AIPAC Mulai Marah dan Serang Politisi Demokrat AS

Langkah AIPAC dalam Pemilu Paruh Waktu AS

Komite Aksi Politik yang terkait dengan American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) melakukan langkah ofensif pertamanya dalam pemilihan paruh waktu Amerika Serikat. Namun, kali ini targetnya bukan kandidat progresif yang vokal mengkritik Israel, melainkan seorang Demokrat “moderat”, mantan Perwakilan AS Tom Malinowski, yang mulai mempertanyakan, meski dengan hati-hati, dukungan militer tanpa syarat AS kepada Israel di tengah perang di Gaza.

Tom Malinowski adalah seorang diplomat dan politikus Amerika Serikat dari Partai Demokrat yang menjabat sebagai anggota DPR AS mewakili daerah pemilihan ke-7 New Jersey dari tahun 2019 hingga 2023. Sebelum terjun ke dunia politik praktis, ia memiliki rekam jejak panjang di bidang hak asasi manusia, termasuk menjabat sebagai Asisten Sekretaris Negara untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama serta menjadi direktur advokasi di Human Rights Watch. Latar belakangnya ini membentuk profilnya sebagai politikus yang vokal terhadap isu-isu keadilan global dan kebijakan luar negeri berbasis prinsip moral.

United Democracy Project (UDP), sayap politik AIPAC, menggelontorkan dana sebesar $2,2 juta untuk mengkampanyekan melawan Malinowski menjelang pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di New Jersey pada Kamis. Langkah ini terjadi di tengah tren jajak pendapat yang konsisten menunjukkan meningkatnya kekecewaan pemilih Demokrat atas kebijakan luar negeri AS yang tak tergoyahkan mendukung Israel. Bagi banyak pengamat, pengeluaran besar ini adalah pesan peringatan untuk semua kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan pendahuluan menuju pemilu paruh waktu 2026.

“Ini menunjukkan bahwa mereka sangat prihatin tentang pergeseran perspektif, terutama di kalangan Demokrat, mengenai pendanaan untuk Israel,” kata Sadaf Jaffer, mantan anggota Majelis Umum New Jersey, kepada Al Jazeera. “Mereka sangat ingin mempertahankan anggota Partai Demokrat yang terpilih, meski posisi mereka mungkin sudah tidak sejalan dengan basis pemilih partainya sendiri.”

Pemilihan pendahuluan yang diikuti 11 kandidat ini memperebutkan kursi di distrik pinggiran New Jersey tengah, yang semakin condong ke Demokrat. Namun, serangan UDP tampak terfokus secara personal pada Malinowski. Menariknya, AIPAC maupun UDP tidak secara resmi mendukung rival Malinowski, Tehesha Way, meski Way telah mendapatkan dukungan dari kelompok lobi pro-Israel lain, Democratic Majority for Israel (DMFI). “Mungkin ini cara untuk menakut-nakuti para politisi di tengah spektrum yang mulai menyuarakan kekhawatiran,” tambah Jaffer. “Ini investasi untuk mengintimidasi orang lain yang sedang menonton.”

Tahesha Way adalah seorang pengacara dan politikus Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur New Jersey ke-3 sejak September 2023, menggantikan mendiang Sheila Oliver. Sebelum menduduki posisi tersebut, Way telah menjabat sebagai Sekretaris Negara New Jersey sejak 2018, di mana ia bertanggung jawab mengawasi jalannya pemilu dan memimpin departemen yang menangani urusan seni, sejarah, serta bisnis di negara bagian tersebut. Sebagai lulusan Brown University dan University of Virginia School of Law, ia memiliki rekam jejak yang panjang di tingkat lokal sebagai mantan anggota dewan terpilih (Freeholder) di Passaic County dan hakim administratif, yang menjadikannya salah satu sosok perempuan kulit berwarna paling berpengaruh dalam struktur pemerintahan New Jersey saat ini.

