Penghargaan PWI Awards untuk Dahlan Dahi
Dahlan Dahi, Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, menerima penghargaan PWI Awards dalam perayaan Hari Pers Nasional 2026 yang digelar di Kota Serang, Banten, pada Senin (9/2/2026). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam memperkuat soliditas dan persatuan organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang sempat terpecah menjadi dua kubu.
Dahlan Dahi hadir langsung dalam acara tersebut. Ia mengenakan baju batik lengan panjang dan berjejer bersama sejumlah pejabat lainnya yang juga menerima penghargaan. Setelah menerima penghargaan, Dahlan Dahi bersama para penerima penghargaan berfoto bersama dengan beberapa menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam acara puncak HPN 2026.
Niat Tulus untuk Menyatukan PWI
Setelah menerima penghargaan, Dahlan Dahi menyampaikan bahwa niatnya menyatukan PWI semata-mata didasari ketulusan hati. Ia tidak ingin melihat sesama insan pers saling bertengkar.
“PWI ini kan organisasi pers tertua di Indonesia. Saya tidak ingin saat saya pensiun, melihat para wartawan berkonflik tiada ujung,” ujar Dahlan Dahi.
“Jadi niat saya murni dari hati, bukan untuk mendapatkan penghargaan. Jadi ini sejarah yang harus dicatat,” tambahnya.
Peran Dahlan Dahi dalam Menyelesaikan Dualisme PWI
Ketua Umum PWI Akhmad Munir menjelaskan bahwa pemberian penghargaan kepada Dahlan Dahi ditujukan atas jasa-jasanya dalam menyelesaikan konflik dualisme PWI. Menurut Munir, Dahlan Dahi berhasil merajut kembali perbedaan-perbedaan keras antara Bang HCB dan Bang Zul.
“PWI yang tadinya mengalami dualisme, alhamdulillah berkat ketelatenan, keikhlasan dan ketulusan mas Dahlan Dahi, akhirnya tercapai kesepakatan untuk digelar Kongres Persatuan PWI 2025,” ujar Munir.
Dualisme Pengurus PWI
Dalam rentang waktu 2024-2025, PWI Pusat mengalami dualisme kepengurusan. Dualisme ini muncul setelah isu cashback dan komisi yang melibatkan dana bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Forum Komunikasi Humasa BUMN yang diperuntukkan bagi pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada awal 2024.
Buntut dari persoalan ini, internal PWI pun bergejolak. Pada April 2024, Dewan Kehormatan PWI menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun. Menyikapi hal tersebut, kubu Hendry memecat Tedjo Sasongko sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI.
Konflik kubu Hendry Cs dan Tedjo Cs sempat mereda setelah digelar Rapat Pleno Diperluas PWI pada akhir Juni 2024 yang menyepakati penerimaan pengunduran diri beberapa pengurus harian PWI. Namun, kisruh kembali terjadi menyusul perombakan susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus PWI Pusat yang memicu desakan adanya Kongres Luar Biasa (KLB).
Pada 18 Agustus 2024, digelar Kongres Luar Biasa PWI di Jakarta. Lewat KLB tersebut, Zulmansyah Sekedang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PWI periode 2023-2028. Dari sana konflik pun meruncing karena ada dua kepengurusan di tubuh PWI Pusat yakni kubu Hendry Bangun dan kubu Zulmansyah Sekedang.
Menyikapi kisruh tersebut, Dewan Pers mengambil langkah tegas pada September/Oktober 2024, termasuk tidak memperbolehkan PWI menggelar UKW dan menggembok sementara sekretariat PWI. Menyikapi langkah Dewan Pers, Hendry Bangun merespons dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Dewan Pers dan sejumlah pihak lainnya pada November 2024.
Inisiatif Dahlan Dahi untuk Menyatukan PWI
Setelah konflik berlarut-larut, akhirnya muncul inisiatif dari Dahlan Dahi untuk kembali menyatukan PWI. Setelah dilantik menjadi anggota Dewan Pers pada 14 Mei 2025, Dahlan Dahi segera mencari solusi untuk menyelesaikan konflik dan dualisme di PWI.
Dahlan sendiri bukan anggota PWI, melainkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Dua hari setelah duduk di kursi anggota Dewan Pers, Dahlan bertindak sebagai mediator mempertemukan Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung 2023 Hendry Ch Bangun, dan ketua versi Kongres Luar Biasa Jakarta 2024, Zulmansyah Sekedang dalam rapat virtual atau online pada Jumat (16/5/2025) malam.
Dua kubu yang berseteru pun sepakat mengakhiri perpecahan dan menyatukan langkah melalui sebuah Kongres Persatuan PWI yang akan digelar paling lambat 30 Agustus 2025 di Jakarta. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan pengurus, menuntaskan laporan pidana/perdata antaranggota, dan memilih pengurus baru.
Pada September 2025, Direktur Utama LKBN ANTARA, Akhmad Munir, terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk periode 2025-2030, menandai berakhirnya era dualisme.
