Tantangan APBN 2026: Tekanan Utang dan Keseimbangan Primer yang Menjadi Perhatian
APBN 2026 dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola utang dan menjaga keseimbangan primer. Dengan utang jatuh tempo mencapai Rp 833,96 triliun atau sekitar Rp 2,28 triliun per hari, pemerintah harus memastikan strategi pembiayaan yang tepat agar tidak terjebak dalam praktik “gali lubang tutup lubang”. Hal ini menjadi isu krusial karena tekanan terhadap keseimbangan primer masih defisit, meskipun targetnya ditetapkan sebesar Rp 89,7 triliun.
Keseimbangan primer adalah indikator penting untuk menilai kesehatan fiskal suatu negara. Indikator ini menggambarkan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang. Jika keseimbangan primer tetap defisit, berarti pemerintah harus terus berutang, baik untuk membiayai pembangunan maupun membayar bunga utang yang jatuh tempo.
Dalam APBN 2026, target keseimbangan primer lebih rendah dibandingkan realisasi tahun lalu, yaitu sebesar Rp 180,7 triliun. Namun, jika dibandingkan dengan target awal 2025 yang hanya sebesar Rp 63,3 triliun, target 2026 justru lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa beban fiskal masih tergolong berat dan ruang perbaikan belum sepenuhnya pulih.
Risiko Praktik “Gali Lubang Tutup Lubang”
Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menyatakan bahwa target keseimbangan primer tersebut berpotensi sulit dijaga agar tidak melebar. Ia menilai kebutuhan pembiayaan utang pemerintah terus meningkat, sementara kapasitas penerimaan negara belum menunjukkan penguatan yang signifikan. Hal ini memicu kekhawatiran tentang risiko praktik “gali lubang tutup lubang”, yaitu pemerintah menerbitkan utang baru untuk melunasi utang lama yang jatuh tempo tanpa diiringi perbaikan struktur fiskal.
Beberapa program prioritas pemerintahan baru juga menjadi faktor penambah tekanan. Di antaranya adalah program gentengisasi, pembayaran iuran Board of Peace (Dewan Perdamaian), kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat, serta ekspansi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program-program ini membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar dan berimplikasi langsung terhadap kebutuhan pendanaan.
Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan likuiditas, terutama pada awal tahun anggaran. Langkah Kementerian Keuangan menarik kembali deposit sebesar Rp 50 triliun dari bank-bank Himbara dan melakukan skema private placement menunjukkan kebutuhan likuiditas yang mendesak. Meskipun langkah ini bersifat taktis, konsekuensinya dapat berdampak pada beban bunga utang di masa depan.
Kondisi Penerimaan Negara yang Masih Lemah
Di sisi penerimaan, kondisi perpajakan dinilai belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan belanja dan pembiayaan utang. Target pendapatan negara pada tahun lalu tidak tercapai, bahkan realisasinya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tren ini menjadi alarm bagi keberlanjutan fiskal, mengingat penerimaan pajak merupakan tulang punggung APBN.
Jika tren penerimaan negara tidak segera membaik, keseimbangan primer 2026 berpotensi lebih buruk dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini akan mempersempit ruang fiskal dan memperbesar risiko pelebaran defisit. Selain itu, ruang defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini semakin sempit. Undang-Undang Keuangan Negara mengatur batas defisit maksimal sebesar 3 persen terhadap PDB. Jika defisit keseimbangan primer melebar, bukan tidak mungkin defisit APBN menembus batas tersebut.
Opsi Kebijakan dan Konsekuensi
Dalam situasi demikian, pemerintah diperkirakan memiliki dua opsi kebijakan. Pertama, melakukan efisiensi belanja secara signifikan, termasuk memangkas pos-pos anggaran yang dianggap masih dapat ditekan. Salah satu pos yang kerap menjadi perhatian adalah Transfer ke Daerah (TKD), yang porsinya cukup besar dalam struktur belanja negara.
Opsi kedua adalah membuka kemungkinan revisi terhadap batas defisit dalam regulasi. Namun, langkah ini bukan tanpa risiko. Perubahan batas defisit dapat memengaruhi persepsi investor dan lembaga pemeringkat terhadap disiplin fiskal Indonesia. Menurut Andri, kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan fiskal jangka panjang.
Utang Jatuh Tempo dan Strategi Pengelolaan Fiskal
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa nilai utang jatuh tempo pada 2026 mencapai Rp 833,96 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam periode 2025–2036. Artinya, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,28 triliun per hari untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang tersebut. Besarnya angka utang jatuh tempo ini menambah tekanan pada strategi pembiayaan pemerintah.
Jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan dan pengelolaan belanja yang lebih efisien, risiko ketergantungan pada utang baru untuk membayar utang lama semakin besar. Praktik “gali lubang tutup lubang” pada dasarnya terjadi ketika pemerintah menerbitkan utang baru untuk melunasi utang lama yang jatuh tempo, tanpa diiringi perbaikan struktur fiskal.
Sejumlah ekonom menilai kunci utama menjaga keberlanjutan fiskal terletak pada reformasi perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara. Tanpa perbaikan di sisi pendapatan, ruang untuk membiayai pembangunan sekaligus menjaga stabilitas utang akan semakin terbatas. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Pemangkasan belanja secara drastis berpotensi menahan laju pertumbuhan, sementara pelebaran defisit berisiko mengganggu stabilitas makroekonomi. APBN 2026 dengan demikian menjadi ujian penting bagi arah kebijakan fiskal pemerintahan saat ini. Keseimbangan antara menjaga disiplin fiskal, memenuhi kewajiban utang, dan membiayai program prioritas akan menentukan seberapa kuat fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global.
Dengan utang jatuh tempo yang mencapai ratusan triliun rupiah dan tekanan penerimaan yang belum sepenuhnya pulih, strategi pengelolaan fiskal yang hati-hati dan terukur menjadi krusial. Tanpa langkah konsolidasi yang jelas, risiko pelebaran defisit dan peningkatan beban bunga utang dapat menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan APBN dalam beberapa tahun mendatang.