Strategi ini sebenarnya bukan hal baru. Pada pemilu 2024, UDP telah menghabiskan sekitar $35 juta untuk pemilihan pendahuluan, dengan forsi terbesar dialokasikan untuk menggagalkan kandidat progresif seperti Jamaal Bowman dan Cori Bush, yang keduanya kalah telak. Polanya pun serupa: kampanye iklan tidak secara eksplisit menyebut Israel, melainkan mengangkat isu domestik seperti transaksi saham Malinowski di masa lalu dan dukungannya pada 2019 terhadap RUU pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

Kritik terhadap DHS dan imigrasi sengaja diangkat dalam iklan tersebut, mengingat isu ini sensitif di kalangan pemilih Demokrat yang menolak kebijakan deportasi massal era Trump. Namun, Usamah Andrabi, direktur komunikasi Justice Democrats, menyebut pendekatan ini tidak jujur. “AIPAC sebelumnya justru mendukung Malinowski meski ada catatan suara terkait DHS,” katanya. Fakta lain yang ironis: dalam tiga kali pencalonannya sebelumnya, Malinowski sendiri menerima lebih dari $378.000 dari kelompok-kelompok pro-Israel, termasuk yang berafiliasi dengan AIPAC.

Dengan demikian, serangan UDP terhadap Malinowski bukan sekadar pertarungan di satu distrik. Ini adalah uji coba taktik untuk meredam pergeseran opini di tubuh Partai Demokrat terhadap Israel, sebuah sinyal bahwa bahkan keraguan yang paling hati-hati sekalipun tidak akan ditoleransi. Dalam politik Amerika yang semakin terpolarisasi, perang pendanaan ini mungkin baru babak pertama dari pertarungan yang akan menentukan masa hubungan AS-Israel di era pasca-Gaza.

Pengaruh AIPAC

American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) adalah kelompok lobi paling berpengaruh di Amerika Serikat yang berfokus pada penguatan hubungan AS-Israel. Pengaruh utamanya terletak pada kemampuan memobilisasi dukungan di Kongres untuk memastikan bantuan militer tahunan senilai miliaran dolar terus mengalir ke Israel, yang menjadikannya penerima bantuan luar negeri AS terbesar secara kumulatif sejak Perang Dunia II.

Kekuatan AIPAC bersumber dari jaringan pendanaan yang sangat besar melalui afiliasi seperti United Democracy Project (UDP), sebuah Super PAC yang menghabiskan ratusan juta dolar dalam setiap siklus pemilu. Dana ini digunakan secara strategis untuk mendukung kandidat yang pro-Israel dan secara agresif mendanai kampanye lawan bagi politikus yang kritis terhadap kebijakan Israel. Strategi ini menciptakan tekanan politik yang kuat, membuat banyak pejabat AS merasa bahwa menentang agenda AIPAC dapat berisiko bagi kelangsungan karier politik mereka.

Secara diplomatik, AIPAC memainkan peran kunci dalam mengarahkan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Mereka berhasil mendorong keputusan-keputusan strategis seperti pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, penarikan diri dari perjanjian nuklir Iran (JCPOA), hingga mendukung normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab melalui Abraham Accords. Kehadiran AIPAC di Washington memastikan bahwa suara Israel selalu mendapatkan prioritas dalam setiap perdebatan mengenai stabilitas dan keamanan regional di kawasan tersebut.

Meskipun sangat dominan, pengaruh AIPAC kini menghadapi tantangan baru seiring meningkatnya kritik dari sayap progresif Partai Demokrat dan pemilih muda AS yang lebih peduli pada isu hak asasi manusia Palestina. Hal ini memaksa AIPAC untuk mengadopsi strategi yang lebih agresif, termasuk menargetkan Demokrat moderat yang mulai mempertanyakan dukungan militer tanpa syarat kepada Israel. Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun AIPAC tetap menjadi kekuatan raksasa, peta politik dukungan AS terhadap Israel mulai mengalami pergeseran internal yang signifikan.