Peran Indonesia dalam Board of Peace: Tantangan dan Kekhawatiran
Pemerintah Indonesia kini menghadapi tantangan signifikan dalam kebijakan luar negerinya setelah memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif perdamaian yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Keputusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang arah kebijakan diplomasi negara serta kemampuan BoP dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Dalam pernyataannya, Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan diplomat senior, secara terbuka menyampaikan kekhawatiran bahwa Indonesia harus siap menarik diri dari BoP jika badan tersebut gagal memperjuangkan tujuan utama Jakarta. Ia menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap Palestina adalah prioritas utama, dan jika BoP tidak mampu menjalankan tugasnya, pilihan untuk keluar harus tetap dipertimbangkan sebagai strategi nasional.
Respons Pemerintah terhadap Kritik
Sebelumnya, pemerintah telah menggelar serangkaian pertemuan di Istana Presiden Jakarta pada awal Februari 2026 untuk merespons kritik dari organisasi masyarakat sipil, pemuka agama, dan mantan diplomat mengenai keikutsertaan Indonesia dalam BoP. Tujuan dari pertemuan-pertemuan ini adalah untuk menjelaskan strategi diplomasi Jakarta dan meredam kontroversi domestik yang muncul akibat keputusan tersebut.
Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan dengan pemimpin organisasi Islam pada Selasa (3/2/2026) menegaskan bahwa Indonesia akan mempertimbangkan keluar dari BoP jika badan itu gagal mengejar tujuan utamanya, termasuk kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Sugiono menyatakan bahwa Indonesia telah menetapkan tolok ukur kinerja yang jelas bagi BoP, dengan fokus pertama pada perdamaian di Gaza dan selanjutnya pada status negara Palestina yang merdeka.
Ketidakjelasan Struktur dan Mandat BoP
Namun, ketidakjelasan struktur organisasi dan mandat operasional BoP turut menambah kekhawatiran banyak pihak bahwa badan tersebut bisa bergerak jauh dari tujuan awalnya. Menurut Sugiono, hingga kini belum jelas di mana sekretariatnya akan beroperasi dan bagaimana mekanisme koordinasinya di lapangan. Hal ini dianggap meningkatkan risiko bahwa komitmen Indonesia bisa dilemahkan atau disalahartikan.
Dino Patti Djalal juga memberikan perspektif lebih dalam mengenai posisi Indonesia melalui akun X resminya, @dinopattidjalal. Ia menegaskan bahwa Piagam BoP memiliki banyak kejanggalan, namun karena Indonesia sudah tergabung, opsi untuk keluar harus selalu dijaga sebagai strategi nasional. Ia menekankan bahwa posisi ini sejalan dengan prinsip pemerintah dalam beberapa hal.
Konteks dan Strategi Pemerintah
Menurut pandangan Dino Patti Djalal, Presiden Prabowo mengambil pendekatan yang realistis, menyadari kompleksitas konflik yang telah berlangsung puluhan tahun, serta keterbatasan diplomasi Indonesia dalam forum yang turut melibatkan kekuatan besar dunia. Ia menekankan pentingnya berpolitik, berdiplomasi, melobi, dan menjadi pragmatis serta realistis dalam menghadapi situasi yang sarat risiko.
Selain itu, Dino menyoroti peluang yang tercantum dalam Resolusi DK PBB 2803 yang memberi sedikit angin bagi kemerdekaan Palestina, meskipun pasti akan menghadapi perlawanan Israel. “Angin itu perlu kita hembuskan terus, melalui BoP dan jalur-jalur lain seiring waktu,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya integritas dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran: “Speak truth to power. Speak truth to the people. Wisdom without fear.”
Kekhawatiran dari Kalangan Pengamat
Ke depan, keputusan Indonesia untuk tetap berada di Board of Peace akan terus diuji oleh implementasi nyata dari tujuan-tujuan yang telah disepakati, terutama soal kemerdekaan Palestina. Jika badan itu gagal memenuhi komitmennya, Jakarta telah menegaskan bahwa opsi mundur bukan sekadar retorika diplomatik, tetapi strategi yang siap diterapkan demi menjaga prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.
Di sisi lain, kalangan pengamat hubungan internasional juga memperingatkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam badan yang diprakarsai oleh pemerintahan yang sangat dipengaruhi politik domestik AS bisa membatasi fleksibilitas kebijakan luar negeri Indonesia dan menimbulkan persepsi bahwa Jakarta terlalu dekat dengan agenda AS yang belum diadopsi secara luas oleh komunitas internasional.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP menunjukkan komitmen terhadap perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, tantangan yang dihadapi terkait struktur dan mandat BoP tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan. Dengan strategi yang realistis dan komitmen yang jelas, pemerintah Indonesia berharap dapat menjaga prinsip dasar diplomasi tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
