan demokrasi,” katanya.

Masalah Korupsi dan Polaritas Sosial

Dedi menilai bahwa pilkada langsung justru melahirkan banyak persoalan serius, terutama tingginya biaya politik yang berujung pada praktik korupsi. Dorongan untuk mengembalikan modal kampanye kerap menjadi pemicu kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT).

“Masalahnya bukan sekadar dipilih langsung atau tidak, tetapi ongkos politik yang sangat mahal. Dari situ muncul dorongan balik modal, dan itu salah satu akar korupsi di daerah,” ucap Dedi.

Selain itu, Dedi mengatakan bahwa demokrasi elektoral yang terlalu menekankan pemilihan langsung telah bergeser menjadi arena mobilisasi dan konflik sosial. Menurut dia, dampak Pilkada langsung tidak berhenti pada hasil politik, tetapi menjalar ke relasi sosial warga.

“Yang paling terasa dari pilkada langsung itu bukan hanya soal biaya politik, tapi polarisasi di masyarakat. Konflik horizontal muncul, hubungan sosial rusak, dan ini terus berulang setiap siklus pemilu,” ucap Dedi.

Pandangan tentang Esensi Demokrasi Pancasila

Dedi menilai bahwa tafsir demokrasi yang selalu disamakan dengan pemilihan langsung justru mengabaikan esensi demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah dan perwakilan. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, mekanisme perwakilan dinilai lebih mampu meredam ketegangan sosial.

“Demokrasi tidak harus selalu riuh di masyarakat. Dalam sistem perwakilan, konflik politik kembali ke ruang elite, tidak ditarik ke dapur warga,” kata Dedi.

Menurutnya, pengalaman pilkada langsung selama hampir dua dekade menunjukkan bahwa kontestasi terbuka sering kali diiringi kampanye negatif, politik identitas, dan mobilisasi berbasis sentimen primordial. Kondisi ini membuat masyarakat terbelah tajam, bahkan setelah pemilu usai.